Lampu hijau Prabowo, kereta cepat Whoosh dikaji diperpanjang hingga Banyuwangi

JAKARTA: Pemerintah mulai mengkaji perpanjangan rute kereta cepat hingga Banyuwangi setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan langkah tersebut dilakukan sesuai instruksi kepala negara agar pengembangan jalur tidak berhenti di Surabaya, melainkan diperluas hingga ujung timur Pulau Jawa.

“Sesuai dengan keinginan Presiden,” Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menyampaikan singkat kepada CNA Indonesia, Minggu malam (8/3) saat dihubungi.

Allan menjelaskan presiden memberikan arahan khusus agar proyek kereta cepat diperpanjang sampai Banyuwangi. Gagasan ini sebelumnya pernah disinggung Prabowo pada November lalu.

"Insya Allah, kereta cepat bisa sampai Surabaya, kalau perlu, diperpanjang hingga Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu, sekarang harus sampai Banyuwangi," kata Prabowo ketika itu.

Rencana tersebut kembali mencuat dalam acara Buka Puasa Kementerian Perhubungan bersama media di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jumat (6/3). 

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan pihaknya baru menerima penugasan untuk melakukan kajian setelah rapat lintas kementerian.

Didy menyatakan arahan itu muncul saat Kemenhub menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan beberapa waktu lalu.

"Jadi sepertinya sudah ada lampu hijau (dari Prabowo), karena untuk melakukan pengkajian juga kan ada konsekuensi biayanya untuk kita memulai melakukan pengkajian," jelas Dudy dikutip CNN Indonesia.

PERPANJANGAN JALUR DAN TANTANGAN FISKAL

Rencana memperpanjang kereta cepat Jakarta-Bandung menuju Surabaya sebenarnya telah digagas sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jalur yang dirancang melintasi Bandung, Kertajati, Yogyakarta, Solo, hingga Surabaya dengan proyeksi waktu tempuh Jakarta–Surabaya sekitar 3,5 jam.

Namun, wacana ekspansi hingga Banyuwangi memunculkan sorotan di tengah kondisi fiskal yang sedang tertekan. Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan urgensi pemerintah kembali menggulirkan proyek besar tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu merujuk data Kementerian Keuangan yang menunjukkan APBN per Januari 2026 mengalami defisit Rp54,6 triliun atau sekitar 0,21% dari PDB. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal sudah berada di bawah tekanan sejak awal tahun.

“Saya terus terang mempertanyakan logika pemerintah yang kembali menggulirkan proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya di tengah kondisi fiskal negara yang sedang tidak baik. Dalam situasi seperti ini, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam membuat proyek-proyek baru yang membutuhkan investasi sangat besar,” urainya kepada Kontan.

Mufti meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka urgensi proyek tersebut kepada masyarakat. Ia menilai pembangunan infrastruktur tetap penting, tetapi harus mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan negara, terutama saat daya beli masyarakat masih tertekan.

Menurutnya, sejumlah kebutuhan mendesak seperti stabilitas harga pangan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan perlu menjadi perhatian utama sebelum memutuskan ekspansi proyek berskala besar.