Kemelut Nahdlatul Ulama: Gus Yahya melawan, Alim Ulama tegaskan tak ada pemakzulan

JAKARTA: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa tidak ada pemakzulan atau pengunduran diri dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Pernyataan ini disampaikan setelah rapat para alim ulama dan pengurus PBNU yang digelar di Kantor PBNU, Jakarta, pada Minggu (23/11) malam di tengah memanasnya kemelut internal NU. 

Rapat tersebut dihadiri sekitar 50 kiai dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatra Utara. Hadir pula Syekh Ali Akbar Marbun, Rais Syuriah sekaligus anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) pada Muktamar ke-34 NU di Lampung empat tahun lalu.

Katib Aam PBNU, KH Ahmad Said Asrori, menyebut seluruh peserta rapat sepakat kepengurusan PBNU akan tetap berjalan hingga akhir masa jabatan hasil Muktamar ke-34 NU .

“Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri. Semua gembleng 100 persen,” ujar Ahmad diwartakan Kompas.com 

PERGANTIAN KETUA UMUM HANYA BISA LEWAT MUKTAMAR NU

Ahmad menegaskan, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU, pergantian ketua umum hanya dapat dilakukan melalui forum tertinggi organisasi, yakni Muktamar Nahdlatul Ulama.

“Kalau ada pergantian, itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar NU. Semua sudah diatur di dalam AD/ART dan peraturan perkumpulan,” tekannya.

Menanggapi isu pemakzulan, Gus Yahya menegaskan bahwa rapat harian Syuriyah PBNU tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Umum.

“Rapat harian Syuriyah tidak bisa memberhentikan siapa pun. Memberhentikan pengurus lembaga saja tidak bisa, apalagi mandataris,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil rapat harian Syuriyah yang beredar beberapa waktu lalu tidak mengikat seluruh jajaran PBNU dan tidak dapat dieksekusi.

“Keputusan rapat harian Syuriyah beberapa hari lalu tidak bisa dieksekusi, tidak mengikat, dan tidak akan ada ujungnya,” tegasnya.

Menurut Gus Yahya, NU memiliki sistem dan konstitusi organisasi yang jelas, sehingga setiap pernyataan atau sikap pengurus harus mengacu pada aturan resmi.

“NU adalah organisasi yang diatur dengan sistem dan konstitusi yang jelas. Semua tindakan harus diukur berdasarkan regulasi yang berlaku,” jelasnya.

Gus Yahya juga menyebutkan bahwa ia akan menggelar pertemuan yang lebih luas dengan menghadirkan para kiai sepuh (yang lebih senior) dan unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkungan NU, di mana yang jadi tuan rumah adalah Pesantren Lirboyo di Kediri.

KONTEKS ISU PEMAKZULAN

Isu pemakzulan Gus Yahya mencuat setelah beredarnya risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang digelar pada 20 November dan dihadiri 37 dari 53 pengurus harian.

Dalam risalah tersebut, rapat Syuriyah dipimpin Rais Aam KH Miftachul Ahyar meminta agar Gus Yahya mundur dari posisi Ketua Umum PBNU karena beberapa pertimbangan. 

Yang pertama adalah pemanggilan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU, dinilai melanggar nilai Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah dan bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

Kegiatan AKN NU di tengah konflik dan genosida di Palestina dianggap mencoreng nama baik NU serta melanggar Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 tentang pemberhentian fungsionaris.

Selain itu muncul dugaan pelanggaran tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dinilai melanggar hukum syariat, peraturan perundang-undangan, serta Pasal 97–99 Anggaran Rumah Tangga NU, dan berpotensi membahayakan eksistensi badan hukum PBNU.