Aroma politik santer dalam reshuffle kabinet Jokowi, mengapa posisi menkumham paling diincar?

JAKARTA: Hari ini Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti dua menteri dari kubu oposisi. 

Beberapa pengamat mempertanyakan perombakan kabinet yang dilakukan hanya selang dua bulan sebelum Jokowi mengakhiri jabatan pada Oktober mendatang, dan digantikan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.

Dalam perombakan pada Senin (19 Agustus), Jokowi mengganti dua menteri yang terkait dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Andi Agtas dari partai Gerindra pimpinan Prabowo ditunjuk jadi Menkumham yang baru, sementara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk menjadi menteri ESDM.

Menurut laporan media, Arifin memang bukanlah kader PDIP, namun dia dianggap memiliki kedekatan dengan partai tersebut.

Sementara Bahlil dianggap sebagai loyalis Jokowi yang memiliki peran penting bagi kampanye Prabowo pada pemilihan presiden Februari lalu.

Jokowi juga menunjuk manajer kampanye Prabowo, Rosan Roeslani, sebagai menteri investasi yang baru untuk menggantikan Bahlil.

Anggota lingkaran Prabowo lainnya, Angga Raka Prabowo, ditunjuk Jokowi sebagai wakil menteri komunikasi dan informatika. Angga adalah direktur media kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Para pengamat mengatakan, meski menjadi hak prerogatif presiden untuk mengganti menteri-menterinya, namun keputusan kali ini sangat santer aroma politiknya. Mereka mengatakan, hal ini terlihat dari orang-orang yang dipilih Jokowi yang berasal dari kubu koalisi pendukungnya.

"Dalam sistem presidensial, kapanpun presiden boleh mereshuffle, bahkan satu hari sebelum lengser pun, itu tidak ada masalah," kata Dr Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV.

"Tapi ini kelihatannya adalah kepentingan politik, akomodatif, bargaining position dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Sebagai transisi pemerintahan Jokowi ke ke Prabowo," kata dia lagi.

Presiden terpilih Prabowo Subianto, ketua umum Partai Gerindra, dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka - putra sulung presiden Jokowi - akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Jokowi berdasarkan konstitusi tidak bisa lagi menjabat presiden karena sudah memimpin selama dua periode.

Agung Baskoro, pengamat politik dari lembaga Trias Politika Strategis, mengatakan nama-nama pejabat yang ditunjuk Jokowi memiliki kedekatan personal dengan presiden. 

Kepada CNA, Agung mengatakan, reshuffle ini intensinya soal kepentingan koalisi, sehingga orang-orang yang berseberangan harus dikurangi.

POSISI MENKUMHAM PALING STRATEGIS

Yasonna menjadi nama yang paling dominan dalam perombakan kabinet kali ini. Meski telah menjadi menteri sejak 2014 ketika periode pertama kepemimpinan Jokowi, Yasonna adalah kader PDIP.

PDIP memang yang mengusung Jokowi sebagai presiden, namun partai ini belakangan bermusuhan dan mengkritik keras Jokowi setelah presiden mendukung Prabowo sebagai calon presiden.

Menurut Agung, posisi Menkumham sangat strategis karena memiliki wewenang untuk pengesahan partai politik beserta para pengurusnya. Yasonna, kata Agung, telah membuat pemerintah Jokowi meradang setelah mengesahkan kepengurusan PDIP pada awal Juli lalu.

"Yasonna mengesahkan kepengurusan PDIP tanpa restu Istana. Ini bahaya untuk Istana, karena jika diisi oleh orang-orang yang kritis kepada pemerintah, maka akan menjadi bumerang," kata Agung kepada CNA.

Dalam dua minggu ke depan akan digelar kongres beberapa partai besar Indonesia, salah satunya Partai Golongan Karya besok (20 Aug) yang disebut akan menunjuk Bahlil sebagai ketua umumnya. Sebelumnya, partai politik tertua di Indonesia ini membuat kejutan setelah Airlangga Hartarto mundur sebagai ketuanya.

Para pengamat kepada CNA mengatakan bahwa pengunduran diri Airlangga karena tekanan dari "kekuatan luar", yaitu Jokowi dan Prabowo, yang ingin agar Golkar terus mendukung mereka dalam lima tahun ke depan.

Bahlil yang merupakan mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pernah membentuk organisasi relawan pengusaha untuk menyokong pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada pemilihan presiden 2019.

"Akan ada empat partai yang akan melakukan suksesi kepemimpinan internal mereka. Posisi ini harus diganti oleh orang-orang yang bisa dikendalikan (oleh Jokowi)," kata Agung lagi.

Pengamat politik dari lembaga Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan reshuffle ini adalah bentuk dari kepanikan Presiden Joko Widodo dan ambisi pribadinya, "tidak ada hubungannya dengan kepentingan bangsa dan negara". Pasalnya saat ini, kata Ray, Jokowi memiliki banyak sekali lawan politik yang menantinya untuk segera lengser.

"Jokowi sedang sibuk mencari cara mengamankan dirinya setelah tidak lagi berkuasa. Dia ingin punya pengaruh di lingkungan kekuasaan nantinya, itulah yang dilakukannya saat ini," kata Ray.

TIDAK EFEKTIF KARENA HANYA MENJABAT DUA BULAN

Reshuffle ini dilakukan hanya selang dua bulan sebelum Jokowi mengakhiri masa jabatannya dan digantikan oleh Prabowo. Pengamat mengatakan, dalam waktu sesempit ini tidak mungkin menteri baru dapat melakukan kerja yang efektif.

"Seharusnya reshuffle ini tidak perlu terjadi. Seharusnya pemerintah fokus di sisa dua bulan ini agar pencapaian dan kinerja semakin maksimal," kata Agung.

Pemerintah Jokowi mengatakan reshuffle kali ini dilakukan demi mendukung transisi pemerintahan berjalan baik dan efektif.

"(Reshuffle) diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pada Senin, seperti dikutip Detik.

Agung mengatakan, ada dugaan nama-nama menteri yang ditunjuk hari ini akan berlanjut bertugas di pemerintahan Prabowo nanti. "Harapannya bisa senafas kebijakannya. Tapi kalau nanti diganti lagi, maka (reshuffle) kali ini akan jadi mubazir," kata Agung.

Namun Ray meragukannya. Menurut dia tidak ada jaminan Prabowo masih mau dibayang-bayangi Jokowi ketika nanti dia menjadi presiden. Prabowo, kata dia, termasuk menteri Jokowi yang cukup terbuka mengatakan sesuatu jika ada yang tidak disetujuinya.

"Prabowo cukup berani, ketika tidak setuju dia akan terbuka mengatakannya," kata Ray.

BAGAIMANA NASIB MENTERI PDIP LAINNYA

Masih ada tiga menteri lagi dari PDI-P yang berada di kabinet Jokowi, termasuk Sekretaris Kabinet, namun pengamat menduga mereka tidak direshuffle karena posisinya tidak strategis.

"Itu hak prerogatif Jokowi. Tapi mungkin karena Yasona punya kesalahan fatal sehingga diganti. Namun posisi Kemenkumham adalah posisi strategis, semua partai ingin memegang jabatan ini, karena seluruh urusan partai, seperti konflik dan yang lain, kunci (penyelesaiannya) ada di Kemenkumham," kata Ujang kepada CNA.

Sementara Ray mengatakan bahwa tetap mempertahankan beberapa menteri dari PDI-P adalah bagian dari strategi Jokowi.

"Agar PDI-P setengah hati untuk tetap berada di oposisi, dan tidak dapat mengganggu stabilitas pemerintahan," kata Ray.

Yang menarik untuk dinantikan saat ini adalah reaksi PDI-P setelah posisi menteri strategis mereka dicopot. "Apakah reaksinya akan drastis, atau hanya melihat saja? Reaksinya bisa saja PDI-P menarik seluruh menteri mereka," kata Agung.

Namun langkah reshuffle ini menurut Ray justru menguntungkan dan yang diinginkan oleh PDI-P.

"PDI-P akan lebih bebas dan tidak akan lagi punya rasa canggung untuk mengkritik Jokowi," kata Ray.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.