Jusuf Kalla bantah danai polemik ijazah Jokowi, akan lapor ke Bareskrim

JAKARTA: Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pendanaan terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

JK membantah tudingan yang beredar di platform digital yang menyebut dirinya memberikan dana sebesar Rp5 miliar kepada Roy Suryo dan pihak lain untuk mempersoalkan keaslian ijazah tersebut.

"Di media tersebar berita berdasarkan keterangan Saudara Rismon Sianipar, bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan ijazah Jokowi," kata sosok berusia 83 tahun itu, dikutip Antara saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (5/4).

"Saya katakan, itu pasti dan yakin tidak benar," tegasnya.

JK menyampaikan bahwa pengacaranya akan melapor ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk menindaklanjuti tudingan tersebut.

Ia juga menegaskan tidak pernah terlibat dalam polemik ijazah Jokowi, baik bersama Roy Suryo maupun Rismon Sianipar.

"Saya tidak pernah kenal Rismon itu, apapun, ketemu tidak pernah. Roy, karena dia bekas menteri saya, kenal, ya, saya kenal, tapi yang lainnya tidak," jelas JK.

Ia meminta pihak yang menuding untuk membuktikan pernyataannya.

PERTEMUAN RAMADAN TIDAK TERKAIT ISU IJAZAH

JK turut membantah adanya pertemuan khusus dengan Roy Suryo dan Rismon di kediamannya.

Politisi kawakan itu menjelaskan bahwa pertemuan pada 15 Maret 2026 merupakan inisiatif para tamu yang datang, bukan undangan dari dirinya.

"Dan mereka itu teman-teman, itu sebagian besar orang akademisi, orang universitas, akademisi dan profesional. Tidak ada orang partai dan sebagainya, apapun. Semua profesional dan akademisi, profesor," ungkapnya.

Menurutnya, pertemuan selama bulan Ramadan tersebut bersifat terbuka dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi.

"Di samping itu, saya juga ingin sampaikan bahwa pertemuan-pertemuan di sini pada bulan Ramadan yang lalu, itu sama sekali saya tidak undang dan mereka teman-teman itu datang atas kemauan sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan saran," lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa pembahasan dalam pertemuan tersebut berisi masukan kebijakan untuk Presiden Prabowo Subianto.

"Itu, kan, terbuka, kan, pembicaraan itu, terbuka sama sekali. Itu hanya saran untuk kebijakan dan itu untuk Bapak Presiden (Prabowo). Ya, Bapak Presiden (Prabowo)," kata JK.

Sementara itu, kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menyampaikan bahwa laporan yang disiapkan kemungkinan terkait dugaan pencemaran nama baik.

"Dan Pak JK tadi sudah sampaikan bahwa itu adalah fitnah, tuduhan fitnah sehingga ini harus disikapi secara serius," kata Abdul.

Ia menambahkan, JK awalnya tidak ingin menanggapi isu tersebut, namun karena telah menjadi perhatian publik, langkah hukum dinilai perlu diambil.