'Surut dalam 6 jam': Jurus Gubernur Pramono atasi banjir di Jakarta

JAKARTA: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan banjir di Jakarta kini semakin cepat diatasi. Namun jalan menuju Jakarta bebas banjir masih panjang dan beberapa langkah harus diambil, termasuk normalisasi sungai.

"Sekarang, kalau dilihat banjir Jakarta (surut) kurang lebih 6-8 jam," kata Pramono dalam wawancara khusus dengan CNA awal bulan ini di Balai Kota Jakarta.

Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Jakarta, mengklasifikasikan banjir sebagai genangan air setinggi lebih dari 40cm yang belum surut setelah 1x24 jam.

Sementara genangan di bawah 24 jam dengan ketinggian kurang dari 40cm diklasifikasikan sebagai air yang menggenang setelah hujan.

Menurut Pramono, banjir di Jakarta cepat surut lantaran Pemprov DKI kini memiliki pompa pengendali banjir dengan jumlah cukup banyak.

"Kami persiapkan dua jenis pompa, stasioner dan mobile ... sehingga kalau terjadi banjir, tidak akan berlangsung lama," ujar Pramono.

Menurut DSDA, pompa stasioner adalah mesin pemompa air yang lokasinya tetap, berjumlah 599 unit di 204 lokasi seluruh Jakarta. Sementara pompa mobile berjumlah 573 unit yang siaga di lokasi rawan banjir dan dapat dipindahkan ke lokasi lain yang membutuhkan.

Selain pengerahan pompa, Pramono juga mengatakan bahwa Pemprov DKI masih terus melakukan normalisasi sungai Ciliwung yang sempat terhenti.

"Karena bagaimana pun, nggak mungkin menyelesaikan banjir di Jakarta tanpa menyelesaikan persoalan basic-nya yaitu normalisasi sungai Ciliwung," kata Pramono.

Normalisasi dilakukan untuk mengembalikan lebar Kali Ciliwung menjadi 40-50 meter serta membangun tanggul banjir, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Upaya ini memerlukan pembebasan lahan, mengingat banyak permukiman yang berdiri di bantaran kali.

Pramono para April lalu telah mengumumkan penetapan lokasi (Penlok) normalisasi Ciliwung, yaitu di Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Penlok sudah saya keluarkan, kita akan memulai untuk normalisasi sungai Ciliwung," kata Pramono.

Berdasarkan keputusan penetapan penlok oleh Gubernur, Pemprov DKI selama tiga tahun ke depan akan membebaskan lahan seluas 67.270 meter persegi untuk normalisasi Ciliwung.

Per April 2025, Pemprov DKI telah membangun tanggul sepanjang 17,17 km dari rencana total 33,69 km.

Pramono juga mengatakan ada beberapa hunian yang terletak di cekungan dan dekat dengan tanggul, sehingga rawan bencana banjir jika tanggul jebol seperti yang terjadi di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan, pada awal November lalu.

"Saya melihat secara langsung tanggul yang bocor itu. Tanggul seharusnya tidak digunakan untuk permukiman. Daerah itu seharusnya menjadi area tampungan (air)," kata Pramono.

"Yang begini tentunya dalam jangka menengah harus diselesaikan. Warga akan dibuatkan hunian yang layak kemudian dipindahkan."

Selain itu, Pramono mengatakan Pemprov DKI juga akan terus melakukan kerja sama dengan daerah-daerah penyangga ibu kota, seperti Bekasi, Tangerang dan Tangerang Selatan.

Pada Maret lalu, terjadi banjir besar di Jakarta dan sekitarnya. Pramono mengatakan, Pemprov DKI turut mengerahkan bantuan ke daerah-daerah aglomerasi.

Aglomerasi mengacu pada kawasan metropolitan yang saling terhubung secara ekonomi, sosial, dan infrastruktur, antara Jakarta dan daerah-daerah penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Tangerang Selatan.

"Tidak dipungkiri Jakarta dan aglomerasi ini memang satu kesatuan. Jika curah hujan di hulu (Bogor) cukup tinggi, banjir kirimannya akan ke Jakarta, Bekasi dan Tangerang," kata Pramono.

"Jakarta memberikan bantuan alat-alat untuk mengatasi banjir, seperti ekskavator atau pompa."