Utang Whoosh direstrukturisasi 80 tahun, cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun

JAKARTA: Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh telah direstrukturisasi dengan tenor hingga sekitar 80 tahun, sehingga cicilannya menjadi sekitar Rp1 triliun per tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, perpanjangan tenor tersebut membuat beban pembayaran utang proyek kereta cepat itu menjadi lebih ringan dan dapat ditangani oleh perusahaan khusus atau special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

“Total utang besar, tapi sudah direstrukturisasi 80 tahun, cicilannya Rp1 triliun atau sedikit di bawah dari tahun ke tahun. Ada yang tinggi, ada yang rendah,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta pada Selasa (8/9), dikutip dari Antara.

Menurut catatan Kompas.id, nilai investasi proyek Whoosh sejak awal mencapai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,5 triliun. Sekitar 75 persen, atau US$5,4 miliar di antaranya dibiayai melalui pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal para pemegang saham.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator Whoosh, dimiliki konsorsium badan usaha milik negara Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.

UTANG AKAN DIKELOLA SMV KEMENTERIAN KEUANGAN

Restrukturisasi tersebut berjalan seiring rencana pengalihan saham konsorsium BUMN Indonesia di KCIC beserta kewajiban utangnya dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara kepada Kementerian Keuangan. Pemerintah tengah menyiapkan SMV di bawah kementerian tersebut untuk menerima pengalihan itu.

Sebelumnya, Purbaya menyebut Indonesia Investment Authority dan PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai dua opsi lembaga yang dapat menjalankan mandat tersebut. Namun, keputusan mengenai SMV yang akan menerima saham dan kewajiban Whoosh belum ditetapkan secara formal.

Dengan cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun, Purbaya mengatakan, pemerintah bahkan dapat menggunakan satu SMV saja untuk menangani kewajiban tersebut.

“Saya cuma lihat bebannya setiap tahun seperti apa. Kalau segini saja cukuplah ditangani oleh satu SMV di bawah Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Purbaya mengklaim, salah satu SMV di bawah Kementerian Keuangan mampu membukukan keuntungan sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun per tahun. Pemerintah juga memperkirakan operasional Whoosh dapat memberikan tambahan keuntungan sekitar Rp800 miliar per tahun.

Pengalihan pengelolaan utang dari Danantara kepada Kementerian Keuangan direncanakan berlangsung pada pertengahan September. Purbaya menyebut 15 September sebagai target pengalihan tersebut.

Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria sebelumnya menyampaikan, proses pengalihan telah dibahas dengan Kementerian Keuangan dan tinggal menunggu pengumuman. Ia memperkirakan, pengalihan resmi berlangsung pada pekan kedua atau ketiga September, sementara sejumlah dokumen masih dibahas.

KONDISI KEUANGAN KONSORSIUM MASIH TERTEKAN

Rencana pengalihan berlangsung ketika kondisi keuangan PSBI, konsorsium BUMN pemegang saham mayoritas KCIC, masih tertekan. Berdasarkan laporan keuangan interim PT Kereta Api Indonesia (KAI) semester pertama 2026, PSBI membukukan rugi bersih Rp5,13 triliun, lebih besar dibandingkan kerugian Rp4,99 triliun pada 2025.

Pada periode yang sama, aset PSBI tercatat Rp21,52 triliun, sedangkan liabilitasnya mencapai Rp21,54 triliun. KAI merupakan pemegang saham terbesar PSBI dengan kepemilikan 58,53 persen.

Selain KAI, saham PSBI per Desember 2025 dimiliki PT Wijaya Karya sebesar 33,36 persen, PT Jasa Marga sebesar 7,08 persen dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

Whoosh mulai beroperasi secara komersial pada 2023. Namun, menurut laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas kepatuhan WIKA tahun 2022 hingga semester pertama 2024 yang diterbitkan pada Desember 2025, PSBI masih diproyeksikan mengalami kerugian hingga 2029.

Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mempertanyakan rencana pemindahan pengelolaan Whoosh ke Kementerian Keuangan. Menurutnya, pengelolaan kereta cepat membutuhkan keahlian teknis khusus yang lebih banyak dimiliki KAI dan Danantara.

“Terkait Whoosh, ini adalah sektor yang sangat spesifik secara teknis, Kemenkeu tidak mempunyai keahlian itu. KAI dan Danantara merupakan payung yang tepat,” kata Wijayanto.

Ia juga menilai, pemindahan tersebut berpotensi menjadi kemunduran dalam tata kelola BUMN di bawah Danantara dan dapat menciptakan preseden ketika proyek penugasan BUMN bermasalah, pemerintah mengambil alih persoalan tersebut sebagai jalan keluar.

Di tengah restrukturisasi utang itu, pemerintah masih berencana memperpanjang jaringan kereta cepat hingga Jawa Timur. Purbaya mengatakan, rencana tersebut telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan China dan pihak berwenang lainnya di negara tersebut.