Lebih miskin dari Indonesia, 150 ribu WNI berbondong-bondong pilih kerja di Kamboja

JAKARTA: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti fenomena banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kamboja, meskipun negara tersebut memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

“Di Kamboja saja sudah tidak kurang dari 150 ribu orang yang sudah di sana. Termasuk yang jualan Soto Madura di sana,” ungkap Muhaimin, dikutip CNN Indonesia, Selasa (12/8).

“Padahal Kamboja lebih miskin dari Indonesia. Lebih miskin negaranya," imbuh dia.

Menurutnya, pekerja migran asal Indonesia di Kamboja berasal dari berbagai latar belakang, baik yang bekerja secara legal maupun ilegal. Ia menilai salah satu penyebab ramainya pekerja migran Indonesia ke Kamboja adalah kurangnya informasi yang utuh sejak awal.

Terakhir akhir tahun lalu, Kemlu pernah menyebut ada lebih kurang 3.800 orang yang sengaja bekerja sebagai scammer di luar negeri karena iming-iming gaji fantastis yang ditawarkan.

Berdasarkan data, WNI yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini tersebar di berbagai negara, mayoritas besar di Asia Tenggara seperti Kamboja, Myanmar, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Selain itu, kasus serupa juga ditemukan di Uni Emirat Arab dan Afrika Selatan.

INFORMASI LOWONGAN KERJA YANG MENJEBAK

Cak Imin menjelaskan, banyak masyarakat lebih memilih mencari informasi lowongan kerja luar negeri melalui internet atau media sosial dibandingkan mengunjungi situs resmi pemerintah atau lembaga terkait. Hal ini membuka peluang bagi penipuan dan rekrutmen ilegal.

“Online itu sekarang sangat mudah mengakses sumber-sumber rekrutmen. Tapi jumlahnya sangat besar dan banyak yang hoaks. Ini yang parah. Terakhir, kita menyelamatkan perdagangan orang ke Myanmar, Kamboja. Ada tiga negara yang amat sangat besar jumlah rekrutmennya melalui Facebook,” ujarnya.

Ia mengingatkan calon pekerja migran untuk memverifikasi setiap tawaran kerja luar negeri demi menghindari jebakan yang berujung pada eksploitasi.

Muhaimin menegaskan pemerintah daerah dan kementerian terkait juga harus aktif memperbarui dan menyebarkan informasi lowongan kerja resmi. Ia menilai pemerintah tidak boleh pasif agar masyarakat mendapat informasi lowongan yang benar dan terverifikasi.

“Kemarin ada yang rekrutmen melalui Facebook ke Myanmar dan Kamboja. Ujung-ujungnya disiksa di sana jadi pekerja online, penipuan online, scam,” ucapnya.

Muhaimin juga menyebut dirinya pernah berangkat langsung ke Kamboja untuk bertemu perdana menteri setempat, dalam rangka mencari solusi atas permasalahan ini.