Ibu kota atau kota mati? Minat Prabowo terhadap IKN seakan meredup, picu perdebatan dan kecemasan

JAKARTA: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun lalu, para pekerja konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN) bekerja tanpa henti untuk memastikan kota itu tampil elok di hadapan para pejabat senior pemerintahan, tamu asing serta para jurnalis yang hadir.

Meski menghadapi berbagai kendala akibat minimnya akomodasi dan infrastruktur publik dasar, namun IKN berhasil menggelar upacara Hari Kemerdekaan pertamanya.

Usai upacara itu, banyak rakyat Indonesia berasumsi bahwa peringatan serupa akan digelar di IKN di tahun-tahun berikutnya.

Namun pada 17 Agustus tahun ini, peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Indonesia akan kembali ke lokasi yang tidak asing: Istana Merdeka di Jakarta.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menggelar perayaan di IKN, ditambah langkah-langkah lain yang menurut pengamat menunjukkan meredupnya minat terhadap pemindahan ibu kota, telah menimbulkan keraguan di benak para pengamat dan berbagai partai politik tentang masa depan kota di Kalimantan Timur itu.

Menurut pengamat, menurunkan prioritas terhadap IKN dapat memicu reaksi negatif terhadap Prabowo menjelang Pilpres 2029, sekaligus berpotensi menimbulkan ketegangan dengan pendahulunya, Joko Widodo.

Kemunduran di IKN juga bisa merugikan kepercayaan investor terhadap proyek tersebut, kata pengamat.

Para pakar mengatakan kepada CNA bahwa, meski Indonesia baru-baru ini mengerahkan sistem rudal balistik jarak pendek modern di Kalimantan Timur untuk membantu melindungi IKN dari beragam potensi ancaman, namun hanya waktu yang dapat menjawab apakah pemindahan ibu kota akan terlaksana sesuai rencana.

KONTROVERSIAL SEJAK AWAL

Pada 2019, Jokowi menggagas pemindahan pusat administrasi Indonesia dari Jakarta dengan alasan kemacetan parah, banjir rutin, polusi udara, dan penurunan permukaan tanah sehingga kota itu tidak lagi layak menjadi ibu kota negara.

Ia mengatakan, sebuah kota baru perlu dibangun di Kalimantan yang aman dari bencana alam dan secara geografis berada dekat titik tengah negara.

Jokowi juga berharap pemindahan ibu kota dapat memperbaiki ketimpangan ekonomi antara provinsi-provinsi di bagian barat yang sudah maju dan wilayah timur yang lama terabaikan.

Namun, proyek ini sulit mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia dan menuai kritik dari berbagai pihak bahkan sebelum dimulai pada 2022.

Kalangan pencinta lingkungan memperingatkan risiko kerusakan permanen pada ekosistem hutan hujan Kalimantan yang sudah rapuh. Komunitas adat di sana khawatir mereka akan tergusur atau gaya hidup tradisional mereka terganggu. Sementara para ahli mempertanyakan kelayakan menggelontorkan puluhan miliar dolar ke proyek yang mungkin tidak membuahkan imbal hasil seperti yang dijanjikan.

Pihak yang justru diharapkan menghidupkan IKN, yakni para aparatur sipil negara (ASN), menyatakan keengganannya untuk pindah. Survei pada 2019 menunjukkan 94 persen ASN menyatakan lebih pilih mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini ketimbang pindah ke kota baru itu.

Indonesia pada 2022 telah mengesahkan undang-undang yang menjadi dasar pembangunan ibu kota baru sekaligus pedoman pengelolaan dan perancangannya.

Namun, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa waktu dimulainya pemindahan harus diatur lebih lanjut melalui keputusan presiden (keppres, yang hingga kini belum ditandatangani Prabowo. Padahal banyak pihak mengira Prabowo akan menandatanganinya tidak lama setelah dia dilantik sebagai presiden pada Oktober tahun lalu.

“Prabowo menyadari bahwa IKN cukup kontroversial dan dukungan publik terhadap proyek ini tidak terlalu besar,” kata Siti Zuhro, pakar politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kepada CNA.

Artinya, tidak ada tekanan publik yang besar bagi presiden untuk segera memindahkan ibu kota. Selain itu, Prabowo memiliki prioritas lain.

“Visi Prabowo adalah membangun ketahanan ekonomi dari akar rumput. Karena itu ia punya program seperti pembentukan koperasi desa dan inisiatif pengentasan kemiskinan seperti program makan gratis,” ujar Siti.

Rencana Prabowo untuk membangun 80.000 koperasi di hampir setiap desa di Indonesia memakan anggaran hingga Rp400 triliun, sementara inisiatif makan gratis diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp120 triliun per tahun.

Program lain Prabowo mencakup pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah berasrama gratis bagi keluarga berpenghasilan rendah, dan pembangunan satu juta rumah murah setiap tahun.

Siti mengatakan, pendekatan Prabowo sangat berbeda dari Jokowi, yang meyakini pembangunan ekonomi dapat dicapai melalui proyek-proyek raksasa.

“Pemerintahan saat ini jelas ingin memprioritaskan program-programnya sendiri ... yang juga membutuhkan dana sangat besar dengan mengesampingkan program warisan dari pemerintahan sebelumnya,” kata Adi Prayitno, pakar politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

DAMPAK TERHADAP INVESTOR

Besarnya anggaran untuk program-program tersebut membuat alokasi untuk proyek IKN berkurang.

Selama 2022 hingga 2024, Jokowi mengucurkan Rp89 triliun untuk pembangunan IKN, sementara Prabowo hanya menjanjikan Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029.

Pendanaan pemerintah untuk megaproyek ini sempat dihentikan antara Januari hingga April tahun ini ketika Prabowo menerapkan serangkaian langkah penghematan demi mengalihkan triliunan rupiah untuk membiayai program dan kebijakan andalannya.

Dalam beberapa pekan terakhir, pejabat tinggi yang dekat dengan Prabowo harus kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memindahkan ibu kota pada sekitar tahun 2029, setelah Partai Nasional Demokrat (NasDem) mendesak agar arah kebijakan tersebut diperjelas.

NasDem, salah satu dari hanya dua partai politik di luar koalisi besar Prabowo, meminta presiden agar segera menerbitkan keputusan pemindahan atau menghentikan proyek tersebut sama sekali.

Sementara itu, salah satu anggota koalisi pemerintah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyerukan agar proyek tersebut tidak dibiarkan mangkrak terlalu lama, sedangkan Partai Demokrat yang juga bagian dari koalisi menyatakan pembangunan dapat dipercepat dengan memulai operasional beberapa kementerian di sana.

Dalam rapat dengar pendapat di parlemen pada 30 Juli, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan kantornya telah menyelesaikan “tahap pertama” pembangunan IKN dan akan segera beralih ke “tahap kedua”.

Tahap pertama proyek mencakup pembangunan istana presiden, kantor untuk 15 kementerian, serta 47 gedung apartemen bagi ribuan pegawai negeri. Tahap ini juga mencakup infrastruktur dasar seperti pasokan air bersih, sistem sanitasi, dan suplai listrik.

Basuki mengatakan pada tahap kedua, akan mulai dibangun kantor untuk lembaga legislatif dan yudikatif, 97 gedung apartemen, serta pembangkit listrik tenaga surya. Tahap ini ditargetkan selesai pada 2029.

Secara keseluruhan, ada lima tahap pembangunan yang direncanakan hingga 2045, bertepatan dengan perayaan 100 tahun Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 Agustus lalu menyatakan bahwa Prabowo tetap berkomitmen untuk “menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya" setelah mengumumkan perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini akan digelar di Jakarta.

Menurutnya, Prabowo menunggu rampungnya pembangunan gedung untuk seluruh lembaga pemerintahan sebelum menandatangani keputusan resmi pemindahan ibu kota.

“Berdasarkan perkiraan kami, dalam tiga tahun ke depan seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, akan selesai dibangun. Fasilitas inilah yang kami nilai harus tersedia sebelum presiden menandatangani keputusan pemindahan ibu kota,” ujar menteri tersebut.

"Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini adalah sarana prasarana, syarat yang kita merasa harus ada sebelum Presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota," kata Prasetyo.

Namun, kurangnya investor tetap menjadi hambatan, kata para pengamat.

Pemerintah ingin investor swasta menanggung sebagian besar dari total biaya Rp466 triliun untuk membangun IKN dari nol.

Namun hingga April, hanya 42 perusahaan, yang sebagian besar berbasis di Indonesia, yang sepakat menanamkan modal di IKN untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lain senilai total Rp62 triliun.

Ada pula investor yang sudah berkomitmen untuk ikut membiayai proyek ini, tetapi belum menandatangani perjanjian resmi, apalagi memulai konstruksi.

Salah satunya adalah adik Prabowo sendiri, Hashim Djojohadikusumo, yang berjanji membangun jaringan pengolahan dan distribusi air senilai Rp4,7 triliun.

Hashim menyampaikan janji itu pada 2022, tetapi belum ada tanda proyek tersebut berjalan.

Pada 2 Agustus, Hashim justru mengumumkan bahwa perusahaannya, Arsari Group, akan memasok air ke Kota Balikpapan yang berdekatan dengan IKN. Namun, ia mengatakan kepada wartawan bahwa mereka siap memperluas jaringan airnya ke IKN jika diperlukan.

“Investor ingin ada jaminan bahwa pemindahan ibu kota benar-benar akan terjadi. Jaminan itu bisa berupa keputusan yang memformalkan pemindahan ibu kota atau pemerintah menambah anggaran untuk menunjukkan keseriusan mereka,” kata Djayadi Hanan, direktur eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI). “Namun saat ini tidak ada satu pun yang terjadi.”

Setiap perubahan signifikan dalam rencana pemindahan ibu kota akan merusak kepercayaan investor, kata Djayadi.

“Investor akan lebih berhati-hati menanamkan modal di Indonesia karena mundur dari proyek sebesar ini memberikan kesan bahwa Indonesia bukanlah negara yang konsisten dalam membuat kebijakan dan tidak menghormati komitmen,"

Kendati demikian, para pakar militer mengatakan ada sebuah sinyal positif, yaitu penempatan sistem rudal balistik KHAN yang baru dibeli di Kalimantan Timur dekat IKN.

Walau pemerintah Indonesia belum mengonfirmasi bahwa penempatan itu berkaitan dengan pemindahan ibu kota, para pakar militer menilai lokasinya strategis untuk melindungi salah satu jalur pelayaran terpenting di Indonesia serta calon pusat pemerintahan dari beragam ancaman, termasuk kemungkinan serangan rudal presisi jarak jauh.

IBU KOTA BARU ATAU “KOTA MATI”?

Menunda pemindahan ibu kota ke IKN akan berdampak politik bagi Prabowo, terutama terkait hubungannya dengan Jokowi dan kedekatannya dengan elite politik Indonesia, menurut para pengamat.

Para pengamat juga mengatakan, kecuali seluruh partai dalam koalisinya sepakat memindahkan kantor mereka dari Jakarta ke ibu kota baru, pindah ke IKN hanya akan membuat Prabowo jauh dari pusat perpolitikan Indonesia.

Mereka juga menyebut, Prabowo perlu tetap berada dekat dengan lingkaran elite politiknya jika ingin kembali maju di pilpres 2029. Namun menunda kepindahan berpotensi membuat patron politiknya, Jokowi, yang masih memiliki basis pendukung besar, merasa kecewa.

“Prabowo berkuasa berkat dukungan Jokowi, yang membuat banyak pendukung Jokowi memilih Prabowo. Jika Prabowo bisa menunjukkan bahwa ia mampu seterkenal Jokowi lewat program-program populisnya, ia mungkin akan menentang keinginan Jokowi dan tidak memindahkan ibu kota,” kata Hendri Satrio, pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, kepada CNA.

“Prabowo juga telah menempatkan loyalis Jokowi di posisi strategis. Jadi saya rasa popularitas Prabowo di mata pendukung Jokowi akan tetap terjaga.”

Hendri mengatakan, masih terlalu dini untuk memprediksi respons Jokowi jika Prabowo membatalkan janjinya melanjutkan proyek warisan tersebut.

Salah satu kemungkinan respons Jokowi adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, berpisah dari Prabowo dan maju sendiri di pilpres 2029.

"Tapi tentu saja (Jokowi) akan membuat kalkulasi politiknya sendiri dan melihat bagaimana peluang Gibran mengalahkan Prabowo dalam pemilu - kecuali, tentu saja, jika Prabowo memutuskan untuk maju dengan cawapres yang berbeda," kata Hendri.

Meski kubu Prabowo berjanji akan menandatangani keppres pemindahan ibu kota jika kompleks parlemen dan gedung pengadilan sudah selesai dibangun, namun para pakar masih ragu.

“Prabowo masih bisa beralasan bahwa ibu kota baru belum siap dan masih banyak yang perlu dibenahi,” kata Adi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. “Keputusan ada di tangannya dan kriterianya sepenuhnya subjektif.”

Hendri mengatakan, masa depan IKN akan sangat ditentukan oleh dinamika politik dalam tiga hingga empat tahun ke depan. “Apakah benar-benar akan menjadi ibu kota baru Indonesia atau kota mati? Waktu yang akan menjawabnya.”