Indonesia prihatin atas serangan AS ke Venezuela, serukan dialog
Serangan AS ke Venezuela menewaskan sedikitnya 80 orang, Presiden Nicolas Maduro dan istrinya diculik.
Sebuah tangkapan layar dari video yang diunggah oleh akun Rapid Response 47 Gedung Putih di X menunjukkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dibawa dalam tahanan melalui lorong di kantor Badan Pemberantasan Narkoba AS (DEA) di Kota New York, 3 Januari 2026. (Gambar: @RapidResponse47/Handout via Reuters)
JAKARTA: Pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan atas serangan Amerika Serikat ke Venezuela yang dilancarkan pada Sabtu lalu (3/1). Menurut RI, serangan itu bisa jadi "preseden berbahaya".
"Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan, yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional serta dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, serta melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi," ujar Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam pernyataannya, Minggu (4/1).
Sugiono mengatakan bahwa Indonesia menyerukan semua pihak agar "mengedepankan dialog dan menahan diri".
"Mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional, khususnya perlindungan terhadap warga sipil, yang keselamatan dan kondisinya harus tetap menjadi prioritas utama," kata Sugiono.
Serangan AS dilancarkan ke wilayah utara Venezuela sekitar ibu kota Caracas dengan melibatkan lebih dari 150 jet tempur. Pasukan AS juga berhasil mendarat di Caracas dan menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores.
Dalam postingannya di Truth Social, Presiden AS Donald Trump memperlihatkan Maduro di kapal perang USS Iwo Jima dalam keadaan mata tertutup dan tangan terborgol.
Maduro dan istrinya kemudian dibawa ke New York dan ditahan di rumah tahanan Brooklyn. Dalam sebuah video, terlihat Maduro digiring oleh beberapa aparat.
Keduanya menghadapi dakwaan federal di AS terkait perdagangan narkoba dan tuduhan kerja sama dengan organisasi teroris. Maduro sebelumnya membantah tuduhan tersebut, sementara para pejabat di ibu kota Venezuela, Caracas, menyerukan pembebasan pasangan itu.
Jumlah korban tewas akibat operasi militer AS di Venezuela pada Sabtu mencapai sedikitnya 80 orang, termasuk di antaranya adalah para pengawal pribadi Maduro, lapor New York Times pada Minggu (4/12). Mengutip seorang pejabat senior Venezuela, korban tewas diperkirakan masih akan bertambah.
Trump mengatakan AS akan mengambil alih kendali sementara pemerintahan Venezuela.
Dalam pernyataannya, Menlu RI Sugiono mendesak komunitas internasional "untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka serta menentukan sendiri arah dan masa depan bangsa mereka."
PERNYATAAN NEGARA ASIA TENGGARA
Selain Indonesia, beberapa negara Asia Tenggara juga menyampaikan keprihatinannya atas serangan AS ke Venezuela.
Dalam pernyataan pada Minggu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa ia mengikuti perkembangan di Venezuela dengan “keprihatinan mendalam”, seraya menambahkan bahwa tindakan Amerika Serikat “merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan tergolong sebagai penggunaan kekuatan secara melawan hukum terhadap negara berdaulat”.
Anwar menyerukan pembebasan segera Maduro dan istrinya.
“Apa pun alasannya, pencopotan secara paksa seorang kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menciptakan preseden berbahaya. Hal itu mengikis pembatasan mendasar dalam penggunaan kekuasaan antarnegara dan melemahkan kerangka hukum yang menopang tatanan internasional,” kata Anwar.
Beberapa jam sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Malaysia juga menyatakan dalam pernyataan terpisah: “Sebagai prinsip, Malaysia menentang segala bentuk intervensi asing dalam urusan dalam negeri negara lain, serta ancaman atau penggunaan kekuatan.”
Thailand juga menyatakan bahwa kedutaannya di ibu kota Peru, Lima, yang sekaligus menangani urusan Venezuela, telah menjalin kontak erat dengan warga Thailand di Venezuela dan siap memberikan bantuan yang diperlukan.
“Thailand telah memantau secara saksama perkembangan di Venezuela dan menyerukan semua pihak terkait untuk menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Thailand dalam pernyataan pada Minggu, seperti dilaporkan media The Nation.
“Kementerian mendesak semua pihak menahan diri guna mencegah eskalasi kekerasan, dengan prioritas pada perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap kehendak rakyat Venezuela.”
Departemen Luar Negeri Filipina pada Minggu juga menyatakan tengah memantau secara ketat situasi di Venezuela menyusul aksi AS tersebut dan berjanji memberikan bantuan kepada warga Filipina yang terdampak.
Sementara itu, Singapura juga menyatakan “keprihatinan mendalam” atas intervensi AS di Venezuela dan mendesak semua pihak untuk menahan diri.
“Singapura sangat berkomitmen pada hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB yang melindungi kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah semua negara, khususnya negara-negara kecil,” kata Kementerian Luar Negeri Singapura dalam pernyataan pada Minggu.
“Singapura secara konsisten menentang tindakan apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional oleh pihak mana pun, termasuk intervensi militer asing di negara mana pun.”