Polemik utang Whoosh, Jokowi: Transportasi publik itu investasi sosial

JAKARTA: Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait Kereta Cepat Whoosh yang belakangan menuai sorotan karena besarnya beban utang proyek tersebut. 

Jokowi menegaskan bahwa pembangunan Whoosh merupakan investasi publik strategis, bukan proyek yang hanya dilihat dari sisi keuntungan finansial.

Menurut Jokowi, pembangunan Whoosh dan moda transportasi massal lainnya berangkat dari masalah utama yang telah lama dihadapi Indonesia — kemacetan kronis di wilayah Jakarta dan Bandung.

“Kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” jelasnya, dikutip dari detikJateng, Senin (27/10).

SOLUSI TRANSPORTASI MASSAL

Jokowi menguraikan bahwa pembangunan kereta cepat, MRT, LRT, dan KRL adalah langkah untuk mendorong masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. 

Dengan demikian, kerugian ekonomi akibat kemacetan bisa ditekan dan efisiensi waktu perjalanan meningkat.

“Negara rugi secara hitung-hitungan kalau di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” sebutnya.

“Untuk mengatasi itu kemudian direncanakan dibangun MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL. Ada juga kereta bandara agar masyarakat berpindah dari mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, KRL, agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik,” imbuhnya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menelan biaya total sebesar USD7,26 miliar, setara dengan sekitar Rp119,79 triliun. Angka ini sudah termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar USD1,21 miliar atau Rp19,96 triliun.

Dari total biaya tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman luar negeri dari China Development Bank (CDB), sementara sisanya berasal dari ekuitas para pemegang saham. Total utang konsorsium BUMN Indonesia mencapai USD3,26 miliar (Rp54 triliun), dengan estimasi beban bunga tahunan sekitar USD74,5 juta (Rp1,2 triliun).

Jokowi menekankan bahwa prinsip dasar transportasi umum adalah layanan publik, bukan bisnis komersial. Menurutnya, yang menjadi ukuran keberhasilan adalah keuntungan sosial, bukan laba finansial.

“Transportasi massal tidak diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial — misalnya pengurangan emisi karbon,” terangnya.

Jokowi juga menegaskan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah terhadap transportasi publik merupakan bentuk investasi sosial, bukan kerugian.

“Kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Seperti MRT Jakarta, disubsidi Rp800 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–HI. Kalau seluruh jalur selesai, bisa mencapai Rp4,5 triliun,” paparnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam 12 tahun perencanaan, subsidi tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sistem transportasi efisien yang menguntungkan masyarakat secara luas.

Selain manfaat sosial, proyek-proyek transportasi massal juga menimbulkan multiplier effect ekonomi. MRT, misalnya, telah mengangkut 171 juta penumpang sejak beroperasi, sedangkan Whoosh telah mencatat 12 juta penumpang sejak peluncurannya.

Kehadiran Whoosh juga berdampak pada kenaikan nilai properti dan pertumbuhan pariwisata di Bandung. 

“Whoosh memberikan efek ganda yang positif bagi ekonomi daerah,” kata Jokowi.

Saat ditanya soal potensi kerugian proyek Whoosh, Jokowi menyatakan keyakinannya bahwa kinerja keuangan akan membaik seiring meningkatnya jumlah penumpang.

“Sekarang penumpangnya per hari sudah 19.000 dan sudah mencapai 12 juta penumpang. Kalau tiap tahun naik, kerugiannya akan semakin mengecil, semakin mengecil,” tutupnya.