Mengapa kesepakatan Indonesia dengan AS dan UE bisa jadi preseden buruk bagi negara lain

JAKARTA: Kesepakatan tarif terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat menjadi "contoh buruk" bagi negara-negara yang ingin melakukan perundingan yang sama, ujar para pengamat.

Dan seiring ketidakpastian yang timbul akibat ancaman tarif Trump, para pengamat juga mengatakan bahwa ada potensi risiko dari kesepakatan yang dirampungkan antara Indonesia dan Uni Eropa (UE).

Awalnya Indonesia pada 2 April lalu diganjar tarif "resiprokal" oleh Trump sebesar 32 persen, yang pelaksanaannya ditunda selama tiga bulan untuk memberi ruang bagi perundingan.

Perundingan antara Jakarta dan Washington sempat tak membuahkan hasil. Pada 7 Juli lalu, Trump mengatakan tarif untuk Indonesia akan tetap sama.

Namun pada Rabu (16/7) Trump berubah pikiran dan mengumumkan di media sosial bahwa tarif AS untuk Indonesia akan diturunkan menjadi 19 persen. 

Pengamat mengatakan, ketidakpastian akibat tarif Trump telah membuat banyak negara mencari aliansi dagang yang baru.

"Tiba-tiba, semua negara ingin mendiversifikasi pasar mereka dan mencari mitra dagang yang lebih bisa diandalkan," kata Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari lembaga Center of Reform on Economics (CORE) kepada CNA seraya menambahkan bahwa sejauh ini Trump telah menerapkan tarif secara sewenang-wenang dan subjektif.

"Kebijakan Trump terduga dan tanpa dasar yang kuat. Dia bahkan mengganjar negara-negara sekutu dengan tarif tinggi."

Namun di saat sebagian negara berlomba pencari pasar baru, pengamat mencermati ada negara-negara yang tergoda mengubah kebijakan atau melonggarkan perlindungan lingkungan serta industri demi mencapai kesepakatan.

Kesepakatan yang dihasilkan dari perundingan yang terburu-buru seperti itu, lanjut pengamat, bisa menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan, pemutusan hubungan kerja dan kerusakan lingkungan. Negara juga bisa jadi akan mengorbankan kepentingan dalam negeri mereka.

TARIK ULUR INDONESIA-UNI EROPA

Di tengah bayang-bayang kebijakan Trump yang selalu berubah-ubah, memicu panic buying, anjloknya pasar saham serta ancaman pembalasan, Indonesia dan Uni Eropa sepakat mempercepat perundingan terkait usulan perjanjian ekonomi.

Dalam sembilan tahun terakhir, para diplomat Jakarta dan Brussels tarik-ulur kepentingan, berusaha keras menyusun rincian kemitraan potensial yang telah dibicarakan sejak Juli 2016 dan dibahas dalam belasan perundingan.

Namun pada Minggu (13/7), Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengumumkan bahwa kedua pihak siap untuk menuntaskan kesepakatan tersebut.

"Kita hidup di masa yang penuh gejolak, dan ketika ketidakpastian ekonomi bertemu dengan ketegangan geopolitik, pihak-pihak yang bermitra seperti kita harus semakin mendekat," kata Ursula von der Leyen dalam konferensi pers di Brussels bersama Presiden Prabowo Subianto.
 

Pejabat dari kedua belah pihak masih perlu merampungkan beberapa rincian dalam dokumen final yang rencananya akan ditandatangani pada September mendatang.

Sejumlah pengamat menyebut perjanjian Indonesia-Uni Eropa ini bisa menjadi pionir dari serangkaian kesepakatan baru yang akan diciptakan negara-negara di dunia untuk menghadapi ketidakpastian akibat tarif Trump.

Indonesia juga tengah mempercepat negosiasi kemitraan ekonomi dengan Komunitas Ekonomi Eurasia, sebuah blok yang terdiri dari lima negara bekas Uni Soviet, termasuk Rusia dan Kazakhstan, serta blok ekonomi Amerika Selatan Mercosur, yang mencakup enam negara, termasuk Brasil dan Argentina.

Tarif AS yang dikenakan terhadap negara-negara Uni Eropa naik dari 20 persen pada 2 April menjadi 30 persen per 12 Juli. Uni Eropa masih melakukan negosiasi soal tarif ini sebelum diberlakukan efektif pada 1 Agustus nanti.

Sementara itu, UE akan melanjutkan negosiasi perdagangan bebas dengan Malaysia. Negosiasi ini telah dimulai sejak 2010 dan mandek di 2012 akibat ketidaksepakatan soal akses pasar dan regulasi lingkungan Eropa yang berdampak pada industri sawit Malaysia.

Uni Eropa juga melanjutkan perundingan dengan Filipina, yang dimulai pada 2013 namun terhenti pada 2017 karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia Presiden Filipina saat itu, Rodrigo Duterte.

"Satu-satunya hal baik dari tarif Trump adalah menjadikan negara-negara lebih dekat dan mendorong mereka untuk mengesampingkan perbedaan," ujar Teuku Rezasyah, dosen hubungan internasional di Universitas Padjadjaran, kepada CNA.

KESEPAKATAN YANG DINANTI

UE adalah mitra perdagangan terbesar kelima Indonesia dengan nilai perdagangan barang mencapai US$31 miliar pada 2024, dan Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar US$9 miliar. Negara-negara anggota blok Eropa juga menginvestasikan US$29,1 miliar di Indonesia sepanjang tahun 2023.

"Kami menganggap Eropa sangat penting bagi kami. Itulah sebabnya kami ingin melihat lebih banyak kehadiran dan partisipasi Eropa dalam perekonomian kami," kata Prabowo di Brussels pada Minggu lalu.

Namun, Indonesia hanya menempati posisi ke-33 dalam daftar mitra dagang terbesar Uni Eropa.

Mitra dagang terbesar blok tersebut adalah Amerika Serikat, dengan volume perdagangan barang mencapai US$975,9 miliar pada 2024. Dari jumlah itu, Uni Eropa menikmati surplus sebesar US$236 miliar.

"Dengan ancaman tarif 30 persen dari AS terhadap barang-barang Eropa, sangat penting bagi Uni Eropa untuk mencari pasar baru, dan tidak banyak pasar yang sebesar Indonesia," kata Achmad Nur Hidayat, dosen ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta, kepada CNA.

Perjanjian Indonesia-Uni Eropa bertujuan untuk menghapus tarif atas 80 persen barang dan jasa yang diperdagangkan kedua pihak, disertai prosedur kepabeanan yang lebih cepat dan insentif investasi yang lebih menarik.

Sebelum rencana tarif dari Trump muncul, berbagai kesepakatan ini dianggap mustahil tercapai karena negosiasi kerap berujung buntu, ujar para ahli.

Uni Eropa selama ini mengkritisi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Indonesia, yang dianggap oleh para produsen mobil Eropa sebagai hambatan menjual produk mereka di negara dengan perekonomian terbesar Asia Tenggara itu.

Sementara itu, Indonesia menentang hukum anti-deforestasi Uni Eropa, yang mengharuskan para eksportir Indonesia membuktikan bahwa produk seperti minyak sawit, kayu, atau hasil pertanian lainnya tidak menyumbang kerusakan hutan.

Pada April lalu, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia bersedia bersikap fleksibel dan realistis terkait kebijakan TKDN, dengan mengakui bahwa Indonesia belum memiliki infrastruktur, teknologi, atau sumber daya yang memadai untuk memproduksi beberapa jenis produk di dalam negeri.

Sementara itu, Uni Eropa mulai mempermudah kepatuhan perusahaan terhadap hukum anti-deforestasi mereka. Kini perusahaan hanya perlu mengajukan pernyataan "due diligence" setahun sekali, bukan setiap kali pengiriman. Uni Eropa juga akan mengkategorikan negara-negara berdasarkan tingkat risiko keterkaitan produk mereka dengan praktik yang tidak ramah lingkungan. Negara dengan risiko rendah akan dikenakan persyaratan yang lebih ringan.

Ketentuan baru Uni Eropa yang diumumkan pada April ini akan mulai berlaku Desember mendatang.

Pejabat dari Indonesia maupun Uni Eropa menolak menyatakan apakah pelonggaran kebijakan masing-masing pihak merupakan bagian dari perjanjian ekonomi yang tengah dibahas.

Uli Arta Siagian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik keputusan Uni Eropa yang melonggarkan ketentuan tersebut.

"Kebijakan ini akan mendorong perluasan perkebunan sawit secara besar-besaran, membahayakan hutan dan lahan basah yang menjadi habitat penting bagi satwa liar dan masyarakat adat," ujarnya kepada CNA.

Para pengamat juga mengkritisi Indonesia yang merelaksasi aturan persyaratan TKDN.

"Industri manufaktur kita sudah menderita dan akan lebih menderita lagi jika persyaratan ini dihapus," kata Achmad dari UPN.

Menurut Achmad, aturan TKDN menawarkan insentif besar bagi perusahaan untuk membangun pabrik di Indonesia. Menghapuskan TKDN, lanjut dia, akan menghilangkan potensi investasi dari perusahaan-perusahaan yang ingin memasuki pasar Indonesia.

Hal ini juga akan membuat perusahaan seperti Samsung asal Korea Selatan atau Oppo dari China meradang. Pasalnya, mereka telah berinvestasi miliaran dolar demi mematuhi aturan TKDN tersebut.

TREN YANG MENGKHAWATIRKAN?

AS juga telah mengkritisi TKDN yang dipersyaratkan Indonesia. Menurut AS, TKDN adalah hambatan perdagangan dan salah satu faktor yang mempersulit perusahaan Amerika memasuki pasar Indonesia.

Dalam sebuah postingannya di Truth Social, Donald Trump menulis bahwa “ekspor AS ke Indonesia akan bebas dari hambatan tarif dan non-tarif” sebagai imbalan atas penurunan tarif Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

“Kesepakatan bersejarah ini membuka seluruh pasar Indonesia untuk AS untuk pertama kalinya dalam sejarah,” kata Trump.

Trump juga menyatakan bahwa Indonesia telah berkomitmen membeli energi dari AS senilai US$15 miliar, produk pertanian senilai US$4,5 miliar, serta 50 unit pesawat Boeing.

“Untuk pertama kalinya, para peternak, petani, dan nelayan kita akan memiliki akses penuh dan total ke pasar Indonesia dengan lebih dari 280 juta jiwa,” tulis Trump.

Berbicara kepada wartawan pada Rabu, Presiden Prabowo membela kesepakatan tersebut, menyebutnya sebagai kesepakatan yang saling menguntungkan.

“Semua sudah kita hitung. Semua kita berunding. Kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita,” kata Prabowo seraya menambahkan bahwa Indonesia hanya membeli apa yang benar-benar dibutuhkan dari AS.

Prabowo juga menyoroti bahwa Indonesia belum bisa memproduksi gandum dan kedelai sendiri, dua komoditas yang dapat disuplai oleh AS. Pembelian pesawat Boeing, lanjutnya, akan digunakan untuk mengembangkan maskapai nasional Garuda Indonesia.

"Saya bicara dengan Presiden Donald Trump. Alhamdulillah juga, berunding dengan alot, akhirnya ada kesepakatan. Kita memahami kepentingan-kepentingan mereka, mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati," kata Prabowo.

Namun, Harry Su, direktur riset di perusahaan sekuritas Samuel Sekuritas Indonesia, mempertanyakan apakah kesepakatan ini layak disebut kemenangan bagi Indonesia.

“Apakah ini kesepakatan yang bagus bagi Indonesia? Trump menyebutnya kesepakatan bersejarah. Sederhananya, AS menang banyak karena Indonesia membuka seluruh pasarnya untuk produk AS,” kata Harry dalam pernyataan hari Rabu.

Namun, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai kesepakatan itu belum tentu buruk.

Dengan tarif yang lebih rendah dibanding negara lain, kata dia, permintaan AS terhadap produk Indonesia justru bisa meningkat dan itu dapat membuka jalan bagi investasi baru yang dibutuhkan untuk membangkitkan kembali industri manufaktur Indonesia.

Ia juga mencatat bahwa selama ini Indonesia sudah mengimpor gandum dari Australia dan Kanada, serta kedelai dari AS dan Argentina.

“Kita memang butuh produk-produk itu. Yang berubah hanya asal impornya. Jadi secara keseluruhan tidak akan berdampak besar terhadap neraca perdagangan kita,” kata Wijayanto, dikutip dari harian Kompas.

Indonesia juga berpotensi dapat keuntungan dari harga barang-barang AS yang lebih murah, terutama teknologi dan mesin yang dibutuhkan untuk sektor pertahanan, telekomunikasi, dan manufaktur.

Meski demikian, Achmad dari UPN mengkritik cara Indonesia bernegosiasi dengan AS dan Uni Eropa.

“Prabowo sering mengatakan, ‘satu musuh terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit’, tapi jangan sampai itu dilakukan dengan mengorbankan kepentingan dalam negeri demi cepat mencapai kesepakatan,” ujarnya.

Indonesia, kata dia, bisa membahayakan negosiasi masa depan dengan blok Eurasia dan Mercosur, yang bisa jadi akan mengajukan tuntutan tarif nol persen juga dan penghapusan hambatan dagang untuk produk mereka.

"Dan ini juga buruk bagi negara-negara yang saat ini berusaha merundingkan kesepakatan mereka sendiri dengan "

“Dan ini juga buruk bagi negara-negara lain yang sekarang sedang berusaha merundingkan kesepakatan mereka sendiri dengan AS atau Uni Eropa, karena kedua pihak itu kini mengharapkan kesepakatan yang sama seperti dengan Indonesia,” pungkasnya.