Stop impor solar mulai Juli 2026, implementasi B50 bisa menekan ekspor sawit

SURABAYA: Indonesia bersiap memasuki babak baru dalam kebijakan energi nasional dengan menghentikan impor solar sekaligus mempercepat implementasi biodiesel berbasis sawit. Pemerintah menargetkan kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2026, beriringan dengan penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat kemandirian energi nasional. “Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk,” kata Amran di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Minggu (19/4), dikutip Antara.

Menurut Amran, pemanfaatan kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif akan menjadi fondasi penting ke depan. Sawit tidak hanya bisa diolah menjadi solar, tetapi juga menjadi bensin hingga etanol. “Ini energi masa depan Indonesia. Karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin,” ujarnya .

Pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan bensin berbasis sawit melalui kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV), dimulai dari skala kecil sebelum diperluas menjadi industri besar. “Kalau ini berhasil, kita buka skala besar. Jadi masa depan Indonesia cerah,” tutur Amran .

Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor energi di tengah ketidakpastian global. Namun, di sisi lain, implementasi B50 juga membawa konsekuensi terhadap keseimbangan pasokan bahan baku, khususnya minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Pasokan bahan baku untuk tahap awal implementasi B50 dinilai masih mencukupi. Seperti dikutip Kompas.id, Senin (13/4), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebutkan, produksi CPO Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 51,6 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 23 juta ton digunakan untuk kebutuhan domestik, termasuk pangan dan biodiesel .

Dengan penerapan B50, kebutuhan biodiesel diperkirakan meningkat. “Kalau nanti naik ke B50, kebutuhan biodiesel dalam setahun bisa bertambah sekitar 3 juta ton menjadi 16 juta ton. Namun, karena implementasinya dimulai pertengahan tahun, tambahan kebutuhan itu kemungkinan hanya 1,5 juta sampai 1,7 juta ton,” ujar Eddy .

Meski demikian, peningkatan konsumsi domestik berpotensi menekan porsi ekspor. Eddy mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor. “Kalau kebutuhan dalam negeri naik, otomatis porsi ekspor akan berkurang. Ini harus dijaga keseimbangannya,” katanya .

Selain berdampak pada ekspor, lonjakan serapan domestik juga berpotensi memengaruhi harga dan penerimaan negara. Insentif biodiesel selama ini berasal dari pungutan ekspor sawit, sehingga penurunan ekspor dapat berdampak pada fiskal. “Kalau ekspor berkurang, pungutan juga berkurang. Ini perlu diperhitungkan dalam keberlanjutan program,” ujar Eddy .

Dengan berbagai peluang dan tantangan tersebut, kebijakan penghentian impor solar dan implementasi B50 menjadi langkah strategis yang tidak hanya menyasar kemandirian energi, tetapi juga menuntut pengelolaan pasokan dan kebijakan ekonomi yang seimbang ke depan.