Kunjungi Australia, Presiden Prabowo kantongi kesepakatan keamanan baru

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia membuahkan kerja sama baru yang diharapkan mampu membuat kedua negara bisa berkoordinasi lebih baik dalam menghadapi ancaman keamanan bersama.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan soal kerja sama ini dalam keterangan pers bersama Prabowo di atas kapal HMAS Canberra, Garden Island Naval Base, Australia, pada Rabu (12/11).

“Pemerintah Australia dan Indonesia baru saja secara substantif menyelesaikan negosiasi mengenai perjanjian bilateral baru tentang keamanan bersama kita," kata Albanese seperti dikutip dari keterangan Sekretariat Kepresidenan RI.

"Hubungan Australia dengan Indonesia didasarkan pada persahabatan, kepercayaan, saling menghormati, dan komitmen bersama terhadap perdamaian serta stabilitas di kawasan kita,” lanjut dia.

Albanese menjelaskan, melalui perjanjian baru ini, Australia dan Indonesia akan menggelar konsultasi rutin di tingkat pemimpin dan menteri untuk membahas isu-isu keamanan serta menyusun dan menjalankan program yang menguntungkan kedua belah pihak.

Ia menambahkan, jika salah satu negara menghadapi ancaman terhadap keamanannya, kedua pihak akan segera berkonsultasi dan menimbang langkah bersama guna merespons situasi tersebut.

PM Albanese mengatakan bahwa perjanjian tersebut adalah perluasan besar dari kerja sama keamanan serta pertahanan yang sudah terjalin.

Dia menambahkan, perjanjian itu adalah awal era baru hubungan Australia–Indonesia, yang berlandaskan semangat kerja sama keamanan yang telah terjalin sejak perjanjian bersejarah antara pemerintahan Paul Keating dan Presiden Soeharto tiga dekade silam.

Pemerintah Indonesia dalam pernyataannya mengatakan kerja sama bidang pertahanan dan keamanan antara kedua negara meningkat signifikan dan kini berfungsi sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral. Nota kesepahaman terkait pertahanan pertama ditandatangani tahun 1995, kemudian diperkuat dengan Lombok Treaty pada 2006, dan Defence Cooperation Agreement (DCA) pada tahun 2024.

“Perjanjian ini akan memperkuat Treaty of Lombok tahun 2006 yang, antara lain, menegaskan kembali integritas teritorial dan kedaulatan Indonesia. Perjanjian ini juga memperkuat perjanjian kerja sama pertahanan yang kita tandatangani bersama tahun lalu,” kata Albanese.

Presiden Prabowo mengatakan kesepakatan ini adalah tonggak baru kemitraan strategis kedua negara dalam menjamin stabilitas kawasan. Ia menekankan pentingnya semangat good neighbour policy atau kebijakan bertetangga baik sebagai dasar hubungan bilateral.

“Kita telah melakukan diskusi yang sangat baik, dan saya rasa kita telah mencapai kesepakatan penting, perjanjian penting antara Australia dan Indonesia, yang berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang erat di bidang pertahanan dan keamanan, dan pada dasarnya menegaskan kembali tekad kita untuk meningkatkan persahabatan,” kata Prabowo.

Dikutip Reuters, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan bahwa penandatanganan resmi perjanjian tersebut dijadwalkan pada tahun depan. Ia menjelaskan, kesepakatan ini dimodelkan dari perjanjian keamanan 1995 antara kedua negara, yang sempat dibatalkan pada 1999 setelah Australia memimpin pasukan penjaga perdamaian PBB di Timor Timur.

Euan Graham, analis senior strategi pertahanan di Australian Strategic Policy Institute (ASPI), menilai kesepakatan dengan Indonesia ini lebih bersifat simbolik.

Berbeda dengan perjanjian Australia–Papua Nugini, kata Graham kepada Reuters, kesepakatan dengan Indonesia tidak mencakup kewajiban bertindak untuk menghadapi ancaman bersama, hanya terbatas pada konsultasi.

Namun menurut Graham, kesepakatan ini menunjukkan bahwa Albanese mampu membawa hubungan Australia dan Indonesia kembali baik setelah sempat tegang di masa lalu. Sementara bagi Prabowo, lanjut dia, langkah ini adalah penyeimbang agar Indonesia tidak dianggap terlalu condong ke Rusia atau China.