Kabinet Prabowo: Ditjen Pajak & Bea Cukai dipisah dari Kemenkeu, akan dikelola Menteri Penerimaan Negara
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu digadang-gadang sebagai calon kuat untuk mengisi posisi ini.
JAKARTA: Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Kementerian Penerimaan Negara setelah resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang.
Informasi ini disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga merupakan Penasihat Prabowo.
Kementerian Penerimaan Negara ini akan menggabungkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang akan dipisahkan dari Kementerian Keuangan.
"Insya Allah akan ada Menteri Penerimaan Negara yang bertugas mengelola pajak, cukai, dan PNBP, terpisah dari Kementerian Keuangan," ungkap Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025 pada Rabu (25/9), dikutip dari CNN Indonesia.
Adapun posisi Menteri Keuangan menurut sumber CNA Indonesia akan dipercayakan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Prabowo memang sudah pernah menyampaikan rencananya untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan apabila memenangkan Pemilihan Presiden 2024.
Janji tersebut tercantum dalam "8 Program Hasil Terbaik Cepat" yang menjadi fokus Prabowo bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.
Pemisahan ini bertujuan untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang nantinya berada langsung di bawah presiden.
Langkah ini diharapkan dapat menggenjot penerimaan negara, baik dari pajak maupun PNBP.
Burhanuddin menegaskan bahwa political will saja tidak cukup untuk menjalankan program strategis, melainkan harus didukung oleh kapasitas kelembagaan.
"Political will saja tidak cukup, harus ada kapasitas untuk melaksanakan keinginan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kelembagaan," katanya.
Namun, Burhanuddin belum bersedia mengungkapkan siapa yang akan menduduki posisi Menteri Penerimaan Negara.
Berdasarkan informasi yang diterima CNA Indonesia, Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, disebut-sebut sebagai calon kuat untuk posisi tersebut.
Selain itu, Prabowo juga berencana melakukan transformasi Kementerian BUMN. Burhanuddin menyebutkan bahwa meskipun nilai BUMN mencapai US$1 triliun, kontribusinya terhadap negara harus lebih ditingkatkan.
"60 persen dari PDB kita berasal dari BUMN, tetapi kontribusinya perlu kita tingkatkan melalui transformasi bisnis dan struktural," tegasnya.
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini
