Lama tak terdengar, bagaimana kabar IKN? Ditargetkan beroperasi penuh 2028
Kepala Negara menargetkan IKN berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia.
JAKARTA: Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat beroperasi sepenuhnya pada 2028.
"Beliau (Prabowo) ingin tahun 2028 ibu kota kita benar-benar mulai beroperasi," beber Basuki dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, seusai menghadiri acara open house di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3).
Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan bahkan dipercepat di bawah kepemimpinan Prabowo.
"Perintah Bapak Presiden adalah untuk mempercepatnya. Saya ditugaskan untuk melanjutkan pembangunan dan menyiapkan ekosistem legislatif, seperti DPR, MPR, dan DPD, serta kawasan pendukungnya seperti jalan dan infrastruktur lainnya," ucapnya.
Selain ekosistem legislatif, Basuki juga menyebutkan persiapan untuk sektor yudikatif seperti MA, MK, dan Komisi Yudisial.
Prabowo telah memasukkan proyek IKN dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029. Ia menargetkan pada 2028, IKN sudah berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia.
"Tahap kedua ini yang paling penting. Presiden menargetkan pada 2028 IKN sudah resmi menjadi ibu kota politik. Karena itu, kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif dan legislatif, termasuk kantor serta hunian bagi para pejabatnya," jelas Basuki.
Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun dalam lima tahun ke depan. Anggaran ini mencakup pembangunan akses menuju IKN di Wilayah Pembangunan (WP) 2 serta pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun pada tahap pertama.
Selain itu, investasi swasta juga turut berperan dalam pengembangan IKN. Basuki mengungkapkan bahwa proyek investasi swasta saat ini telah memasuki tahap groundbreaking ke-9 dengan nilai mencapai Rp6,49 triliun. Investasi tersebut mencakup pembangunan hotel, hunian, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.
"Investasi berasal dari berbagai skema, termasuk investasi langsung, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta pendanaan melalui APBN," katanya.
Prabowo sendiri akan mulai berkantor di IKN setelah tiga pilar pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, telah sepenuhnya terbangun.
"Beliau menyampaikan bahwa jika semua sudah lengkap—eksekutif, yudikatif, dan legislatif—maka beliau pasti akan pindah ke sana," tutup Basuki.
