Luhut beri sinyal kenaikan PPN 12% akan ditunda
Ada rencana untuk memberikan subsidi tarif listrik kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok menengah.
JAKARTA: Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang menuai kontroversi dan protes hampir pasti diundur.
Langkah ini diambil karena pemerintah saat ini sedang merancang stimulus khusus untuk masyarakat menengah ke bawah.
Adapun rencana menaikkan PPN ini memicu kekhawatiran akan menurunkan daya beli warga di tengah ekonomi yang masih belum pulih total.
Sebagai informasi, rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025 sesuai amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"Ya, hampir pasti diundur. Kita fokus dulu pada stimulus untuk masyarakat yang membutuhkan," ucap Luhut, Rabu (27/11/2024), kepada Bloomberg Technoz.
Meski menyebut adanya kemungkinan penundaan, Luhut mengaku belum mengetahui keputusan final terkait jadwal baru penerapan PPN 12 persen.
Ia menegaskan pentingnya kebijakan ini disertai dengan bantuan yang mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok menengah.
Luhut menjelaskan bahwa stimulus yang dirancang pemerintah kemungkinan besar berupa bantuan tarif listrik. Menurutnya, bentuk bantuan ini dipilih untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana jika diberikan secara langsung misalnya digunakan untuk bermain judi online.
"PPN 12 persen baru bisa diterapkan setelah stimulus diberikan kepada rakyat yang ekonominya sulit. Saat ini sedang dihitung, mungkin selesai dalam dua hingga tiga bulan. Bantuan akan diberikan melalui tarif listrik, bukan langsung ke rakyat, supaya tidak ada penyalahgunaan," ungkapnya.
Mengenai anggaran untuk stimulus, Luhut memastikan bahwa kondisi keuangan negara mencukupi.
Ia mengungkapkan bahwa penerimaan pajak yang baik telah memberikan ruang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengalokasikan ratusan triliun rupiah demi mendukung kebijakan ini.
"Anggarannya banyak. APBN kita cukup besar, penerimaan pajak juga bagus. Ada ratusan triliun yang bisa digunakan. Presiden hanya ingin semuanya lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran," tambahnya.
Namun, Luhut kembali menggarisbawahi skema tersebut baru berupa rancangan atau usulan yang akan dibahas lagi.
📢 Kuis CNA Memahami Asia sudah dimulai eksklusif di saluran WhatsApp CNA Indonesia. Ayo uji wawasanmu dan raih hadiah menariknya!
Jangan lupa, terus pantau saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk mendapatkan tautan kuisnya 👀
🔗 Cek info selengkapnya di sini: https://cna.asia/4dHRT3V
