Skip to main content
Iklan

Indonesia

Jokowi jadi gabung ke Golkar? Pakar: Kapan Munas 2024 jadi penentu

Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum periode 2024-2029 dijadwalkan akan digelar Desember 2024, dua bulan setelah Jokowi meninggalkan istana kepresidenan. 

Jokowi jadi gabung ke Golkar? Pakar: Kapan Munas 2024 jadi penentu
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (6/11/2023). (Instagram/Golkar)

JAKARTA: Isu mengenai bergabungnya presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Golkar semakin kencang berhembus. Terakhir, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara akhir pekan lalu mengenai kemungkinan itu.

Menko Perekonomian itu mengatakan Jokowi memang sudah dekat dengan Partai Golkar.

"Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi, karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi sehingga itu menunjukkan kedekatan Pak Jokowi dengan Partai Golkar, dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar,” ucap Airlangga.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia bahkan mengaku senang jika Jokowi jadi bergabung.

MENGAPA GOLKAR

Kemungkinan bergabungnya Jokowi ke Partai Beringin dinilai bukan sesuatu yang terlalu mengejutkan.

Pakar politik Dr Ujang Komarudin dari Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta menyampaikan kepada CNA bahwa Jokowi memang memiliki kedekatan dengan Golkar karena mudah diajak berkomunikasi. Selain itu Golkar juga mudah dikendalikan oleh Istana.

Faktor utama lain yang membuat Jokowi kepincut dengan partai yang identik dengan warna kuning itu menurut Ujang adalah dinamika internal Golkar yang lebih cair, terbuka, dan inklusif dalam menerima kader baru siapapun termasuk seorang presiden.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Dr Yohanes Sulaiman, profesor madya ilmu hubungan internasional di Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat.

“Mengapa Golkar? sebetulya tidak sulit dipahami karena dua hal. Pertama, Golkar akan menjadi partai terbesar di pemerintahan baru nanti. Kedua, Golkar cukup terbuka menerima kader dari luar partai dibandingkan dengan partai lain dan menjadikannya sebagai bagian dari struktur kepengurusan.“ ujar Yohanes.

Yohanes juga menambahkan Jokowi akan kesulitan bermanuver di partai yang kadernya sangat loyal kepada ketua umumnya seperti yang saat ini dialaminya di PDIP atau mungkin kelak jika dia memilih bergabung dengan Gerindra pimpinan Prabowo Subianto.

Rencana berlabuhnya Jokowi ke Golkar juga tidak semata untuk kepentingan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Yohanes mengutarakan bagi Golkar, bergabungnya Jokowi akan menjadi simbiosis politik yang bisa menguntungkan dalam 5 tahun ke depan.

Direktur Eksekutif lembaga konsultan politik Trias Politika Strategis Agung Baskoro ketika diwawancarai CNA menjelaskan Golkar akan meraup keuntungan politis dan elektoral.

Marwah Golkar sebagai partai besar dan penguasa menurut Agung akan terdongkrak dengan memiliki seorang kader yang saat ini menjabat presiden. Sejak jatuhnya rejim Orde Baru pimpinan Soeharto, Golkar sejauh ini belum mampu menempatkan kadernya lagi di kursi RI-1

“Secara elektoral, Presiden Jokowi berpotensi mendulang suara bagi Golkar di pemilihan berikutnya karena basis suara Jokowi yang solid di Kawasan Solo Raya.  

Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Presiden Joko Widodo. (Facebook/Golkar)

KAPAN JOKOWI BERGABUNG

Pakar politik berpendapat apakah dan kapan Jokowi bergabung akan sangat ditentukan oleh di bulan berapakah Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar digelar.

Sejauh ini menurut jadwal, munas seharusnya digelar pada Desember 2024 yaitu 5 tahun setelah munas sebelumnya.

"Iya kalau ikutin jadwal sesuai AD/ART yang lima tahun sekali ya itu mestinya Desember. Itu jadwal yang seharusnya. Kecuali ada sesuatu yang di luar prediksi ya. Nah itu bisa terjadi, tapi itu namanya Munaslub,” ujar Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markes Mekeng kepada Kompas.com, Minggu (10 Maret).

Nama-nama yang disebut-sebut akan bertarung adalah Airlangga sendiri, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Kalau munas digelar sesuai jadwal pada Desember 2024, maka tidak akan terlalu menguntungkan bagi Jokowi. Pengaruhnya akan minimal karena sudah tidak menjabat sebagai presiden.“ kata Agung.

Agung menekankan identitas Golkar sebagai partai penguasa menempatkan partai beringin senantiasa berada dalam orbit intervensi istana baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Prabowo sudah menjabat sebagai presiden dan pastinya Airlangga akan memberikan bobot perhatiannya lebih besar kepada Prabowo dibanding Jokowi.

Sependapat dengan Agung, Ujang menyebutkan Jokowi tidak akan punya pengaruh lagi jika munas digelar pada Desember 2024 kecuali jika beliau berkompromi melalui "deal" politik dengan Prabowo.

Jokowi berpeluang besar menanamkan pengaruhnya di Golkar menurut Ujang jika munas digelar sebelum dia meninggalkan istana yang dijadwalkan 20 Oktober.

“Jika dimajukan misal di bulan September, maka ini akan menjadi skenario Jokowi untuk membajak Partai Golkar. Skenario pertama beliau bisa maju sebagai Ketua Umum dengan mengubah AD/ART Golkar. Skenario kedua yaitu mendorong orang kepercayaannya Bahlil maju sebagai proxy politiknya.” Ujang menjelaskan lebih jauh.

Jokowi lanjut Ujang berpotensi menjadi Ketua Dewan Pembina atau Dewan Penasihat Golkar jika Bahlil mengamankan kursi Golkar-1

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan pidato kunci di acara Indonesia's Investment Outlook 2024 & Green Economy Opportunities di Hotel Hilton, Orchard, Singapura, Jumat (12/12/2023). (Instagram/Bahlil Lahadalia)

Namun, akademisi lulusan Universitas Indonesia ini mewanti-wanti Jokowi akan menghadapi resistensi internal jika ngotot mengubah AD/ART untuk memperbolehkannya maju sebagai ketua umum. Adapun AD/ART Golkar saat ini mensyaratkan calon ketua umum harus memiliki pengalaman 5 tahun sebagai pengurus.

“Ini jelas akan merusak demokrasi dan saya percaya Golkar sebagai partai yang senior dan berpengalaman tidak akan membiarkan ini terjadi.“

AGENDA POLITIK JOKOWI

Tentunya rencana politik Jokowi tidak terlepas dari memburuknya hubungannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah membesarkan dan mendukungnya sebagai presiden.

"Walau saat ini di atas kertas tidak resmi mundur atau dipecat dari PDIP, secara tindakan, ucapan, iman, Jokowi sudah tidak bersama dan tidak peduli lagi dengan PDIP. Jokowi sudah sangat jelas telah berpisah dengan PDIP.” kata Ujang.

Dari kacamata Ujang, dia menilai Jokowi jelas memerlukan “rumah” dan “benteng” baru untuk mengamankan diri, keluarga, dan kepentingannya setelah tidak lagi menjabat presiden.

“Jokowi itu punya banyak musuh-musuh politik. Dia bisa saja dikerjai jika tidak punya kekuasaan sebagai penyangga. Kita semua sudah tahu sangat penting untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaan karena di Indonesia seorang mantan presiden saja bisa tidak dihargai lagi.

Di sinilah Partai Golkar yang sudah dikendalikannya muncul karena inilah partai di mana Jokowi sudah bersandar selama memimpin Indonesia 10 tahun terakhir ini.” Ujang menjelaskan lebih jauh.

Agung menambahkan selain mencari “rumah baru” berlindung, Jokowi jelas ingin memastikan bahwa setelah meninggalkan Istana, dia masih punya kendaraan politik untuk bermanuver walaupun pengaruh politiknya tak akan sebesar seperti saat ini.

Namun, Yohanes mengingatkan bahwa Prabowo tidak akan begitu bodoh untuk membiarkan adanya matahari kembar kekuasaan.

“Walau Jokowi bisa memiliki pengaruh lewat posisi dia di Golkar, misal sebagai Ketua Dewan Pembina, tetapi tetap pada kenyataannya kekuatan legislatif Golkar tidak sekuat kekuasaan eksekutif. Prabowo akan berkompromi, tapi tidak akan mau menjadi petugas partai Jokowi.” kata Nonresident fellow di National Bureau of Asia Research (NBR).

“Jika Jokowi hanya menjabat sebagai ketua dewan di Golkar, tidak akan ada matahari kembar karena presiden dan ketua koalisi pemerintah adalah Prabowo Subianto.” Ujang menutup wawancaranya dengan CNA.

Source: CNA/ew

Juga layak dibaca

Iklan
Iklan