Indonesia segera memiliki kapal induk, bagaimana negara-negara Asia Tenggara akan bereaksi?

JAKARTA: Keputusan Indonesia untuk memiliki kapal induk sendiri telah memicu perdebatan di kalangan analis. Beberapa menilai keputusan itu langkah strategis, sementara yang lainnya menyebut kapal induk cuma simbol yang mahal.

Pemerintah Jakarta telah mengumumkan akan mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi dalam bentuk hibah dari pemerintah Italia. Kapal yang telah dioperasikan Angkatan Laut Italia dari 1985 hingga dinonaktifkan pada 2024 itu diperkirakan tiba di Indonesia sebelum hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober.

Dengan akuisisi ini, Indonesia akan menjadi negara kedua di Asia Tenggara, setelah Thailand, yang memiliki kapal induk. Di seluruh Asia, hanya China, India dan Jepang yang memiliki kapal induk sendiri.

Giuseppe Garibaldi dipandang sebagai bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong modernisasi angkatan bersenjata Indonesia dan meningkatkan kapabilitasnya. Upaya ini bahkan telah dilakukan Prabowo sejak dia menjabat menteri pertahanan dari 2019 hingga 2024.

Sebagai menhan, Prabowo telah mengawasi pengadaan jet tempur, sistem senjata rudal dan kapal perang sebagai bagian dari peningkatan besar-besaran alat utama sistem senjata (alutsista). Namun gagasan memiliki kapal induk muncul setelah dia menjadi presiden pada akhir 2024.

Sejumlah pengamat mendukung kepemilikan kapal induk ini. Mereka menilai kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jalur pelayaran strategis dan padat memerlukan keberadaan kapal induk.

“Kapal seperti itu lebih dari mampu untuk mendukung berbagai operasi tempur maupun non-tempur,” ujar Beni Sukadis, analis pertahanan di Indonesia Institute for Defense and Strategic Studies (Lesperssi). Ia menambahkan, kapal induk tersebut juga dapat berperan penting dalam misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Namun, pakar lain mengingatkan bahwa skala dan biaya pengoperasian kapal induk dapat semakin membebani keuangan Indonesia, yang sudah tertekan oleh berbagai program sosial, ekonomi, dan pertahanan Prabowo yang ambisius.

Menurut platform berita pertahanan dan keamanan Defence Security Asia, biaya operasional tahunannya dapat berkisar antara US$50 juta (Rp843 miliar) hingga US$80 juta (Rp1,3 triliun).

Dalam opini yang diterbitkan Kompas pada Rabu (18/2), Jannus TH Siahaan, pakar kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, mengatakan bahwa pelatihan ratusan awak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kapal tersebut bisa memakan waktu bertahun-tahun.

“Selama masa transisi tersebut, efektivitas tempur kapal ini praktis nol, sementara biaya perawatannya tetap berjalan penuh setiap detiknya,” tulisnya, seraya menambahkan bahwa kapal yang telah menua itu mungkin memiliki sisa usia pakai yang terbatas.

“Pendeknya, kebijakan menerima hibah Garibaldi di tengah badai fiskal nasional yang tidak menentu adalah cerminan dari ambisi yang tidak berpijak pada bumi.”

BAGAIMANA INDONESIA MENGOPERASIKAN GIUSEPPE GARIBALDI

Kapal induk adalah kapal perang besar yang dianggap sebagai simbol kekuatan militer dan angkatan laut, bagian dari armada tempur kapal induk, atau formasi yang terdiri dari jet-jet tempur dan armada pengawalnya.

Menurut Defence Security Asia, skema hibah dan peremajaan Indonesia dengan Italia akan dipadukan dengan paket pinjaman luar negeri “untuk akuisisi dan sistem terkait”, serta pengadaan helikopter angkut dan helikopter utilitas yang dioptimalkan untuk operasi kapal induk, dengan nilai kesepakatan sekitar US$1 miliar.

Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, mengatakan negosiasi dan proses administrasi terkait kapal tersebut masih berlangsung antara pemerintah Jakarta dan Roma.

Dalam skema tersebut, Indonesia diperkirakan akan menanggung biaya untuk menghidupkan kembali kapal yang telah dinonaktifkan itu ke kondisi operasional.

"Pemerintah Indonesia akan mengalokasikan anggaran untuk retrofit agar kapal ini memenuhi kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut," ujarnya pada 18 Februari, seperti dikutip TribunNews.

Jenderal bintang satu itu menolak memberikan rincian lebih lanjut mengenai proses pengaktifan kembali kapal, termasuk cakupan peningkatan yang dipertimbangkan, proyeksi biayanya, atau apakah pembuat aslinya, Fincantieri, akan dilibatkan dalam peremajaan.

Giuseppe Garibaldi pertama kali beroperasi pada September 1985 dan terlibat dalam misi di Somalia, Kosovo, Afghanistan, dan Libya.

Kapal sepanjang 180 meter itu dirancang utamanya untuk mengoperasikan helikopter serta pesawat jet dan baling-baling yang mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal, seperti Harrier atau MV22 Osprey. Kapal ini tidak dilengkapi dengan ketapel peluncur (catapult) maupun sistem penahan pendaratan berat untuk pesawat tempur konvensional seperti F14 atau J-15T.

Indonesia belum mempunyai pesawat dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal, sehingga fungsi tempur kapal ini bisa terbatas, apalagi jika kapal berusia 40 tahun itu berhadapan dengan kapal induk yang lebih besar, lebih canggih, dan lebih lengkap persenjataannya seperti tiga kapal China.

Beijing mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, yang membuatnya terlibat perselisihan dengan sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Meski Indonesia tidak terlibat dalam sengketa tersebut, namun apa yang disebut garis sembilan putus-putus China telah tumpang tindih dengan sebagian zona ekonomi eksklusif RI di sekitar Kepulauan Natuna.

“Indonesia berada dekat dengan titik-titik panas potensial seperti Laut China Selatan dan Taiwan, yang berusaha diklaim China,” kata Beni dari Lesperssi, seraya menambahkan bahwa ketegangan tersebut meningkatkan risiko terhadap stabilitas kawasan dan keamanan maritim.

Khairul Fahmi dari lembaga pemikir Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai keterbatasan Giuseppe Garibaldi dapat diimbangi dengan pemanfaatan teknologi.

“Indonesia dapat memodifikasi kapal tersebut agar bisa mengerahkan drone untuk misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Drone akan sangat berguna untuk menghentikan penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, atau pelanggaran perbatasan maritim dan zona ekonomi kita,” ujar Fahmi kepada CNA.

Fahmi menambahkan, drone juga dapat digunakan untuk senjata, sesuatu yang terbukti efektif dalam perang Rusia-Ukraina.

Namun, pakar lain berpendapat kapal induk tidak cocok untuk tujuan pertahanan karena bergerak lambat dan tidak dapat dikerahkan dengan cepat ke wilayah yang rentan.

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa menggunakan kapal induk terutama untuk memamerkan kekuatan dan melancarkan serangan di wilayah yang jauh seperti Afrika atau Timur Tengah, alih-alih melindungi perairan mereka sendiri, kata Alfin Febrian Basundoro, dosen Universitas Airlangga, dan Trystanto Sanjaya, peneliti tamu di Norwegian Institute for International Affairs.

“Kapal induk adalah kapal yang lambat dan relatif besar, sehingga menjadi sasaran empuk bagi rudal musuh,” tulis keduanya dalam artikel yang diterbitkan Australian Institute of International Affairs pada Oktober 2025.

“Dalam skenario hipotetis invasi militer terhadap Indonesia, kapal induk justru akan lebih menjadi beban ketimbang aset.”

UNTUK MISI KEMANUSIAAN

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengatakan kepada wartawan pada 6 Februari bahwa kapal induk tersebut kemungkinan besar akan digunakan terutama untuk misi kemanusiaan.

“Tampaknya kita membutuhkan kapal induk untuk operasi militer nonperang,” kata Ali seperti dikutip Sindo News.

Ia menyebut kapal itu mampu mengangkut bantuan dalam jumlah besar ke wilayah terdampak bencana dan memiliki jangkauan operasional sekitar 7.000 mil laut (13.000km). Wilayah Indonesia membentang lebih dari 5.000km dari timur ke barat dan 1.700km dari utara ke selatan.

Untuk penanggulangan bencana, Indonesia saat ini mengandalkan lima kapal jenis landing platform dock (LPD), masing-masing mampu mengangkut lebih dari 500 orang serta puluhan kendaraan. Kapal amfibi tersebut juga dilengkapi geladak pendaratan helikopter.

Meski kapal-kapal amfibi tersebut dapat melaju hingga 16 knot—hampir setengah dari kecepatan Garibaldi—jangkauan operasionalnya mencapai 10.000 mil laut.

Thailand juga kerap mengerahkan kapal induknya, Chakri Naruebet, untuk misi kemanusiaan sejak mulai beroperasi pada 1997. Dalam misi semacam itu, kapal tersebut difungsikan sebagai rumah sakit terapung dan pusat penampungan sementara.

Terakhir kali kapal itu dikerahkan pada November lalu, ketika banjir besar melanda Thailand selatan dan menewaskan lebih dari 250 orang.

Namun, Abdul Rahman Yaacob, peneliti di Rabdan Security & Defence Institute (RSDI) di Abu Dhabi, berpendapat bahwa kapal induk seperti Garibaldi dan Chakri Naruebet tidak ideal untuk penanganan bencana.

“Respons bencana membutuhkan kecepatan, fleksibilitas, akses ke perairan dangkal, serta kemampuan memindahkan personel, peralatan teknik, fasilitas medis, dan bantuan langsung ke darat,” tulis Rahman dalam artikel di The Diplomat pada 13 Januari.

Sebaliknya, ia menilai akuisisi kapal induk oleh Indonesia dapat menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Negara tetangga dan kekuatan eksternal kemungkinan tidak akan melihat kapal induk semata-mata sebagai alat bantuan bencana, terlepas dari bagaimana ia digambarkan di dalam negeri,” ujarnya.

“Di kawasan yang sudah sensitif terhadap modernisasi angkatan laut dan dinamika keseimbangan kekuatan, akuisisi semacam ini tak terelakkan akan ditafsirkan melalui kacamata militer.”

Namun, Fahmi dari ISESS meyakini akuisisi Indonesia tidak akan memicu perlombaan senjata maritim di kawasan.

“Kapal ini sudah berusia 40 tahun, memiliki kemampuan terbatas dibanding kapal induk yang lebih modern, dan tidak dapat menampung jet tempur generasi terbaru. Inilah alasan saya tidak percaya akuisisi Garibaldi akan mengganggu stabilitas kawasan,” katanya.

FONDASI KEKUATAN?

Tanpa jet tempur yang dapat lepas landas dan mendarat di geladaknya, para analis mengatakan, Giuseppe Garibaldi berpotensi mengalami nasib serupa dengan Chakri Naruebet milik Thailand, yang lebih sering bersandar di Pangkalan Angkatan Laut Sattahip di Provinsi Chonburi dan hanya sesekali digunakan untuk misi kemanusiaan.

Salah satu alasan utama kapal induk Thailand senilai US$336 juta (sekitar Rp5,7 triliun) itu kurang dimanfaatkan adalah faktor biaya. Forbes melaporkan pada 2021 bahwa biaya bahan bakar untuk pembangkit listrik diesel dan gas kapal tersebut saja bisa mencapai hampir US$50.000 (Rp845 juta), belum termasuk biaya konsumsi ratusan personel serta pengeluaran lainnya.

Perawatan sembilan jet Harrier yang awalnya beroperasi dari kapal tersebut mahal karena suku cadangnya semakin sulit diperoleh. Pesawat-pesawat itu akhirnya dipensiunkan pada 2006.

Garibaldi juga memiliki biaya operasional yang tinggi. Pada 2011, Angkatan Laut Italia dilaporkan menghabiskan sekitar €80 juta (Rp1,58 triliun) untuk mengerahkan kapal induk tersebut dalam misi NATO di Libya.
 

“Mengoperasikan kapal induk itu mahal,” ujar Fahmi dari ISESS. Ia mencatat setidaknya butuh 500 personel untuk mengoperasikan kapal dalam misi tempur, dengan tambahan 250 orang untuk operasi udara.

“Dan karena kapal induk rentan serangan serta membutuhkan dukungan logistik yang besar, kapal-kapal tersebut selalu dikawal oleh dua hingga empat kapal pengiring,” tambahnya.

Namun, Beni dari Lesperssi meyakini kapal induk Indonesia kecil kemungkinannya bernasib sama seperti kapal Thailand. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki kepentingan strategis yang lebih besar dibanding Thailand untuk menjaga kapal semacam itu tetap operasional.

“Indonesia memiliki kebutuhan yang lebih besar atas kapal induk seperti Garibaldi untuk mempertahankan wilayahnya,” ujarnya.

Fahmi mengatakan pendekatan Indonesia dengan mengakuisisi Giuseppe Garibaldi, alih-alih membangun kapal induk baru dari nol, bisa menjadi langkah yang lebih bijak.

“Indonesia tepat untuk memulai dari skala kecil,” katanya. “Berbeda dengan kapal Thailand yang dibangun dari awal, Garibaldi memungkinkan Indonesia belajar dengan biaya awal yang lebih rendah.”

Fahmi menambahkan kapal tersebut dapat menjadi sarana bagi TNI Angkatan Laut untuk melatih awak geladak dan pilot, serta memahami tuntutan logistik dan perawatan dalam operasi kapal induk sebelum berkomitmen pada kapal yang lebih besar dan lebih canggih.

“Jika dikelola dengan hati-hati, ini bisa menjadi fondasi bagi terwujudnya angkatan laut yang lebih kuat,” ujarnya.