Hampir 2.000 SPPG ditutup sementara karena langgar aturan sanitasi

JAKARTA: Badan Gizi Nasional, yang bertanggung jawab atas program Makan Bergizi Gratis, menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang memproduksi makanan bergizi gratis karena tidak mendaftar untuk pemeriksaan higienitas.

Temuan tersebut merupakan hasil dari proses verifikasi dan identifikasi BGN dan Kementerian Kesehatan secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir.

BGN menyatakan, penutupan dilakukan karena SPPG tersebut tidak mendaftar ke dinas kesehatan untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diwajibkan, kata Kepala BGN Sudaryono pada Senin (7/9).

Dalam laporannya, BGN merinci SPPG yang ditutup tersebut, yakni 351 di wilayah 1 (Sumatra); 1.417 di wilayah 2 (Jawa dan Madura); serta 231 di wilayah 3 (Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).

Saat ini terdapat 27.022 dapur yang menyalurkan makanan gratis di seluruh Indonesia per 7 September.

"Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis," kata Sudaryono, Kepala BGN.

BGN akan menginvestigasi dapur-dapur tersebut sebelum memutuskan tindakan lebih lanjut. Sudaryono menambahkan bahwa kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi tidak dapat ditawar demi menjaga kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat MBG.

Sejak diluncurkan pada Januari tahun lalu, program ambisius Presiden Prabowo Subianto itu dirundung serangkaian masalah, termasuk dugaan korupsi, pergantian pimpinan, dan kasus keracunan makanan massal.

Pekan lalu saja, lebih dari 2.000 siswa dan guru di sejumlah provinsi jatuh sakit setelah menyantap MBG. BGN berjanji menangani kasus-kasus tersebut "secara serius". 

Sedikitnya 50.000 orang telah terdampak keracunan makanan dari MBG hingga 1 September, kata Charles Honoris, anggota DPR yang mengawasi program tersebut, mengutip data sejumlah dinas kesehatan.

BGN mengatakan, keracunan makanan tersebut sebagian besar disebabkan oleh penyimpanan makanan yang tidak tepat dan keterlambatan distribusi.