Istana tuai kritik pedas usai cabut kartu pers wartawan CNN Indonesia yang tanya soal MBG
Organisasi pers mengecam tindakan itu melukai kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
JAKARTA: Wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, kehilangan akses liputan Istana setelah Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu pers istananya pada Sabtu (27/9) malam.
Kartu pers Istana Kepresidenan Indonesia adalah kartu pers khusus yang digunakan wartawan sebagai tanda akses meliput di lingkungan Istana Kepresidenan.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari membenarkan bahwa seorang staf BPMI mendatangi kantor CNN Indonesia di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta, dan mengambil langsung kartu identitas pers Diana.
"Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia, 27 September 2025, tepatnya pukul 19.15 seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia," kata Titin diberitakan CNN Indonesia, Minggu (28/9).
Titin terkejut dan mempertanyakan alasan pencabutan tersebut. CNN Indonesia, lanjutnya telah melayangkan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara.
Pencabutan ini diduga terkait dengan pertanyaan mengenai Makan Bergizi Gratis yang dilontarkan Diana kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah Istana mencabut kartu liputan itu menuai kecaman luas. Organisasi pers menilai tindakan tersebut bukan hanya menghalangi kerja wartawan, melainkan juga melukai kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
PERTANYAAN MBG JADI PEMICU
Kabar pencabutan kartu liputan pertama kali diketahui setelah Diana berpamitan di grup WhatsApp wartawan Istana. Ia menyebut kartunya telah diambil BPMI.
Alasan pencabutan disebut karena Diana melontarkan pertanyaan di luar konteks acara dalam sesi wawancara cegat Presiden Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu sore (27/9), usai lawatan ke empat negara termasuk Amerika Serikat.
Dalam rekaman video BPMI, sesi wawancara awalnya berlangsung hangat.
Presiden semringah menceritakan hasil perjalanan yang membuka peluang investasi hingga pengembalian artefak bersejarah dari Belanda.
Seusai menceritakan hasil perjalanan, Presiden melambaikan tangan berniat mengakhiri sesi wawancara. Bahkan, ia bersama rombongan sudah membalikkan badan dan berjalan sedikitnya dua langkah.
Tetapi, pertanyaan Diana terdengar cukup lantang sehingga Presiden dan rombongan berbalik kembali mendatangi wartawan.
“Soal Makan Bergizi Gratis (MBG) ada instruksi khusus tidak Pak?” tanya Diana.
Pertanyaan Diana mengacu pada kasus keracunan MBG yang tengah marak terjadi di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir.
Presiden pun menjawab bahwa ia akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, untuk menuntaskan masalah tersebut.
Titin menegaskan, pertanyaan Diana kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kontekstual dan penting, karena ribuan pelajar baru saja mengalami keracunan akibat MBG.
GELOMBANG KECAMAN DARI ORGANISASI PERS
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyebut sudah menerima aduan resmi.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card (kartu liputan) wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan istana,” katanya dilansir dari Kompas, Minggu (29/9).
Komaruddin menegaskan pers adalah amanah publik yang dilindungi UU Pers.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” tekannya.
Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, juga menyampaikan keprihatinan.
Ia menilai kerja jurnalistik Diana justru menjadi pangkal persoalan pencabutan, padahal pertanyaan yang diajukan masih berada dalam koridor etika jurnalistik dan relevan dengan kepentingan publik.
Sementara itu Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Irsyan Hasyim, menyebut apa yang dilakukan Diana sesuai kode etik jurnalistik.
Jurnalis memang diwajibkan memperoleh keseimbangan isi berita dari berbagai pihak. Dalam kejadian ini, tak terkecuali pernyataan penyeimbang dari Presiden soal MBG selaku program andalannya.
“Kasus semacam ini (penarikan kartu identitas) bukan hanya serangan individu, tetapi juga serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi. Negara tidak boleh membiarkan peristiwa seperti ini berulang,” sebut Irsyan dalam keterangan tertulis yang dirilisnya bersama LBH Pers Jakarta.
Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Pemred), Retno Pinasti, turut menyesalkan peristiwa itu.
Menurutnya, negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja jurnalistik di wilayah hukum Indonesia, termasuk di lingkungan Istana Kepresidenan.
Penghalangan itu merupakan pelanggaran terhadap UU Pers yang mengamanatkan wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
“Forum Pemred mengingatkan kembali kepada semua pihak untuk memedomani UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers demi kualitas demokrasi dan menjamin kebebasan pers di Indonesia,” kata Retno, dalam keterangan tertulisnya.
TANGGAPAN PEMERINTAH
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bakal mencari jalan keluar terbaik terkait pencabutan akses liputan Diana Valencia oleh BPMI Sekretariat Presiden.
"Ya kita cari jalan keluar terbaik lah," ujarnya dikutip Kumparan.
Ia mengaku telah memerintahkan BPMI berkomunikasi dengan CNN Indonesia.
Prasetyo mengatakan pertemuan antara Istana dengan CNN Indonesia bakal digelar Senin (29/9).
"Jadi besok [hari ini], kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah," pungkasnya.
Prasetyo menambahkan Presiden Prabowo Subianto belum memberikan atensi khusus terkait masalah ini. Sebab, cukup hanya ditangani olehnya.
"Tidak, cukup saya saja, cukup," pungkasnya.
Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.
