Skip to main content
Iklan

Indonesia

Indonesia ingin capai swasembada pangan lebih awal tetapi berhadapan beberapa tantangan

Indonesia ingin capai swasembada pangan lebih awal tetapi berhadapan beberapa tantangan

Petani padi Indonesia bekerja di sawahnya. (Foto: CNA/Danang Wisanggeni)

PASURUAN, Jawa Timur: Ketahanan pangan telah menjadi agenda utama Presiden Prabowo yang pemerintahannya bertujuan untuk mencapai swasembada bahan pokok seperti beras pada tahun 2027 – setahun lebih awal dari target yang ditetapkan. 

Indonesia bahkan mungkin dapat menghentikan impor beras, jagung, dan garam tahun ini, mengingat stoknya cukup untuk memenuhi permintaan.

Namun, mempertahankan upaya ketahanan pangan terbukti sulit karena populasi petani Indonesia yang menua dan kurangnya penerus muda, menurut para pengamat.

“Anak muda zaman sekarang umumnya suka bekerja di kantor dan pabrik. Di Pasuruan, banyak pabrik, jadi sulit,” kata Supaat, pengawas Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama.

“Kami ingin mengubah (pola pikir) bahwa petani lebih penting. Bahkan jika Anda punya uang, jika Anda tidak punya makanan, itu akan menjadi masalah,” imbuh Supaat. 

Kabupaten Pasuruan terletak di Jawa Timur, salah satu provinsi pertanian utama di negara ini. Kabupaten ini memiliki lebih dari 1,6 juta hektare sawah, dan menghasilkan lebih dari 9,2 juta ton beras tahun lalu.

Provinsi ini, yang telah menjadi produsen beras terbesar sejak 2020, menyumbang sekitar 17 persen dari total produksi beras di seluruh dunia.

PASURUAN MENJADI MODEL

Dalam wawancara eksklusif dengan CNA, gubernur Jawa Timur yang baru saja terpilih kembali, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan provinsi tersebut dapat menjadi model dalam upaya mencapai ketahanan pangan di Indonesia. 

"Bagaimana produksi per hektar dapat ditingkatkan? Produksi sudah bagus, tetapi bagaimana kita dapat mengubah penggunaan pupuk (kimia) menjadi pupuk organik?" tanyanya.

"Mungkin awalnya 50-50 - setelah itu, 80 persen organik; setelah itu 100 persen organik. Jadi, kita tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menyehatkan." 

Jawa Timur menargetkan peningkatan produksi padi melalui intensifikasi lahan, seperti pengelolaan pupuk dan mekanisasi, karena keterbatasan lahan yang dapat dikonversi untuk pertanian.

Heru Suseno, Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, mengatakan targetnya adalah menambah luas lahan pertanian provinsi tersebut hingga 2.930 hektare tahun ini.

“Kalau kita ingin swasembada pangan secepatnya, semua harus dilakukan. Lahan yang tadinya terbengkalai harus dimanfaatkan,” imbuhnya.

Petani menanam jagung di persawahan Kunjang, Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, pada 10 April 2023. (Foto Arsip: Antara Foto/Muhammad Mada/via Reuters)

Ketahanan pangan nasional diawali dengan upaya swasembada di tingkat desa.

Di Desa Burno, yang terletak di Jawa Timur sekitar dua jam perjalanan dari ibu kota provinsi Surabaya, proyek percontohan perhutanan sosial nasional dimulai pada tahun 2021 di mana masyarakat setempat diizinkan untuk memanfaatkan kawasan hutan untuk pertanian, termasuk penanaman padi.

"Kebun Burno" Tanahnya subur dan semua jenis tanaman ada di sana. Jadi, kalau ini negara, kalau diblokade, dia akan tetap bertahan karena sudah mencapai swasembada pangan,” kata Kepala Cabang Dinas Kehutanan Daerah Lumajang Achmad Achyani.

PENDEKATAN JANGKA PANJANG

Namun, para pakar pertanian menyatakan skeptis terhadap rencana swasembada pangan Indonesia yang terburu-buru, dengan menekankan bahwa hal itu memerlukan pendekatan jangka panjang.

"Sayangnya, sampai hari ini, kita belum bisa melihat, menemukan, atau membaca dokumen, skenario, atau peta jalan yang disiapkan pemerintah (tentang swasembada pangan),” kata Ayib Said Abdullah, koordinator Koalisi Nasional Rakyat untuk Ketahanan Pangan.

"Jika program dan kebijakan yang dibuat hanya untuk memenuhi janji politik, bagi saya itu sesuatu yang sangat menyedihkan karena taruhannya menyangkut bangsa ini." Bulan lalu, Prabowo juga mengeluarkan arahan efisiensi anggaran, memerintahkan pemotongan anggaran sebesar 256 triliun rupiah untuk kementerian dan lembaga negara.

Pemotongan ini akan memangkas pendanaan untuk proyek infrastruktur penting, termasuk sistem irigasi yang vital untuk meningkatkan produksi pertanian.

Para pakar pertanian mengatakan langkah ini, dikombinasikan dengan tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, mungkin menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan harapan Indonesia untuk ketahanan pangan.

Ikuti Kuis CNA Memahami Asia dengan bergabung di saluran WhatsApp CNA IndonesiaMenangkan iPhone 15 serta hadiah menarik lainnya.

Source: CNA/ih

Juga layak dibaca

Iklan
Iklan