Indonesia terima undangan Trump gabung Board of Peace, pakar soroti risiko dan peluang

JAKARTA: Pemerintah Indonesia menyatakan menerima undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Keputusan ini dipandang sebagai peluang diplomasi, namun juga memicu kekhawatiran sejumlah pakar terkait risiko politik luar negeri dan dampak domestik.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diunggah di X pada Kamis (22/1), penerimaan undangan ini disampaikan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri negara-negara Islam lainnya, yaitu Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

"Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara-negara mereka untuk bergabung dalam Board of Peace. Setiap negara akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur lain yang relevan di masing-masing negara," kata Kemlu RI melalui akun resmi mereka di X.

Kemlu mengatakan bahwa para menlu mendukung upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Trump, serta menegaskan komitmen untuk mendukung rencana mengakhiri konflik di Gaza.

"Upaya tersebut bertujuan mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, serta memajukan perdamaian yang adil dan berkelanjutan yang berlandaskan hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara sesuai hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi seluruh negara dan masyarakat di kawasan tersebut," ujar Kemlu RI.

Para pakar hubungan internasional berbeda pendapat soal bergabungnya Indonesia di Board of Peace.

Sebagian mengatakan bahwa Indonesia akan terjebak di dalam lingkaran pro-Amerika yang akan memprioritaskan agenda Trump. Sementara sebagian lainnya menganggap ini adalah peluang emas untuk meningkatkan peran Indonesia dalam memengaruhi agenda perdamaian global.

"Indonesia akan terjebak dalam satu mekanisme yang negara ini tidak familiar dengan aktor-aktornya. Niat mereka berbeda dengan Indonesia," kata dosen hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran dan President University, Teuku Rezasyah, kepada CNA Indonesia.

KEKHAWATIRAN DOMINASI TRUMP

Board of Peace adalah lembaga bentukan Trump yang awalnya didirikan untuk memastikan rekonstruksi Gaza pasca-konflik berjalan dengan baik.

Namun dalam rancangan piagam pembentukannya, peran dewan ini ke depannya tampaknya tidak akan terbatas hanya pada wilayah Palestina, melainkan sebagai organisasi internasional yang bertujuan “mendorong stabilitas, memulihkan tata kelola yang andal dan sah, serta menjamin perdamaian berkelanjutan di wilayah yang terdampak atau terancam konflik”.

Di organisasi itu, Trump ditetapkan ketua seumur hidup kecuali dia mengundurkan diri sukarela atau dinyatakan tidak mampu lagi. Presiden AS penggantinya nanti hanya bisa menunjuk perwakilan negara di organisasi tersebut.

Trump juga menunjuk anggota dewan eksekutif, antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, utusan Gedung Putih Steve Witkoff, menantunya Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Keanggotaan Board of Peace bersifat undangan resmi dari Amerika Serikat. Trump dilaporkan telah mengundang sekitar 60 negara, dan sejauh ini 25 di antaranya telah menyatakan menerima undangan tersebut, Israel termasuk di dalamnya.

Sementara itu, Prancis, Norwegia, Swedia, dan Italia menolak undangan Trump, sedangkan sejumlah negara seperti India, China, dan Singapura, serta Rusia, masih mempertimbangkan sikap mereka.

Trump meminta negara-negara anggota untuk membayar US$1 miliar (Rp15,7 triliun) di tahun pertama guna memperoleh kursi permanen dalam Board of Peace. Jika tidak membayar, maka keanggotaan hanya berlaku untuk tiga tahun.

Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah strategis dan konstruktif untuk memperkuat upaya internasional mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta perluasan akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza.

"Indonesia juga memiliki ruang untuk memastikan agar setiap langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor mandat yang jelas, mengutamakan tujuan kemanusiaan, serta memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan seluruh personel Indonesia yang terlibat," kata Yvonne seperti dikutip dari Kumparan.

Namun, Teuku menyayangkan keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace bentukan Trump, salah satunya karena kebanyakan anggotanya adalah negara-negara pro-Amerika.

"Secara teori, Indonesia bisa menjadi stabilisator, penjembatan. Tapi idealisme Indonesia akan tertelan oleh lautan kolonialisme yang dikendalikan Amerika Serikat," kata Teuku.

Idealisme yang dimaksud Teuku adalah solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. "Mungkin Indonesia berpikir bisa menjadi penyeimbang. Tapi kalau pembahasan dilakukan dengan voting, kita akan kalah," kata Teuku.

Formasi keanggotaan Board of Peace ini akan berisiko membuat Indonesia terlihat condong ke AS, dan itu akan merugikan diplomasi Indonesia yang "bebas aktif", kata Akbar Kurnia Putra, pakar hukum internasional dari Universitas Jambi.

"Keanggotaan ini juga berpotensi mengurangi energi diplomasi di forum multilateral yang sudah ada seperti ASEAN dan PBB," kata Akbar.

Pengamat menilai, persoalan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak hanya berkaitan dengan risiko diplomatik, tetapi juga menyentuh konsistensi ideologis politik luar negeri Indonesia.

Menurut Teuku, keanggotaan Indonesia di Board of Peace tidak sejalan dengan ide-ide Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, OKI (Organisasi Konferensi Islam), dan Liga Arab.

"Padahal Indonesia mendapat mandat dari Liga Arab dan OKI pada 2023 untuk mengupayakan solusi bersama Sekjen PBB. Artinya idealisme kita runtuh, kalah," kata Teuku.

Teuku merujuk pada mandat dari OKI dan Liga Arab kepada Indonesia pada KTT Gabungan di Riyadh pada November 2023 untuk bersama Sekretaris Jenderal PBB mengupayakan penghentian perang di Gaza dan mendorong proses politik menuju perdamaian Israel–Palestina.

Selain soal konsistensi mandat tersebut, para pakar juga menyoroti posisi Board of Peace dalam tatanan global yang dinilai berpotensi melemahkan mekanisme multilateral yang sudah ada, yaitu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Namun, Akbar menilai lembaga itu tidak akan dapat menggantikannya.

"Dia bukan pengganti (DK PBB) karena tidak memiliki kerangka hukum yang mengikat, tidak memiliki mekanisme sanksi atau pasukan perdamaian seperti DK PBB serta keanggotaannya terbatas dan kemungkinan besar didominasi kepentingan AS dan sekutu," kata Akbar kepada CNA Indonesia.

Agar tidak melemahkan legitimasi DK PBB, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia Yon Machmudi mengatakan peran Board of Peace harus dibatasi, dengan setiap keputusan tetap berada di bawah persetujuan PBB.

"Kalau mendelegitimasi peran PBB karena ketidakpuasan Trump, ini akan menimbulkan persoalan dan perubahan tatanan baru ke depannya," kata Yon.

Para pakar juga mencermati anggota dewan eksekutif Board of Peace yang "tidak mencerminkan semangat perdamaian", salah satunya Tony Blair. Menurut Teuku, Blair memiliki "kredibilitas sangat buruk di kalangan masyarakat Islam terutama karena keterlibatannya dalam pemboman pasca-9/11."

Teuku merujuk pada dukungan Blair untuk invasi Afghanistan dan Irak pasca-9/11, termasuk perang Irak yang didasarkan pada klaim senjata pemusnah massal yang kemudian terbukti tidak ada.

"Masa ada Jared Kushner di situ (dewan eksekutif), menantu Trump? Ini seperti membangun kerajaan baru Amerika Serikat," tegas Teuku.
 

RISIKO DOMESTIK DAN PELUANG DIPLOMASI

Selain implikasi diplomatik, keputusan Indonesia menerima undangan bergabung dengan Board of Peace juga dinilai berpotensi menimbulkan dampak politik di dalam negeri. Teuku menyoroti potensi dampak domestik dari langkah tersebut dan menilai Indonesia seharusnya menolak karena berisiko “menimbulkan masalah berat di dalam negeri”.

Citra Presiden Prabowo Subianto, kata Teuku, juga bisa rusak jika nantinya duduk bersanding dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasalnya, menurut dia, urutan tempat duduk dalam konferensi internasional sering kali ditentukan berdasarkan alfabet negara.

"Sentimen terhadap Palestina itu sangat besar dan sudah menjadi isu domestik. Citra Presiden Prabowo bisa hancur di mata masyarakat Islam Indonesia," kata Teuku.

Kendati memiliki berbagai risiko, namun keanggotaan Indonesia di Board of Peace menurut Akbar dari Universitas Jambi bisa meningkatkan peran diplomasi Indonesia di kancah global, terutama jika menjadi salah satu negara pendiri.

"Indonesia akan memiliki akses lebih dekat dengan kepentingan AS dan negara lain yang mungkin bergabung," kata Akbar.

"Organisasi ini juga bisa menjadi platform tambahan untuk menyuarakan isu perdamaian lain seperti konflik Myanmar, misalnya."

Yon dari Universitas Indonesia mengatakan, dengan diundangnya Indonesia memasuki Board of Peace, menunjukkan posisi negara ini yang semakin penting di mata dunia. Namun, menurut dia, peran Indonesia baru bisa dinilai jika mampu menyuarakan masalah-masalah global di organisasi tersebut, "tidak hanya dijadikan alat Trump untuk memenuhi keinginannya".

"Indonesia tidak boleh hanya berada di bawah bayang-bayang Trump, melainkan harus memiliki peran strategis yang setara, sehingga lembaga ini tidak semata bergantung pada kehendak Trump dan berisiko dibubarkan jika kepentingannya tidak terpenuhi,” kata Yon.

Ahmad Khoirul Umam, lektor kepala di bidang Ilmu Politik dan Kajian Internasional Universitas Paramadina, mengatakan forum apa pun dengan akses langsung ke pusat pengambilan keputusan kekuatan besar patut dimanfaatkan selama tidak mengorbankan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.

"Dalam konteks ini, keikutsertaan Indonesia bukan bentuk legitimasi terhadap agenda sepihak, melainkan upaya membuka ruang pengaruh," kata Umam.

Dia menilai keberadaan Board of Peace bisa menjadi relevan karena isu Palestina selama ini mengalami deadlock struktural, "di mana resolusi PBB tidak dijalankan, mekanisme multilateral melemah, dan kekuatan besar justru menjadi bagian dari masalah".

"Dengan berada di dalam Board of Peace, Indonesia memiliki peluang, meski terbatas, untuk menyuntikkan perspektif Global South, mengingatkan dimensi kemanusiaan, dan menekan agar isu Palestina tidak direduksi menjadi sekadar urusan keamanan Israel semata," kata dia.

Umam menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace harus disertai strategi yang jelas agar tidak terisolasi dalam forum tersebut. “Indonesia perlu membangun koalisi middle powers di dalam dan di sekitar forum tersebut, agar tekanan terhadap proses perdamaian tidak berdiri sendiri,” tegas Umam.

“Indonesia tidak mengikatkan diri pada desain politik Trump, tetapi memanfaatkan ruang yang ada untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan keadilan internasional.”