‘Sudah jelas semuanya’: Apa arti keanggotaan Jokowi di PSI bagi keluarganya
Mengakhiri spekulasi berbulan-bulan soal afiliasi politiknya, Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo mengungkapkan pada Sabtu (26/9) bahwa ia telah menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak Oktober 2025.
Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo di Istana Bogor, Indonesia, pada 26 Januari 2024. (Foto Arsip: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
JAKARTA: Mengakhiri spekulasi politik berbulan-bulan soal afiliasi partainya, mantan Presiden Indonesia Joko Widodo mengungkapkan bahwa ia merupakan anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai berusia 12 tahun yang dalam beberapa tahun terakhir dijadikan keluarganya sebagai kendaraan politik.
Jokowi, sapaan pria 65 tahun itu, mengumumkannya pada Sabtu (26/9) dalam rapat koordinasi daerah PSI di Bandung, Jawa Barat, yang juga dihadiri putra bungsunya sekaligus Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, serta sejumlah petinggi partai.
“Bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Sudah setahun yang lalu. Banyak yang enggak percaya, saya sekarang buka saja kartu anggota saya ini,” kata Jokowi sambil menunjukkan KTA PSI dan membacakan nomor keanggotaannya.
“Jadi sudah jelas semuanya, ya. Jangan sampai ada meragukan bahwa saya ini sudah menjadi keluarga besar PSI,” katanya, disambut teriakan “Hidup Jokowi!” dari hadirin.
Pengumuman Jokowi soal keanggotaannya di PSI disampaikan hampir dua tahun setelah hubungannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi berakhir pada Desember 2024.
Perpisahannya dengan PDI-P signifikan mengingat partai itu mendukung perjalanan politiknya dari wali kota Solo di Jawa Tengah pada 2005, menjadi gubernur Jakarta pada 2012, hingga akhirnya menjadi presiden pada 2014.
Namun, hubungan itu mulai memburuk sejak Oktober 2023, ketika diumumkan bahwa putra sulung Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu masih menjadi anggota PDI-P, akan maju dalam Pemilu Februari 2024 bersama Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra. Ini berarti Jokowi tidak mendukung calon presiden PDI-P, Ganjar Pranowo. Gibran, yang meninggalkan PDI-P pada 2024, maju bersama Prabowo dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Jokowi mengatakan, memilih mengumumkan keanggotaannya di PSI di Bandung karena menilai struktur organisasi partai di kota itu sudah terbentuk. PSI telah mengisi struktur kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan di Bandung.
PSI didirikan mantan jurnalis Grace Natalie dan Isyana Bagus Oka, bersama politikus Jeffrie Geovanie dan akademisi Raja Juli Antoni pada November 2014, pada masa jabatan pertama Jokowi sebagai presiden.
Partai itu telah mengikuti dua pemilu nasional, yakni pada 2019 dan 2024, tanpa meraih kursi di DPR.
PSI memperoleh sekitar 1,9 persen suara dalam Pemilu Legislatif 2019 dan meningkat menjadi sekitar 2,8 persen pada 2024, tetapi masih di bawah ambang batas parlemen 4 persen.
Sejumlah pakar mengatakan kepada CNA bahwa keputusan Jokowi bergabung dengan PSI berdampak lebih luas bagi partai itu.
“Dengan PSI sebagai kendaraan barunya, Jokowi kini memiliki dukungan untuk fokus pada targetnya di 2029,” kata peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati, merujuk pada pemilu berikutnya.
Langkah itu juga dapat memberi Jokowi wadah untuk mempertahankan pengaruh politik sekaligus memperkuat karier politik keluarganya, terutama Kaesang dan Gibran, kata para pakar.
Meski pernah menghadiri acara PSI, termasuk kongres partai pada 2025, Gibran sejauh ini tidak diketahui publik menjadi anggota PSI maupun partai politik lain setelah keluar dari PDI-P.
“Dengan Jokowi resmi bergabung dengan PSI, ada kemungkinan besar Gibran juga akan bergabung dengan partai tersebut. Sejak meninggalkan PDI-P, Gibran belum menemukan rumah politik baru,” kata Wasisto.
“Dalam situasi saat ini, PSI tampaknya menjadi pilihan paling mungkin, terutama karena adiknya menjabat ketua umum dan ayahnya juga terlibat.”
Ia menambahkan, keterlibatan Jokowi di PSI dapat membantu mempertahankan relevansi politiknya dengan membuatnya tetap menjadi sorotan.
Sementara itu, analis politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta Dominique Nicky Fahrizal menuturkan, keanggotaan Jokowi penting bagi PSI karena pengaruh politiknya berpotensi membantu partai yang relatif muda itu menarik pemilih dan memperkuat organisasi.
“‘Faktor Jokowi’ masih kuat secara elektoral di Indonesia. Bergabungnya Jokowi dengan PSI akan memperkuat partai secara struktural dan mengingatkan masyarakat pada keberhasilan selama dua periode pemerintahannya. Sentimen inilah yang akan kembali muncul dan mendorong banyak calon pemilih memberikan suara kepada PSI,” tutur Nicky.
Perkembangan ini terutama penting bagi Gibran, kata para analis, karena jaringan dan pengaruh politik Jokowi dapat menjadi basis penting jika putra sulungnya itu mengincar peran lebih besar dalam politik nasional, terutama pada pemilu berikutnya.
Gibran, 38, menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto sejak Oktober 2024. Pasangan itu memenangi pemilu dengan telak, meraih 58,59 persen suara melawan dua pasangan lain. Prabowo sendiri mengakui kontribusi Jokowi dalam kampanye mereka.
RIWAYAT JOKOWI DENGAN PSI
Selama berbulan-bulan, Jokowi tidak secara resmi menyatakan dirinya sebagai anggota PSI meski kedekatannya dengan partai itu semakin terlihat dan hubungannya dengan pendiri sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menunjukkan tanda-tanda keretakan.
Presiden ketujuh Indonesia tersebut dalam beberapa bulan terakhir berkeliling Indonesia untuk membantu membesarkan PSI.
Pada Juni, ia pergi ke Lampung bersama pengurus PSI dan secara terbuka berbicara soal membangun partai itu menjadi kekuatan yang mampu masuk parlemen pada 2029.
Saat itu, Jokowi belum diketahui publik sebagai anggota PSI, tetapi mengenakan atribut partai.
Sebulan kemudian, Jokowi pergi ke Nusa Tenggara Timur bersama Kaesang, 31, dan juga menghadiri pertemuan PSI.
Mengingat PSI gagal meraih kursi DPR dalam dua pemilu terakhir, Jokowi pada Sabtu mendesak para anggota bekerja keras agar partai itu memiliki wakil di parlemen pada Pemilu 2029.
Ia meminta mereka mendekati berbagai kelompok masyarakat di Bandung dan memperluas jaringan ke tokoh agama, pemuda, serta perempuan, seraya menegaskan bahwa sekadar membentuk kepengurusan partai di daerah belum cukup.
“Kita berharap cita-cita kita bersama agar PSI menjadi partai besar betul-betul bisa terwujud,” ujar Jokowi.
KENDARAAN POLITIK KELUARGA JOKOWI
Para analis mengatakan, keputusan Jokowi bergabung dengan PSI kian memperjelas di mana mantan presiden itu akan menambatkan pengaruh politiknya setelah meninggalkan PDI-P.
Langkah itu juga semakin mengaitkan nasib politik PSI dengan keluarganya, kata mereka.
Kaesang bergabung dengan PSI pada September 2023 dan ditunjuk sebagai ketua umum hanya beberapa hari kemudian, meski belum memiliki pengalaman politik. Ia kembali terpilih sebagai ketua umum pada Juli 2025.
Sejak itu, Jokowi semakin aktif membantu PSI membangun organisasinya.
Di Lampung, pada 28 Juni, dalam safari politik publik pertamanya sejak meninggalkan jabatan pada Oktober 2024, mantan presiden itu mengatakan: “Kalau targetnya hanya masuk Senayan, saya yakin bisa.”
“Tapi target yang kita tuju ini target besar. Oleh sebab itu, mesinnya juga harus besar dan kuat.”
Analis politik CSIS Nicky mengatakan, status Jokowi sebagai mantan presiden dua periode dapat memberi PSI pengaruh organisasi sekaligus daya tarik elektoral.
Oleh karena itu, keterlibatannya dapat meningkatkan peluang PSI menarik pemilih.
PSI yang lebih kuat, pada gilirannya akan memberi keluarga Jokowi sesuatu yang saat ini belum mereka miliki: partai politik yang punya wakil di DPR dan erat diasosiasikan dengan keluarga tersebut.
Sementara itu, Wasisto dari BRIN menuturkan kepada CNA bahwa aktivitas politik Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden merupakan cara untuk menunjukkan bahwa dirinya masih relevan.
“Dengan pernyataan resmi Jokowi (bahwa ia anggota PSI), ini menjadi tanda perang lain di dunia politik,” katanya, merujuk pada perebutan kekuasaan politik.
“Selain itu, dia juga membutuhkan kendaraan politik yang resmi dan sah karena Jokowi juga membutuhkan perlindungan setelah menjadi sasaran berbagai serangan politik,” katanya, mengutip kasus yang masih berlangsung terkait pihak-pihak yang mempertanyakan keabsahan ijazah sarjana Jokowi.
Namun, apakah Gibran dapat memanfaatkan keanggotaan ayahnya di PSI masih harus dilihat, tambahnya.
Nicky mengatakan kepada CNA bahwa pengaruh Jokowi dapat menjadi mesin politik untuk meningkatkan popularitas Gibran atau mendorongnya bergabung dengan PSI.
Namun, kedua analis mengingatkan bahwa masa depan politik Gibran akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kinerjanya di pemerintahan, hubungannya dengan Prabowo, serta konfigurasi politik menjelang Pemilu 2029.
Sementara itu, Kaesang telah menyatakan niat maju sebagai calon anggota DPR pada 2029 di daerah pemilihan Puan Maharani di Jawa Tengah.
Puan saat ini menjabat Ketua DPR dan merupakan putri Megawati, sementara Jawa Tengah sejak lama dianggap sebagai basis kuat PDI-P.
Oleh sebab itu, para analis berpendapat, pertarungan tersebut akan menjadi pertarungan psikologis sengit karena kedua partai sama-sama tidak ingin kalah.
BISAKAH PSI MASUK PARLEMEN JIKA AMBANG BATAS BERUBAH?
Namun, belum jelas apakah Jokowi dapat mengubah popularitas pribadinya menjadi suara yang cukup bagi PSI untuk meraih kursi di DPR.
Besaran ambang batas untuk Pemilu 2029 sendiri belum ditetapkan.
Mahkamah Konstitusi pada 2024 memutuskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen yang berlaku saat ini harus diubah sebelum Pemilu 2029.
Mahkamah tidak menetapkan angka pengganti dan menyerahkan kepada DPR serta pemerintah untuk merumuskan ketentuan baru berdasarkan kriteria dalam putusannya.
Meski demikian, Jokowi memasang target jauh lebih tinggi untuk 2029.
Di Bandung pada Sabtu, Jokowi mengatakan, PSI tidak perlu takut meski ambang batas parlemen nantinya dinaikkan.
“Mau 5 persen, enggak apa-apa. Enam persen, enggak apa-apa. Tujuh persen, enggak apa-apa. Delapan persen pun enggak apa-apa,” katanya.
Ambang batas parlemen merupakan salah satu dari serangkaian aturan pemilu yang tengah dibahas dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu.
Pembahasan itu mencakup sistem pemilu, pemisahan pemilu nasional dan daerah, serta aturan lain yang mengatur kontestasi politik.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil mendorong batas yang lebih rendah dengan alasan ambang batas tinggi dapat membuat jutaan suara tidak terwakili di parlemen.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda pada awal tahun mengatakan mendukung dipertahankannya ambang batas dan menyebut angka antara 5 hingga 7 persen dapat memperkuat sistem kepartaian dan efektivitas pemerintahan.
Komisi II, antara lain, membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan pemilu.
Para elite politik dari partai pemerintah secara informal membahas ambang batas 5 persen sekitar dua pekan lalu, tetapi pembahasan resmi di DPR kemungkinan baru berlangsung pada 2027.
Belum ada kesepakatan mengenai kapan ambang batas parlemen yang baru harus ditetapkan.
Para analis mengatakan, jika ambang batas dinaikkan menjadi 5 persen, PSI akan sulit masuk parlemen.
Nicky dari CSIS mengutarakan, ambang batas pada akhirnya harus memungkinkan kekuatan politik baru yang layak masuk parlemen dan berkontribusi pada mekanisme checks and balances, alih-alih menutup sistem dari alternatif secara tidak perlu.
“Kita butuh angin segar di parlemen untuk memastikan checks and balances berjalan efektif,” kata Nicky.
“Kita butuh partai-partai baru yang membawa gagasan baru dan wajah-wajah baru.”
Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.