DP motor listrik nasional dicanangkan 0%

JAKARTA: Danantara mendorong skema uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk pembelian motor listrik nasional melalui bank-bank Himbara. Selain menghapus uang muka yang saat ini masih sekitar 10 persen, skema pembiayaan juga diarahkan menawarkan bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang agar cicilan semakin terjangkau.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan perbankan dan institusi keuangan di bawah Danantara mengenai dukungan pembiayaan untuk mendorong pembelian motor listrik nasional.

"Di dalam Danantara, kami sudah berbicara dengan seluruh perbankan dan juga seluruh institusi finansial di bawah Danantara bahwa kita siap mendukung dari perbankan kami untuk memberikan pendanaan," ungkap Rosan, dikutip detikFinance dalam peluncuran Motor Listrik Nasional di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8).

Saat ini, menurut Rosan, uang muka kredit motor listrik melalui perbankan masih berada di kisaran 10 persen dari harga kendaraan. Besaran tersebut dinilai menjadi salah satu pertimbangan konsumen sebelum memutuskan membeli motor listrik.

Danantara karena itu akan mendorong penurunan besaran uang muka tersebut, bahkan hingga 0 persen apabila memungkinkan.

"DP-nya yang selama ini masih ada, kalau menurut informasi dari perbankan kami itu ada 10 persen, kita akan coba reduce bahkan akan kita coba hilangkan (DP 0 persen)," tegas Rosan.

Selain uang muka, skema yang tengah disiapkan juga mencakup suku bunga lebih rendah dan tenor pinjaman lebih panjang. Kombinasi tersebut diharapkan dapat menekan besaran cicilan bulanan yang harus dibayar konsumen.

"Sehingga minat masyarakat untuk membeli motor listrik ini bisa berjalan dengan cepat, dengan baik dan kita mempunyai kemampuan untuk mengakselerasi produksi dari motor listrik nasional yang ada di Indonesia ini," tambahnya.

PENJUALAN MOTOR LISTRIK BARU SEKITAR 1 PERSEN

Rosan menilai, potensi pasar motor listrik di Indonesia masih sangat besar, tetapi hingga kini belum tergarap secara optimal.

Ia menyebut, terdapat sekitar 140 juta sepeda motor di Indonesia dengan penjualan kendaraan baru mencapai sekitar 6 juta hingga 7 juta unit setiap tahun.

Namun, penjualan motor listrik baru berada di kisaran 60.000 hingga 70.000 unit atau sekitar 1 persen dari penjualan sepeda motor nasional.

"Ada kurang lebih 140 juta motor listrik yang ada di Indonesia dengan setiap tahunnya pembeliannya adalah 6-7 juta motor. Tetapi yang membeli motor listrik kurang lebih hanya 60-70 ribu, jadi hanya 1 persen. Jadi kalau kami lihat ini potensi ke depannya, upside-nya ini bisa secara eksponensial," papar Rosan.

Selain skema kredit, pemerintah juga mempertimbangkan mekanisme tukar tambah untuk membantu pemilik sepeda motor konvensional beralih ke kendaraan listrik. Skema tersebut ditujukan untuk mengurangi beban biaya awal yang harus dikeluarkan konsumen.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menyambut positif rencana pemberian kemudahan pembiayaan tersebut.

Menurut Budi, DP 0 persen dan bunga rendah dapat memperluas akses masyarakat terhadap motor listrik apabila segera diterapkan.

"Satu hal yang disampaikan Pak Prabowo adalah mengenai DP 0 persen dan bunga yang kecil. Mudah-mudahan hal tersebut bisa segera dijalankan sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk membeli motor listrik," ungkap Budi kepada Bisnis, Kamis (13/8).

Pembiayaan selama ini menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan penjualan motor listrik. Budi menjelaskan, lembaga pembiayaan masih cenderung selektif karena ekosistem kendaraan listrik, termasuk pasar kendaraan bekas, belum berkembang seperti sepeda motor berbahan bakar konvensional.

"Dari dulu motor listrik memang mengalami hambatan, atau mungkin belum mendapatkan kepercayaan yang cukup dari lembaga pembiayaan. Motor listrik ini mungkin masih terkendala dari sisi persepsi dan secondary market yang belum terbentuk seperti motor dengan mesin pembakaran internal," jelasnya.

Kondisi tersebut membuat sejumlah agen pemegang merek (APM) menawarkan skema alternatif untuk menjaga keterjangkauan motor listrik, termasuk penyewaan baterai. Aismoli berharap rencana kemudahan pembiayaan tersebut segera diikuti skema implementasi yang lebih jelas.