Indonesia didorong memperkuat peran dalam diplomasi iklim global

JAKARTA: Indonesia didorong memanfaatkan peluang menjadi pemimpin diplomasi iklim global di tengah gejolak geopolitik dan tekanan ekonomi dunia yang membuat transisi menuju emisi nol bersih (net-zero emissions) tak lagi bisa ditunda.

Saat membuka Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, pada Sabtu (1/8), Ketua dan Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengatakan bahwa perubahan iklim kini telah menjadi "the greatest blindspot in world affairs".

Dengan perang yang berlangsung di berbagai kawasan, pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), meningkatnya persaingan perdagangan, serta berbagai tantangan global lainnya, isu perubahan iklim kini semakin tersisih dari daftar prioritas internasional.

"Perubahan iklim kini menjadi sesuatu yang menarik, tetapi tidak lagi dianggap mendesak," ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Dino mendorong pemerintah Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam diplomasi iklim, termasuk di forum G20, yang negara-negara anggotanya menyumbang hampir 80 persen emisi gas rumah kaca global.

Indonesia merupakan anggota G20 (Group of Twenty), forum internasional yang mempertemukan negara-negara maju dan berkembang utama di dunia untuk membahas serta mengoordinasikan kebijakan ekonomi. 

Anggota lainnya meliputi Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, China, Turki, Uni Afrika, dan Uni Eropa.

Menurut Dino, Indonesia juga perlu menyampaikan secara terbuka kepada AS mengenai konsekuensi dari keputusannya menarik diri dari Kesepakatan Paris, dengan menegaskan bahwa langkah tersebut telah merugikan masyarakat internasional, termasuk Indonesia.

Ketika AS kembali mendorong penggunaan batu bara, negara-negara lain terpaksa menanggung beban emisi yang lebih besar. "Kami berharap mereka mau mendengarkan," kata Dino.

Langkah konkret lain yang dapat diambil Indonesia adalah berpartisipasi secara aktif dalam COP31, yang akan diselenggarakan di Antalya, Turki, pada November mendatang.

Conference of the Parties (COP) merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Seluruh negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut diwakili dalam COP.

"Dulu Indonesia sangat gencar memperjuangkan isu kehutanan karena itulah keunggulan komparatif kita. Dunia tidak memiliki penyerap karbon alami yang lebih besar daripada hutan hujan tropis. Hal itu memberi kita daya tawar yang besar dalam membangun kerja sama internasional," kata Dino kepada CNA.

Ia menambahkan bahwa keanekaragaman hayati juga merupakan bidang yang menjadi keunggulan Indonesia dan dapat dimanfaatkan untuk membangun koalisi internasional sekaligus mendorong negara-negara lain memperkuat komitmennya.

"Keanekaragaman hayati adalah salah satu aset terbesar Indonesia. Komunitas internasional juga bersedia berinvestasi dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Bahkan sudah ada konvensi global yang secara khusus didedikasikan untuk pelestariannya," ujar Dino.

"Saya berbicara dengan Menteri Lingkungan Hidup hari ini, dan beliau sepakat bahwa keanekaragaman hayati adalah jawabannya."

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan bahwa Indonesia memiliki arti penting bagi dunia karena memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas serta keanekaragaman hayati yang luar biasa.

Menurutnya, pemerintah memandang hilangnya keanekaragaman hayati sebagai salah satu dari tiga krisis lingkungan utama yang harus ditangani bersama perubahan iklim dan pencemaran.

"Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mengatasi perubahan iklim, dan upaya pemerintah untuk memitigasi dampaknya telah berlangsung selama bertahun-tahun," katanya kepada wartawan di sela-sela INZS, forum iklim independen pertama di Indonesia yang diluncurkan pada 2021.

Menanggapi rekomendasi FPCI agar Indonesia lebih aktif dalam diplomasi iklim, Jumhur mengatakan pemerintah tengah menyiapkan agenda untuk COP31, termasuk paket perdagangan karbon yang dapat ditawarkan Indonesia.

"Banyak investor telah datang ke Indonesia untuk mendukung pembangunan melalui pemulihan lingkungan," ujarnya.

AKSES TERHADAP PENDANAAN IKLIM

Dalam diskusi panel pada acara tersebut, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengakui bahwa Indonesia perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam berbagai perjanjian multilateral.

Di satu sisi, partisipasi aktif akan memperkuat komitmen Indonesia dalam melaksanakan aksi nyata menghadapi perubahan iklim, bukan sekadar membuat komitmen di atas kertas. Di sisi lain, keterlibatan yang lebih kuat di forum internasional juga akan meningkatkan akses Indonesia terhadap pendanaan iklim.

"Keterlibatan aktif kita di panggung internasional sangat penting untuk menutup kesenjangan pendanaan iklim Indonesia, karena kesenjangan tersebut masih sangat besar," kata Diaz.

Ia menambahkan bahwa Indonesia dapat memperkuat partisipasinya di forum global seperti G20 dan BRICS. Anggota BRICS meliputi Brasil, China, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab.

Meski pada awalnya berfokus pada kerja sama ekonomi, BRICS kini semakin memasukkan isu lingkungan ke dalam agendanya. New Development Bank milik BRICS juga didorong untuk mengalokasikan 40 persen pembiayaannya bagi proyek-proyek hijau.

"Kita juga perlu memperhatikan forum-forum yang pada awalnya mungkin tampak tidak relevan bagi kita, tetapi pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. Misalnya, Climate Mobility Forum memungkinkan kita mendukung negara lain sekaligus memperoleh akses yang lebih besar terhadap pendanaan iklim internasional," ujar Diaz.

Dalam sesi terpisah, Utusan Khusus China untuk Perubahan Iklim Liu Zhenmin mengatakan negaranya siap bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara lain untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan netralitas karbon global.

"Perjalanan menuju emisi nol bersih masih panjang, tetapi masa depan terlihat menjanjikan," katanya.

Liu menambahkan bahwa China telah bekerja sama dalam proyek energi hijau dengan lebih dari 100 negara dan kawasan. Hingga Juni 2026, China telah menandatangani nota kesepahaman terkait perubahan iklim dengan berbagai negara berkembang dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation).

GERAKAN MASYARAKAT

Indonesia Net-Zero Summit (INZS) mempertemukan perwakilan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, generasi muda, dan masyarakat sipil untuk membangun rasa kepemilikan bersama serta mendorong aksi kolektif menuju pencapaian emisi nol bersih dan peningkatan ketahanan iklim di Indonesia maupun dunia.

Memasuki penyelenggaraan tahun kelima, INZS 2026 digelar di Balai Kartini, Jakarta, dan dihadiri sekitar 9.500 peserta.

FPCI menyatakan bahwa tema tahun ini, "It's Time to Deliver!", mencerminkan momentum penting ketika komitmen iklim di tingkat global maupun nasional harus diwujudkan menjadi tindakan nyata.

Konferensi ini menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka, antara lain Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Air Retno Marsudi, serta Utusan Khusus China untuk Perubahan Iklim Liu Zhenmin. CEO COP30 Brasil, Ana Toni, juga menyampaikan pidato melalui rekaman video.

Sejak sesi pembukaan hingga penutupan acara, sidang pleno utama, sesi paralel, serta stan pameran berbagai institusi mitra dipenuhi peserta, yang mayoritas merupakan mahasiswa dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

ANTUSIASME GENERASI MUDA

Muhamad Zaki, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Diponegoro di Semarang, mengatakan bahwa ia menghadiri INZS bersama sekitar 30 mahasiswa dari beberapa universitas di kota tersebut.

"Saya ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan iklim dan mempelajari bagaimana kita dapat membantu menyelamatkan planet ini," ujarnya.

Peserta lain, Tiara Rinelva, 22, mengatakan bahwa ia mengikuti konferensi karena ketertarikannya pada isu lingkungan dan keberlanjutan. Lulusan baru Teknik Lingkungan Universitas Andalas (Unand) itu menilai INZS sebagai wadah yang ideal untuk mempelajari peluang karier di sektor ekonomi hijau yang terus berkembang.

"Saya ingin membangun karier di bidang ESG (Environmental, Social, and Governance) dan keberlanjutan," katanya.

Dalam salah satu sesi panel, Tiara mengaku memperoleh banyak wawasan dari para profesional mengenai keterampilan yang dibutuhkan untuk meniti karier di pasar green jobs yang terus berkembang.

Peserta lainnya, Zalwa Andini Putri, 24, mengatakan bahwa Generasi Z kini memiliki akses informasi mengenai isu lingkungan dan perubahan iklim yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga mereka menjadi lebih sadar dan responsif terhadap tantangan tersebut.

Salah satu contoh aksi iklim yang telah banyak diterapkan anak muda, menurutnya, adalah membawa botol minum atau tumbler yang dapat digunakan kembali guna mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.

Saat masih kuliah, Zalwa juga aktif dalam Solid Waste Creative Team Universitas Andalas, di mana ia terlibat dalam kegiatan penyuluhan masyarakat, edukasi lingkungan, serta pendampingan pengelolaan sampah bagi masyarakat di sekitar kampus.

Zalwa menambahkan bahwa dengan regulasi pemerintah yang semakin jelas, meningkatnya permintaan terhadap pekerjaan hijau, berkembangnya pasar karbon Indonesia, serta semakin kuatnya keterlibatan sektor swasta, ia tetap optimistis Indonesia akan mencapai target emisi nol bersihnya.

"Dengan regulasi pemerintah yang semakin jelas, pertumbuhan lapangan kerja hijau yang terus berlanjut, berkembangnya pasar karbon Indonesia, serta partisipasi sektor swasta yang semakin kuat, saya optimistis Indonesia akan mencapai target emisi nol bersih," ujar Zalwa.