Indonesia rencana ekspor listrik ke Singapura, DPR minta tidak buru- buru

JAKARTA: Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait rencana ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura.

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan peningkatan capaian bauran EBT di dalam negeri daripada mengalihkan fokusnya kepada ekspor listrik bersih.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyuarakan keprihatinannya terhadap realisasi bauran EBT di Indonesia yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

Hingga tahun 2023, penggunaan bauran EBT baru mencapai 13,1%, sementara target untuk tahun 2025 adalah sebesar 17%-19%.

"Ini ya lucu jika kita tergesa-gesa mau ekspor, kita juga belum mencapai surplus listrik EBT. Jadi sebaiknya tidak terburu-buru," ungkap Mulyanto kepada Media Indonesia pada Rabu (1 Mei).

Politisi berusia 60 tahun itu juga mendesak pemerintah untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan listrik EBT di dalam negeri.

Mulyanto mengingatkan bahwa dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang sedang dibahas di DPR, prioritas utama adalah penggunaan EBT untuk kebutuhan domestik, bukan untuk tujuan ekspor.

Lebih lanjut, DPR berharap pemerintah fokus pada proses produksi, distribusi, dan transisi dari listrik batu bara ke listrik EBT secara efisien dan terarah untuk mendukung program transisi energi.

"Mari kita tidak melompat ke masalah yang belum pernah dibahas dengan DPR. Urusan ekspor energi tidak hanya tentang bisnis semata, tetapi harus dilihat dari sudut pandang ketahanan energi nasional," tegas Mulyanto, yang juga merupakan anggota Panitia Kerja (Panja) RUU EBET.

LISTRIK 2 GIGAWATT KE SINGAPURA

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan rencana untuk mengekspor listrik EBT ke Singapura setelah pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Senin (29 April 2024).

Indonesia dan Singapura resmi menjalin kerjasama dalam hal jual beli listrik berbasis EBT lintas negara, yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Singapura, Tan See Leng, September tahun lalu.

MoU ini berisi kesepakatan terkait kerjasama dalam energi rendah karbon dan interkoneksi listrik lintas batas antara Indonesia dan Singapura.

Listrik yang akan diekspor berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dengan kapasitas sebesar 2 Gigawatt (GW).

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, sumber energi listrik tersebut akan dipasok dari beberapa PLTS yang berlokasi di wilayah Sumatera dan Batam.

Selain itu, karena kebutuhan listrik rendah karbon yang besar di Singapura, pemerintah juga membuka peluang untuk ekspor listrik tahap kedua dengan kapasitas 3,3 GW.

Namun, rencana ekspor tersebut akan dilakukan setelah kebutuhan listrik di dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajulu, menyampaikan kepada CNBC Indonesia bahwa kemungkinan ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura akan dilakukan melalui jalur laut.