Indonesia ingin ikut tentukan harga komoditas, mampukah bursa baru menarik pasar?

JAKARTA: Keberhasilan Indonesia meluncurkan bursa komoditas akan bergantung pada kemampuannya membangun acuan harga yang kredibel dan meyakinkan produsen serta pedagang untuk menggunakannya, menurut para pakar.

Bursa yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Januari itu bertujuan memperbesar pengaruh Indonesia dalam menentukan harga komoditas ekspor utama seperti produk nikel, kelapa sawit, dan batu bara.

Rencana tersebut diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RUU APBN 2027 di hadapan DPR pada 14 Agustus dan disambut riuh para anggota dewan.

“Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia, kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya,” kata Prabowo.

“Tetapi, terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain,” kata Prabowo.

“Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini?”

“Tidak!” jawab para anggota dewan serempak sambil berdiri.

Secara sederhana, bursa komoditas adalah pasar terorganisasi yang mempertemukan produsen bahan baku, produsen barang, pedagang, dan lembaga keuangan untuk membeli dan menjual komoditas atau kontrak yang terkait dengannya.

Tanggapan industri beragam. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), yang selama ini mendorong pembentukan bursa mineral nasional, menyambut baik rencana tersebut tetapi menekankan pentingnya integritas data dan tata kelola yang jelas, menurut Reuters.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan kepada Detik bahwa mayoritas anggotanya saat ini lebih memilih bertransaksi langsung dengan pembeli ketimbang melalui bursa komoditas.

Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyatakan, masih mencermati rencana tersebut dan menunggu kejelasan mekanisme pelaksanaannya sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut.

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia serta merupakan eksportir batu bara termal dan minyak kelapa sawit terbesar dunia.

Rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), atau Indonesia Commodity Exchange (Icomex), muncul di tengah sejumlah tantangan, termasuk anjloknya harga nikel dari rata-rata US$21.474 per metrik ton pada 2023 menjadi US$15.349 pada 2025.

Penurunan harga itu mendorong pemerintah memangkas target produksi bijih nikel dari 379 juta ton pada 2025 menjadi sekitar 250 juta ton tahun ini, dengan harapan menciptakan kelangkaan sementara untuk mendongkrak harga.

Target baru yang diumumkan pada Januari itu membuat harga melonjak hingga mencapai level tertinggi dalam dua tahun, yakni US$19.350 per metrik ton pada April. Harga kemudian turun menjadi sekitar US$17.000 per metrik ton pada Agustus.

Rencana bursa ini juga muncul saat pemerintah berupaya memberantas praktik perdagangan ilegal yang dinilai merugikan penerimaan negara, terutama transfer pricing, yakni ketika perusahaan menjual barang terlalu murah kepada perusahaan terafiliasi di luar negeri untuk menghindari pajak dan bea yang lebih tinggi, serta under-invoicing, yaitu melaporkan nilai barang dan transaksi lebih rendah untuk menghindari pajak.

Prabowo telah meluncurkan serangkaian kebijakan untuk mengatasi praktik tersebut, termasuk rencana pada Mei untuk memusatkan ekspor melalui satu perusahaan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), di bawah Danantara Indonesia.

Rencana itu sempat mengguncang pasar komoditas sehingga pemerintah harus mengklarifikasi bahwa Danantara akan mengawasi, bukan mengendalikan, ekspor komoditas.

Inisiatif terbaru Prabowo adalah bursa komoditas.

“Harga yang terbentuk di bursa akan menjadi acuan bagi banyak institusi seperti bea cukai dan kantor pajak,” kata ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin.

Pakar seperti Wijayanto mengatakan kepada CNA bahwa dengan memiliki bursa sendiri, Indonesia dapat lebih mencerminkan nilai strategis mineral dan komoditas yang dihasilkannya. Namun, pemerintah perlu meyakinkan produsen dan pedagang agar beralih dari bursa-bursa yang sudah lebih mapan.

KEKHAWATIRAN SOAL BIAYA

Indonesia juga perlu meyakinkan produsen komoditas di dalam negeri bahwa mereka akan mendapat manfaat dari perdagangan di bursa baru tersebut.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki bursa untuk perdagangan minyak sawit melalui ICDX, “tetapi volume transaksinya masih sangat kecil”, kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono kepada Detik pada 19 Agustus.

Menurut situs ICDX, hanya sekitar 50 dari sekitar 2.000 perusahaan sawit di Indonesia yang terdaftar untuk bertransaksi di bursa tersebut.

Sementara itu, Katadata melaporkan bahwa dari ekspor minyak sawit Indonesia senilai Rp511 triliun pada 2025, hanya Rp2,69 triliun yang ditransaksikan melalui ICDX.

Eddy mengatakan, banyak perusahaan sawit enggan bertransaksi di bursa karena harus menanggung biaya keanggotaan, transaksi, dan kliring.

Sebaliknya, produsen tidak perlu menanggung biaya-biaya tersebut jika bertransaksi langsung dengan pembeli, bahkan bisa menerima pembayaran di muka hingga 100 persen. Transaksi langsung ini kerap mengacu pada harga spot di Bursa Malaysia Derivatives.

“Harga sebenarnya cukup transparan,” kata Eddy.

Menurut para analis, Indonesia dapat mengatasi sebagian kekhawatiran tersebut dengan menjaga biaya transaksi di Icomex tetap rendah.

“Ini menjadi persoalan besar bagi banyak pelaku usaha. Apa gunanya harga yang lebih baik, misalnya untuk nikel, jika penambang harus menanggung biaya tambahan?” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.

Prabowo telah menginstruksikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyusun aturan bursa tersebut dan memperkenalkannya pada 17 September.

Ia juga menunjuk Sarjito, mantan Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, sebagai calon tunggal Kepala Eksekutif Pengawas BMKS/Icomex OJK. Sarjito akan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi perdagangan di bursa baru tersebut.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR pada 24 Agustus, Sarjito menyampaikan, dirinya berkomitmen menciptakan bursa yang “transparan, adil, dan teratur”.

“BMKS tidak harus menjadi besar di hari pertama, tetapi harus dipercaya sejak transaksi pertama,” katanya. Prioritas pertama adalah menentukan komoditas yang wajib diperdagangkan melalui bursa tersebut.

Sarjito mengatakan, perdagangan melalui bursa akan diwajibkan, tetapi belum menjelaskan apakah ketentuan itu berlaku untuk ekspor atau perdagangan domestik.

Namun, para analis memperingatkan, kewajiban bertransaksi melalui bursa baru dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan yang sudah memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli di luar negeri.

“Ada banyak risiko hukum karena kontrak harus diubah akibat kewajiban menggunakan bursa,” kata Bhima. Menurutnya, hal itu berpotensi menyeret Indonesia ke sengketa arbitrase internasional.

Eddy dari GAPKI juga khawatir produsen akan diwajibkan bergabung dengan bursa baru tersebut.

“Kalau terlalu banyak kebijakan yang membuat harga kita tidak kompetitif, pembeli bisa mencari alternatif lain,” katanya, merujuk pada minyak nabati lain seperti rapeseed dan bunga matahari.

Tauhid dari INDEF mengatakan, aturan bursa baru harus dirancang agar tidak mengganggu kontrak yang sudah ada atau menimbulkan persoalan hukum bagi pembeli dan penjual.

Menurutnya, pemerintah juga perlu menjelaskan dengan gamblang cara kerja sistem baru tersebut untuk menjawab kekhawatiran pelaku pasar. Ia mempertanyakan apakah tenggat penyusunan aturan dan peluncuran bursa itu “terlalu ambisius”.

MULAI DARI SKALA KECIL?

Bursa baru sebaiknya dimulai dalam skala kecil dengan hanya memperdagangkan beberapa komoditas, kata Wijayanto dari Universitas Paramadina.

Menurutnya, memulai dengan sedikit komoditas akan memberi pengelola kesempatan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam sistem perdagangan, kliring, dan penyelesaian transaksi, menilai apakah biaya transaksi cukup kompetitif, serta memastikan aturan yang diterapkan tidak menimbulkan masalah tak terduga bagi kontrak yang sudah ada.

“Penerapannya harus bertahap. Perlu ada uji coba,” katanya.

Pendekatan bertahap bukan hal yang tidak lazim, menurut para pakar.

Bursa Malaysia Derivatives, misalnya, saat didirikan pada 1980 dengan nama Kuala Lumpur Commodity Exchange hanya memperdagangkan kontrak berjangka minyak sawit mentah (CPO).

Bursa itu kemudian mulai menawarkan kontrak berjangka untuk produk sawit lainnya seperti refined, bleached and deodorised palm olein serta minyak inti sawit, dan komoditas lain seperti kedelai, emas, dan timah.

“Bursa-bursa yang sukses harus terus berinvestasi dalam teknologi, memperkuat sistem perdagangan dan kliring, memperkenalkan produk serta insentif baru untuk menarik berbagai jenis investor, dan menyesuaikan aturan seiring perkembangan pasar,” kata Tauhid dari INDEF.

Sejumlah bursa juga mengalami berbagai kendala dalam perkembangannya.

Bursa Malaysia, misalnya, harus melalui serangkaian merger dan restrukturisasi sebelum menjadi seperti sekarang.

Sementara itu, bursa-bursa di China harus melewati program penertiban dan konsolidasi ketat pemerintah untuk membendung spekulasi berlebihan dan volatilitas pasar pada tahun-tahun awal reformasi pasar pada dekade 1990-an.

Program tersebut membuat jumlah bursa berjangka menyusut dari sekitar 50 pada 1994 menjadi hanya tiga pada 1998, masing-masing di Shanghai, Zhengzhou, dan Dalian. Bursa-bursa yang bertahan sejak itu berkembang menjadi pasar komoditas besar, dengan sejumlah kontrak berjangkanya menarik pelaku pasar internasional.

Menurut para analis, Indonesia dapat belajar dari keberhasilan maupun tantangan bursa di negara lain, dan Icomex bisa memberikan manfaat besar jika berhasil.

“Dengan memiliki bursa sendiri, kita akan punya harga acuan yang mencerminkan nilai mineral strategis yang diproduksi di Indonesia,” kata Wijayanto dari Universitas Paramadina.

Menurutnya, bagi produsen dalam negeri, hal itu berarti gambaran yang lebih jelas mengenai nilai komoditas mereka dan berpotensi mengurangi ketergantungan pada banyak lapisan pedagang dan perantara.

Namun, sistem yang sama bisa menjadi bumerang jika harga yang terbentuk di Icomex dianggap mencerminkan harga yang diinginkan pemerintah, bukan nilai pasar wajar menurut pembeli internasional.

“Hal ini justru dapat menimbulkan masalah tata kelola perusahaan dan mengganggu ekspor,” kata Wijayanto. Menurutnya, kredibilitas bukan hanya bursa tersebut, tetapi juga pasar komoditas Indonesia secara keseluruhan dapat dipertaruhkan dan mendorong pembeli beralih mencari komoditas dari negara lain.

“Rencana pembentukan bursa ini harus dilaksanakan dengan hati-hati dan persiapan yang matang.”