AS kurangi tarif Vietnam, Indonesia dan Filipina, apa yang bisa ditiru oleh negara ASEAN lainnya?

JAKARTA: Tiga negara di Asia Tenggara telah mencapai kesepakatan penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat. Menurut para pengamat, cara yang diambil ketiga negara ini dalam berunding dengan AS kemungkinan juga akan dilakukan oleh negara anggota ASEAN lainnya.

Ketiga negara tersebut; Indonesia, Vietnam dan Filipina, memiliki kesamaan yaitu menawarkan nol tarif untuk barang-barang AS, membeli lebih banyak lagi produk AS dan berbicara langsung dengan Presiden Donald Trump.

Kendati cara ini kemungkinan akan dicontoh, namun menurut pengamat hasilnya bisa jadi tidak akan sama bagi negara Asia Tenggara lainnya.

Selain itu, menurut pakar perdagangan dan investasi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho, masih belum diketahui apakah kesepakatan ketiga negara itu adalah yang terbaik, mengingat perundingan masih berlangsung antara AS dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

"Kita masih belum tahu apakah Vietnam dan Indonesia adalah negara dengan tarif yang bisa disebut terendah di antara negara-negara lainnya, terutama di ASEAN," kata dia.

"Karena bisa saja ada peluang yang lebih baik bagi Thailand atau Malaysia atau negara Asia Tenggara lainnya."

Namun, Andry dan para pengamat kepada CNA mengatakan bahwa negara-negara Asia Tenggara dapat menjadikan kesepakatan AS dengan Vietnam, Indonesia dan Filipina sebagai contoh untuk mendapatkan hasil yang diinginkan sebelum tarif Trump resmi berlaku pada 1 Agustus mendatang.

Filipina adalah yang terakhir mencapai kesepakatan dengan AS.

Pada 22 Juli lalu, Trump mengatakan bahwa AS akan mematok tarif bagi barang Filipina menjadi 19 persen, turun dari sebelumnya 20 persen yang ditetapkan awal bulan ini, namun masih di atas 17 persen pada April.

Kesepakatan dengan Indonesia diumumkan oleh Trump pada 15 Juli, yaitu penurunan tarif menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen.

Dua pekan sebelumnya, Trump mengumumkan kesepakatan dengan Vietnam dengan penurunan tarif menjadi 20 persen, dari sebelumnya 46 persen.

Trump memuji kesanggupan pemerintah Hanoi untuk memberikan nol tarif untuk barang-barang dari AS.

"Vietnam akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, memberikan AS akses total ke pasar perdagangan mereka," kata Trump dalam postingannya di media sosial pada 2 Juli lalu.

KESEPAKATAN AS DENGAN TIGA NEGARA ASEAN

Selain memberikan nol tarif, kesepakatan Vietnam dan Indonesia dengan AS juga mencakup soal transshipment, praktik ekspor barang yang datang dari negara lain.

Dalam kasus Vietnam, barang-barang tersebut dikenakan tarif 40 persen, dua kali lipat dari tarif ekspor ke AS. Hal ini dilakukan AS untuk mencegah China mengekspor barang ke AS melalui negara lain yang memiliki tarif lebih murah.

Trump menuding Vietnam menjadi tempat mengapalkan barang-barang asal China untuk menghindari tarif tinggi, ujar Andry dari INDEF.

Beberapa laporan media juga menyebutkan bahwa keputusan Trump mengejutkan Vietnam yang mengira akan mendapatkan tarif 11 persen.

Seperti Vietnam, Indonesia juga membuka seluruh pasarnya untuk AS tanpa adanya pembatasan.

Selain mengumumkan tarif 19 persen untuk barang dari Indonesia, Trump juga mengatakan bahwa negara ini akan membeli energi AS sebesar US$15 miliar, produk pertanian hingga US$4,5 miliar dan 50 unit pesawat jet Boeing 777.

Jika ada pengapalan dari Indonesia yang berasal dari negara dengan tarif lebih tinggi, maka tarif itu akan ditambahkan di tarif dasar Indonesia saat ini.

Pada Selasa pekan lalu, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa Indonesia setuju menghapus tarif atas lebih dari 99 persen produk Amerika Serikat dan mencabut seluruh hambatan non-tarif yang dihadapi perusahaan-perusahaan Amerika.

Indonesia juga setuju untuk menghapus pembatasan ekspor terhadap komoditas industri, termasuk mineral-mineral penting.

Selain itu, Indonesia akan menghapus persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang mewajibkan perusahaan menggunakan komponen buatan Indonesia dalam proses produksi barang yang masuk ke wilayah Indonesia.

Indonesia juga akan mencabut pemeriksaan dan verifikasi pra-pengiriman yang baru diberlakukan terhadap ekspor Amerika Serikat, yang selama ini menimbulkan kendala bagi ekspor pertanian AS dan berkontribusi pada meningkatnya defisit perdagangan pertanian AS.

Juru runding dari kedua negara akan merampungkan kesepakatan tersebut dalam beberapa minggu ke depan, menurut lembar fakta yang dirilis Gedung Putih.   

Berbicara dalam diskusi panel mengenai tarif Trump di Jakarta pada Rabu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan bahwa kesepakatan ini merupakan kemenangan bagi kedua negara.

“Kami anggap ini sebagai kemenangan pertama,” kata Fithra.

“Tapi target kami - seperti tertulis dalam pernyataan bersama - adalah agar beberapa produk kami yang tidak bersaing langsung dengan AS, misalnya nikel, kopi, kayu manis, rempah-rempah, CPO (minyak sawit mentah), produk pertanian lainnya, mineral, dan juga komponen pesawat, bisa dikenakan tarif nol persen.”

Namun, Andry dari INDEF dan peneliti ekonomi Dandy Rafitrandi dari CSIS sama-sama menyuarakan kekhawatiran terkait penghapusan pembatasan ekspor mineral kritis ke AS.

Andry mengatakan langkah ini bisa memicu negara lain menginginkan hal serupa, padahal Indonesia tengah fokus pada pembangunan industri hilirnya.

Selama satu dekade terakhir, Indonesia berupaya mengolah mineral mentah di dalam negeri untuk menghasilkan produk akhir bernilai tambah demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Mereka bisa saja kemudian memprotes, kenapa AS mendapat keistimewaan, sementara negara lain tidak. Jadi, ini dianggap tidak adil dalam perlakuan dagang,” ujarnya.

Sementara itu, kesepakatan dengan Filipina dikabarkan mencakup tarif nol persen untuk barang-barang seperti mobil impor asal AS.

Selain itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos mengatakan negaranya akan mengimpor lebih banyak kedelai, gandum, dan produk farmasi dari AS.

Presiden Filipina, yang disebut Trump sebagai “negosiator yang sangat tangguh”, mengatakan masih banyak detail yang perlu dirampungkan terkait produk lain yang mungkin terdampak oleh kesepakatan ini.

“Satu poin persentase mungkin terdengar kecil. Tapi jika dilihat secara nyata, ini pencapaian yang besar,” ujarnya.

Namun, beberapa pihak mengkritik kesepakatan ini "tidak adil", dan menyuarakan kekhawatiran atas kemungkinan konsesi berlebihan ke AS.

“Tarif 19 persen dibanding nol persen jelas bukan kesepakatan yang paling adil antara dua sahabat atau sekutu lama seperti Amerika Serikat dan Filipina,” ujar Senator Filipina Panfilo Lacson dalam pernyataan pada Rabu.

TARIF NOL PERSEN: KUNCI DALAM NEGOSIASI?

Peneliti ekonomi Dandy dari CSIS mengatakan bahwa Vietnam, Indonesia, dan Filipina telah melakukan beberapa kali negosiasi dengan AS sebelum mencapai kesepakatan.

Ia menambahkan bahwa tarif nol persen untuk barang AS bisa menjadi contoh bagi negara ASEAN lain yang ingin mempercepat kesepakatan mereka sendiri.

“Kunci negosiasi antara Indonesia, Vietnam, dan AS adalah tarif nol persen,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Jepang adalah pengecualian. Pemerintah Jepang pada Selasa lalu juga mencapai kesepakatan dengan AS, namun berhasil memperoleh tarif 15 persen — lebih rendah dibanding tiga negara Asia Tenggara tersebut.

Trump mengatakan kesepakatan itu akan mencakup akses pasar yang lebih besar ke Jepang untuk barang-barang AS, termasuk mobil, beras, dan produk pertanian lainnya.

Produk otomotif yang menyumbang lebih dari seperempat ekspor Jepang ke AS akan mengalami pemangkasan tarif dari total 27,5 persen menjadi 15 persen.

Jepang tetap mempertahankan tarif yang ada untuk impor produk pertanian AS. Jepang akan mengimpor lebih banyak beras dari AS, tetapi tetap dalam kuota bebas tarif yang sudah ada, ujar Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba.

“Jepang tampaknya pengecualian karena mereka jelas merupakan sumber investasi bagi Amerika Serikat,” ujar Dandy.

Ia menambahkan bahwa strategi tarif nol persen berlaku untuk sebagian besar negara Asia Tenggara, kecuali Singapura, di mana barang-barang AS sudah bebas bea masuk.

Sebagai gantinya, Singapura bisa menegosiasikan hal lain, seperti pembelian senjata, katanya.

Namun, tidak semua negara mungkin bersedia menerapkan tarif nol persen untuk AS, kata para ahli.

Indonesia bisa mencapai kesepakatan dengan AS karena berkomitmen membeli produk-produk AS, ujar Andry dari INDEF, dan hal ini dimungkinkan karena Indonesia adalah pasar besar.

Negara-negara Asia Tenggara yang lebih kecil mungkin tidak bisa melakukan hal yang sama karena mereka tidak membutuhkan produk impor dalam jumlah besar, kata Andry.

Namun, ia dan Made Supriatma, pakar politik dan peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura, mengatakan bahwa pembicaraan Indonesia untuk membeli 50 pesawat Boeing sudah dimulai sejak masa pemerintahan Joe Biden, jadi bukan hal baru.

“Begitu juga dengan ekspor produk pertanian — itu juga bagian dari kesepakatan era Biden. Sekarang Trump berusaha mengklaimnya sebagai prestasinya sendiri,” kata Made.

Negara produsen seperti Thailand mungkin tidak bisa menerapkan strategi serupa untuk memberikan tarif nol persen pada barang AS, kata Andry.

Ia mengatakan Thailand, yang menghadapi tarif hingga 36 persen, biasanya mengimpor suku cadang. Mereka jarang mengimpor produk jadi karena sektor manufaktur dalam negerinya cukup kuat.

Bagaimanapun juga, ekonom Thailand Somjai Phagaphasvivat mengatakan dalam wawancara dengan Bangkok Post bahwa Kerajaan Thailand tidak bisa memberikan tawaran dagang yang sama seperti Vietnam.

Thailand tidak bisa menghapus tarif untuk semua impor dari AS karena hanya memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan kurang dari 20 negara, sementara Vietnam memiliki lebih dari 20 perjanjian, yang sebagian besar menetapkan tarif impor nol persen, ujar Somjai.

Jika harus dilakukan, produk yang tarif impornya bisa diturunkan menjadi nol persen sebaiknya adalah produk yang tidak diproduksi Thailand secara lokal atau hanya bisa diproduksi dalam jumlah terbatas, katanya.

Malaysia, di sisi lain, merupakan pemain besar dalam industri semikonduktor, kata Dandy dari CSIS. Maka dari itu, Malaysia bisa menawarkan sesuatu ke AS di sektor ini.

Misalnya dengan menerapkan tarif nol persen untuk barang semikonduktor AS yang diimpor ke Malaysia, atau membeli produk AS dalam jumlah besar untuk industri semikonduktornya.

Tarifnya sendiri naik dari yang semula 24 persen menjadi 25 persen.

Sementara negara-negara Asia Tenggara lainnya masih dalam tahap negosiasi, dan mungkin akhirnya mendapatkan kesepakatan yang lebih baik daripada Vietnam, Indonesia, dan Filipina, Dandy mengatakan ASEAN seharusnya lebih bersatu ke depannya.

Negosiasi dengan AS sebaiknya dilakukan secara kolektif, bukan individu, karena sebagai blok, negara-negara ASEAN akan memiliki kekuatan tawar yang lebih besar.

Made, peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute, mengatakan bahwa mencapai kesepakatan sebagai blok regional kini akan semakin sulit karena negara-negara secara individu saling bersaing satu sama lain.

Hal ini, katanya, akan membawa konsekuensi.

“Negara-negara ASEAN terikat dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang bertujuan menciptakan pasar bersama,” ujar Made.

“Kalau persaingan antarnegara anggota makin tinggi, kerja sama ini justru akan semakin sulit diwujudkan.”

NEGOSIASI LANGSUNG DENGAN TRUMP

Para pemimpin Filipina, Vietnam, dan Indonesia berbicara langsung dengan Trump sebelum kesepakatan dicapai.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr sedang berada di AS pekan ini, menjadi kepala negara ASEAN pertama yang mengunjungi AS sejak Trump menjabat pada Januari, sementara para pemimpin Vietnam dan Indonesia melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Trump.

Hal ini bisa menjadi kunci dalam negosiasi, namun Andry dari INDEF mengatakan kemungkinan besar banyak negara juga melakukan hal yang sama, terutama lewat telepon.

“Saya rasa banyak percakapan via telepon. Jangan bicara ASEAN dulu, sudah ada 75 negara yang cemas menghadapi tarif Trump ini,” ujar Andry.

“Yang penting dicatat menurut saya adalah... siapa yang berhasil menarik perhatian Trump.”

Awal Juli lalu, To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, berbicara lewat telepon dengan Trump dan kembali mengundang pemimpin AS itu untuk berkunjung ke Hanoi.

Sementara itu, Prabowo juga berbicara dengan Trump via telepon saat melakukan kunjungan luar negeri. Saat tiba di Jakarta pada 16 Juli, Prabowo mengatakan ia akan berkunjung ke AS pada September atau Oktober.

Jadi, apakah pembicaraan via telepon ini berpengaruh atau tidak, atau bahkan kunjungan langsung lebih efektif, masih perlu dilihat, kata Dandy dari CSIS.

“Sangat tidak terduga. Kita tidak bisa membongkar rumus apa yang dipakai Donald Trump, karena jujur saja, tidak ada yang bisa memprediksinya,” ujarnya.

“Tapi kalau ditanya apakah ada polanya, saya rasa ada. Indonesia meniru pola Vietnam, dan berhasil. Jadi, mungkin negara lain juga bisa memakai pola yang sama.”