Job Fair di Jakarta dikritik hanya seremonial, kok bisa?
Fraksi di DPRD Jakarta mendesak penekanan pada berapa persen peserta job fair yang benar-benar terserap dunia kerja.
JAKARTA: Program Job Fair yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai job fair belum mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang dibutuhkan Jakarta untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional.
Mereka menyebut kegiatan tersebut lebih bersifat seremonial, tanpa indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
“Kami mempertanyakan strategi Pemprov DKI dalam menciptakan SDM unggul. Apakah job fair benar-benar berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran?” kritik Anggota Fraksi PAN, Syahroni, di Gedung DPRD Jakarta, dikutip Bisnis, Senin (16/6).
PAN mendorong agar Pemprov mulai mempertimbangkan program alternatif seperti skema link and match yang menghubungkan dunia pendidikan dan kebutuhan industri secara langsung.
Kritik senada juga dilontarkan Fraksi Demokrat-Perindo. Wakil Ketua Fraksi Nur Afni Sajim menyampaikan perlunya evaluasi berbasis outcome, bukan hanya pelaporan administratif.
“Yang perlu dihitung adalah berapa persen peserta job fair yang benar-benar diserap ke dunia kerja,” tegasnya.
Afni juga menyarankan sejumlah terobosan untuk memperkuat dampak program.
Di antaranya adalah pengembangan program Magang Berjamin Kerja yang dapat langsung menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan, integrasi antara kegiatan job fair dan pelatihan bersertifikat guna meningkatkan keterampilan peserta, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang secara signifikan membuka lapangan kerja.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya optimalisasi aplikasi digital pendukung job fair untuk meminimalkan kendala teknis yang selama ini sering terjadi di lapangan.
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan dukungan penuh terhadap evaluasi berbasis hasil nyata (outcome-based).
“Kami sepakat. Evaluasi berbasis outcome jauh lebih efektif dalam mengukur dampak program pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja,” ujar Rano.
Ia juga menyambut baik usulan penguatan program, termasuk integrasi pelatihan dan insentif kepada perusahaan.
Sosok yang akrab dipanggil Si Doel itu memastikan Pemprov DKI Jakarta akan terus memperbaiki pelaksanaan job fair agar benar-benar memberi manfaat bagi pencari kerja di Ibu Kota.
Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.
