Jokowi pertegas solidaritas dengan Palestina di KTT ASEAN-Australia
Presiden Jokowi kembali menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza untuk mengakhiri konflik berkepanjangan Israel dan Hamas.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan solidaritas Indonesia dengan Palestina dan mendesak untuk mengakhiri genosida di Jalur Gaza selama KTT Khusus ASEAN-Australia di Melbourne pada 4-6 Maret.
"Presiden menegaskan kembali pentingnya gencatan senjata dan mendesak dukungan berkelanjutan untuk UNRWA (badan PBB untuk pengungsi Palestina)," ucap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan pers pada Rabu (6 Maret) dikutip kantor berita Antara.
Dalam sesi kedua KTT, yang bertema "Visi Kami untuk Kawasan dan Mengatasi Tantangan Bersama," Jokowi juga menekankan pentingnya ASEAN dan Australia terus menghormati hukum internasional.
"Tata aturan berbasis hukum harus ditegakkan tanpa standar ganda dan tidak ada negara yang boleh di atas hukum," ujar Menlu Retno merujuk pada pernyataan Jokowi.
Mengenai situasi geopolitik, Jokowi mendorong ASEAN dan Australia untuk terus memperkuat semangat dan paradigma kerjasama untuk mencegah penurunan kepercayaan.
"Kerjasama inklusif sangat penting untuk membangun kepercayaan strategis. Presiden juga berharap Australia dapat menjadi jembatan bagi kerjasama ASEAN dengan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan dengan IORA (Asosiasi Rim Samudera Hindia)," tambah Marsudi.
KTT Khusus ASEAN-Australia diselenggarakan untuk memperingati 50 tahun kemitraan antara kedua belah pihak.
Australia adalah mitra dialog pertama ASEAN dan mitra pertama dalam Kemitraan Strategis Komprehensif.
ASEAN, atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, yang didirikan pada 8 Agustus 1967, saat ini memiliki 10 negara anggota resmi: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.
ASEAN, pada prinsipnya, menerima Timor-Leste sebagai anggota ke-11 dan memperbolehkan negara tersebut menghadiri semua pertemuan, termasuk pada tingkat kepala negara dan pemerintahan.