Istana bantah hubungan Jokowi dan Prabowo retak karena revisi UU Pilkada
Prabowo disinyalir menyindir Jokowi pada Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN).
JAKARTA: Istana membantah keretakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto gara gara gelombang unjuk rasa menolak Revisi UU Pilkada.
‘’Jika ada yang mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih saat ini retak, adalah upaya menganggu keberlanjutan pemerintah,” kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro kepada Kompas TV, Senin (26 Agustus).
Juri mengkritik penyebar isu keretakan ini sedang mencoba mengadu domba Jokowi dan Prabowo.
Dia menekankan bahwa tidak ada masalah antara kedua politisi itu dan hubungan mereka tetap baik-baik.
Lebih lanjut, Juri mengatakan bahwa politik adu domba sudah usang dan tak disukai masyarakat.
Adapun Prabowo menyindir pihak yang haus kekuasaan yang bisa merugikan bangsa di Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, pada Sabtu lalu (26/8).
Kemudian banyak pihak yang menduga bahwa pihak yang disindir Prabowo tidak lain tidak bukan adalah Jokowi yang dinilai mencoba memaksakan agar putra bungsunya Kaesang Pangarep dapat maju Pilkada 2024.
Prabowo menyampaikan bahwa arti politik berdasarkan buku yang dipelajarinya bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat.
Kekuasaan yang diberi, tekannya, adalah diberikan oleh rakyat.
Menteri Pertahanan itu kemudian menyampaikan keheranannya ada pihak yang ingin membeli kekuasaan.
"Itu yang dijalankan oleh semua partai politik, itu yang dijalankan walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan, dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur oleh kekuataan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat, nah ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa," tegasnya.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, ikut membantah kabar keretakan itu.
"Hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo setahu saya sangat baik, perkembangannya bahkan begitu intensif komunikasinya sehingga memiliki pandangan yang sama bahwa aspirasi yang berkembang terhadap putusan MK harus kita kedepankan," kata Kamrussamad kepada IDN Times, Selasa (27/8).
Kamrussamad menguraikan selain menyerap aspirasi masyarakat, keputusan DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada juga karena adanya instruksi dari para pimpinan partai politik (parpol), termasuk Prabowo kepada kadernya di Legislatif.
Dia menekankan Jokowi dan Prabowo memiliki kesamaan pandangan bahwa semua pihak harus menjaga situasi negara tetap kondusif agar ekonomi Indonesia tetap dalam kondisi baik sehingga investasi bisa berbondong-bondong masuk ke Indonesia.
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini
