Tiket KRL Commuter dikaji naik, jadi berapa?
Untuk menekan beban subsidi PSO, KCI mengkaji penyesuaian tarif KRL serta opsi kereta prioritas berbayar lebih tinggi dengan waktu tempuh lebih cepat.
Situasi di gerbong penumpang KRL Jakarta. (Foto: iStock/fadfebrian)
JAKARTA: Wacana kenaikan tarif KRL kembali mencuat seiring upaya menekan beban subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter menyampaikan bahwa rencana penyesuaian tarif masih dalam tahap kajian bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menjelaskan isu kenaikan tarif bukan hal baru, namun seluruh keputusan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.
“Jadi kalaupun nanti apa pun hasil dari kajian, tentunya ini tetap akan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat. Jadi fokus utama kita sekarang adalah peningkatan pelayanan dulu,” ujarnya dalam konferensi pers di Hall Stasiun Juanda, Rabu (11/3), dikutip Bisnis Indonesia.
Karena operasional KRL menerima subsidi Public Service Obligation (PSO) yang bersumber dari APBN, keputusan penyesuaian tarif nantinya akan disampaikan oleh pemerintah.
OPSI KERETA PRIORITAS
Direktur Utama KCI Mochamad Purnomosidi mengungkapkan pertimbangan kenaikan tarif bertujuan menekan beban subsidi yang saat ini ditanggung negara.
"Niatnya gini lho, niatnya itu bagaimana subsidi itu bisa kami tekan. Kasihan pemerintah lah, kan gitu. Nah, kami lagi cari-cari berbagai macam solusi. Termasuk ada kereta (KRL) prioritas," tuturnya.
"(Jika tarif naik) mungkin cuma Rp500," tambahnya.
Saat ini tarif KRL dipatok Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp1.000 untuk setiap 10 kilometer berikutnya.
Dalam outlook anggaran 2025, subsidi PSO kereta diperkirakan mencapai Rp7,95 triliun. Sementara pada 2026, subsidi direncanakan meningkat menjadi Rp9 triliun.
Saat ini, penumpang hanya membayar sekitar 40 persen dari biaya riil perjalanan KRL. Sebagai contoh, tarif termurah Rp3.000 per perjalanan sebenarnya memiliki biaya operasional sekitar Rp7.500 tanpa subsidi. Artinya, pemerintah menanggung sekitar Rp4.500 per penumpang.
KCI juga mempertimbangkan agar subsidi ke depan lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pengoperasian KRL prioritas atau komersial dengan skema perjalanan yang berhenti di stasiun-stasiun dengan permintaan tinggi.
Kereta prioritas tersebut akan dipatok dengan tarif lebih tinggi untuk membantu menutup atau mengurangi beban subsidi, tanpa mengganggu operasional KRL reguler. Selain itu, waktu tempuhnya dirancang lebih cepat dibanding layanan biasa.
Purnomosidi menegaskan keputusan kenaikan tarif tidak akan diambil secara tergesa-gesa. Pihaknya masih melakukan kajian mendalam dan harus memperoleh persetujuan Kementerian Perhubungan.
"Enggak mungkin kami selesaikan sendiri. Pasti izinnya dari kementerian (Perhubungan), karena ini kereta subsidi kan," tandasnya.
Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.