Inovatif atau 'berbahaya'? Ketika vasektomi, barak militer dan kebijakan kepala daerah lainnya jadi sorotan

JAKARTA: Berseragam hijau dan mengenakan topi mirip tentara, puluhan remaja pria berbaris rapi di tengah lapangan di Purwakarta, Jawa Barat, sembari meneriakkan: "Siap, siap, siap! Luar biasa! Tetap semangat!"

Mungkin orang akan mengira mereka adalah tentara yang sedang latihan. Tapi nyatanya, mereka adalah pelajar SMP yang akan menjalani pelatihan di barak militer selama 14 hari karena dianggap anak-anak nakal.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang mencanangkan program ini, meyakini bahwa cuma pendidikan militer yang bisa mendisiplinkan anak-anak ini.

Dedi telah mengalokasikan dana hingga Rp6 miliar untuk program ini dan menargetkan peserta hingga 2.000 orang.

Program yang menggunakan barak militer dan melibatkan personel TNI serta kepolisian ini menuai kritikan dari anggota parlemen dan organisasi HAM, yang mempertanyakan apakah ini cara tepat untuk mendidik anak-anak.

Namun Dedi menepis kritikan terhadap dirinya.

"Kalau Anda pemimpin, harus seteguh batu karang," kata Dedi dalam wawancara dengan wartawan pada 3 Mei ketika ditanya soal program kontroversialnya.

"Kalau ada pemikiran dan gagasan, jangan menyerah," lanjut dia lagi saat mengunjungi para siswa di barak militer Purwakarta.

Termasuk Dedi, terdapat 961 gubernur, bupati dan walikota lainnya yang terpilih dalam pilkada 27 November lalu dan dilantik pada 20 Februari.

Dan selain Dedi, ada beberapa kepala daerah lainnya yang program-program barunya juga memicu perdebatan.

Kepala daerah memang memiliki kewenangan menciptakan program mereka sendiri, namun para pengamat mengatakan beberapa inisiatif tersebut menimbulkan pertanyaan apakah dibutuhkan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah pusat. Koordinasi ini diperlukan agar program-program mereka berjalan selaras dengan target Presiden Prabowo Subianto.

VASEKTOMI, PULAU KUCING DAN PROGRAM UNIK LAINNYA

Selain program di barak militer untuk anak-anak nakal, Dedi juga ramai diberitakan lantaran sarannya untuk vasektomi para suami sebagai syarat mendapatkan bantuan sosial. Dengan vasektomi, diharapkan keluarga tidak lagi punya banyak anak yang bisa memperparah kemiskinan.

Dedi mengatakan, ini juga jadi cara agar lelaki berpartisipasi dalam program keluarga berencana, sehingga "tidak membebani reproduksi hanya pada perempuan."

Dengan populasi sekitar 50 juta orang, Jawa Barat adalah provinsi terpadat di Indonesia dan sekitar 7,5 persen penduduknya hidup dalam garis kemiskinan.

“Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong,” kata Dedi.

Untuk suami yang mau melakukan vasektomi, Dedi menjanjikan uang tunai Rp500.000. "Ini bukan paksaan, tapi undangan untuk tanggung jawab bersama. Kami memberikan insentif, bukan janji palsu."

Rencananya menuai reaksi beragam dari masyarakat, tokoh-tokoh Islam hingga menteri. Beberapa menyebutnya sebagai diskriminasi, sementara yang lain mengatakan itu adalah pelanggaran terhadap kebebasan.

Di Jakarta, Gubernur Pramono Anung mewajibkan pegawai negeri sipil menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu mulai dari 30 April. Para PNS wajib mengirimkan buktinya dengan selfie.

Program tersebut bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di ibu kota. Tapi sejauh ini, belum ada sanksi yang diberikan terhadap 50.000 PNS yang mengabaikan peraturan tersebut.

Pramono juga berencana mendedikasikan sebuah pulau di Kepulauan Seribu untuk jadi tempat penampungan kucing liar. Menurut Pramono, ini cara untuk mengatasi masalah hewan liar yang jumlahnya terus bertambah di Jakarta.

Menurut laporan pemerintah Jakarta, ada sekitar 860 ribu hingga 1,5 juta kucing liar di ibu kota. Sementara populasi Jakarta adalah sekitar 11 juta orang.

Pemerintah Jakarta mengatakan, pulau kucing itu akan dijadikan salah satu destinasi wisata sehingga bisa membuka lapangan kerja.

"Kalau memang nanti bisa kita wujudkan, maka itu juga bisa jadi penghasilan bagi Kepulauan Seribu, untuk orang datang kemudian menikmati wisata kucing,” kata Pramono kepada media lokal, 13 Maret lalu.

Sementara di Sulawesi, bupati Gorontalo Sofyan Puhi pada April lalu mengeluarkan larangan bagi transpuan untuk bernyanyi di atas panggung. Larangan ini sontak menuai protes dari kelompok transgender.

Pemerintah Gorontalo mengatakan larangan ini adalah jawaban untuk keluhan masyarakat yang menyebut para penampil transpuan telah melanggar norma sosial di Indonesia.

UNJUK GIGI DI 100 HARI PERTAMA

Undang-undang otonomi daerah di Indonesia memberikan kebebasan bagi kepala daerah melaksanakan program mereka sendiri.

Maka tidak mengherankan jika di 100 hari pertama, para kepala daerah ini mencoba untuk inovatif dan memperkenalkan kebijakan yang populis, ujar pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.

"Program-program ini secara signifikan bisa mempengaruhi popularitas mereka," kata Trubus.

"Dan ini harus dilakukan di awal, agar publik yakin bahwa mereka memiliki pemimpin yang baik yang memegang janji kampanyenya. Jika para pemimpin memperkenalkan kebijakan belakangan, maka publik sudah tidak akan peduli lagi."

Namun, Trubus mengatakan para kepala daerah harus ingat dengan tujuan pemerintahan Prabowo dan, yang terpenting, mengembangkan rencana komprehensif yang telah dipikirkan matang-matang serta selaras dengan target presiden.

Target-target Prabowo dirangkum dalam delapan visi dan misinya, Asta Cita, yang mencakup penguatan demokrasi, ideologi Pancasila dan hak asasi manusia, penguatan pertahanan dan keamanan nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sumber daya manusia dan kesetaraan gender.

Asta Cita juga mencakup fokus pada hilirisasi rantai pasok komoditas agar Indonesia mendapatkan manfaat lebih banyak dari sumber daya mineralnya, membangun desa, reformasi politik dan pemberantasan korupsi, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleransi beragama.

"Seharusnya ada korelasi langsung antara rencana para kepala daerah dengan pemerintah pusat, yaitu Asta Cita," kata Trubus.

BERKONSULTASI DAN RISET DAHULU

Untuk tetap berada di jalur yang tepat, para kepala daerah harus secara aktif berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, ujar para pakar.

Trubus mengatakan, idealnya kepala daerah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebelum melakukan program baru.

Idealnya lagi, lanjut Trubus, kepala daerah harus melibatkan publik sebelum memperkenalkan skema baru untuk menghindari kontroversi dan agar tidak terlihat seakan cuma pamer keunggulan wilayah.

Kementerian Dalam Negeri juga harus lebih proaktif dalam menghubungi para kepala daerah dan mengawasi mereka agar tetap berada di jalur yang sesuai dengan misi kementerian dan juga presiden.

"Misalnya pelarangan transgender (di Gorontalo) yang melanggar hak asasi manusia. Itu berbahaya," kata dia.

Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan para kepala daerah harus membuat kebijakan yang berbasis bukti.

Mereka bisa berkonsultasi dengan bawahannya yang merupakan pakar di beberapa isu, kata Hamdi. Cara lainnya, mereka bisa menghubungi universitas untuk melakukan riset sebelum merancang program baru.

“Misalnya, program kamp militer bisa dikaji dengan sangat hati-hati dengan pendekatan pedagogis dan psikologis sebelum diterapkan,” kata Hamdi.

“Akan lebih baik jika pembuatan kebijakan didasarkan pada prinsip meritokrasi atau teknokrasi.”

Ekonom Mohammad Faisal dari lembaga Centre of Reform on Economics (CORE) mengatakan ada banyak persoalan di Indonesia, dan Prabowo memiliki banyak target. Setiap daerah juga tengah berjuang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Pada Senin pekan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 4,87 persen pada kuartal pertama dibandingkan tahun sebelumnya, laju pertumbuhan terlemah dalam lebih dari tiga tahun.

Angka ini turun dari 5,02 persen pada kuartal sebelumnya, dan jauh dari target Prabowo yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 8 persen.

“Di mana-mana masalah utama saat ini adalah persoalan ekonomi, mulai dari kurangnya lapangan kerja hingga pengentasan kemiskinan – setiap daerah menghadapi persoalan ini,” kata Faisal.

“Peran kepala daerah bukan hanya mengejar program populis jangka pendek atau kemenangan cepat, tetapi mereka seharusnya menyelesaikan akar masalah di wilayahnya.”

Ia menambahkan, dengan situasi ekonomi global yang tidak menentu dan dapat berdampak pada perekonomian Indonesia, tekanan terhadap para pemimpin daerah untuk tampil baik pun semakin besar.

Ada juga persoalan yang mustahil diselesaikan oleh satu daerah saja, ujarnya.

“Harus ada sinkronisasi antar kebijakan daerah, bahkan kolaborasi antarwilayah,” katanya.

Sebagai warga biasa, Fita Destriyana, 30, dari Jakarta ingin pemerintah membuat kebijakan yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Misalnya, pemerintah fokus pada penyediaan pendidikan gratis dan mudah diakses,” katanya.

“Di lingkungan saya di Tanah Abang, masih banyak anak putus sekolah – padahal Tanah Abang itu dekat sekali dengan istana presiden.”