Kontroversi video Prabowo diputar di bioskop, Istana: Kenapa enggak boleh?
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam langkah tersebut sebagai bentuk indoktrinasi yang kerap dilakukan negara otoriter dan fasis.
JAKARTA: Tayangan video berisi klaim capaian program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diputar di bioskop menuai kontroversi.
Video ini muncul sebelum pemutaran film utama, menampilkan narasi tentang upaya pemerintah menghapus kemiskinan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga capaian di sektor pertanian.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengkritik langkah tersebut sebagai bentuk indoktrinasi. Ia menyebut cara ini biasa dilakukan negara otoriter.
“Cara seperti ini kerap dilakukan negara otoriter dan fasis,” kecamnya kepada Tempo, Minggu (14/9).
Amnesty meminta pemerintah menghentikan tayangan video dan menyampaikan permintaan maaf terbuka. Menurut Usman, publik justru direndahkan karena disuguhi konten propaganda yang dianggap bertolak belakang dengan realitas.
APA ISI KONTEN VIDEO?
Video yang viral di media sosial itu menampilkan Presiden Prabowo dengan klaim program MBG telah menjangkau 20 juta penerima manfaat sejak 6 Januari 2025.
Selain itu, disebutkan pendirian 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pencetakan sawah baru seluas 225 ribu hektare, serta ekspor jagung sebanyak 1.200 ton.
Produksi beras nasional hingga Agustus 2025 diklaim mencapai 21,76 juta ton. Narasi lain juga menyebutkan peluncuran 100 Sekolah Rakyat.
Tayangan ini diputar lengkap sebelum film dimulai, lalu diakhiri dengan peringatan dari pihak bioskop agar penonton tidak merekam film utama.
REAKSI PEMERINTAH
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, membela penayangan tersebut.
Menurutnya, bioskop sama seperti televisi atau media luar ruang yang bisa diisi berbagai pesan, termasuk pesan pemerintah.
“Kalau pesan komersil saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden enggak boleh?” katanya dikutip Jawa Pos (14/9).
Hasan menegaskan tujuan pemerintah adalah sosialisasi agar masyarakat memahami capaian yang sudah dilakukan.
Ia juga mengklaim kerja sama PCO dengan pihak bioskop tidak menimbulkan biaya. Ia menyebut pesan-pesan itu diputar di slot waktu yang memang tersedia sebelum film dimulai, sama halnya dengan iklan komersial.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, memberikan tanggapan senada. Menurutnya, tayangan tersebut lumrah dilakukan selama tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu kenyamanan publik.
Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.
