IKN hanya untuk kalangan elite? Resah warga Kaltim yang merasa tersisih di mega-proyek ibu kota baru

BALIKPAPAN: Tak berselang lama setelah menikahi Ruth Anita Koraag 16 tahun lalu, Setiyo Indro Purnomo membangun rumah tinggal untuk mereka di Balikpapan, kota pelabuhan di Kalimantan Timur yang terkenal dengan industri minyaknya.

Karena dia adalah seorang pendeta, maka rumah mereka juga berfungsi sebagai gereja tempat berkumpulnya jemaah untuk ibadah Minggu.

Namun dua tahun lalu, kehidupan mereka berubah setelah pihak berwenang memerintahkan untuk pindah karena akan ada pembangunan jalan tol. Jalan itulah yang nantinya menghubungkan Balikpapan dengan ibu kota baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemerintah menawarkan uang ganti rugi sebesar Rp1,3 miliar. Namun pasangan suami istri dengan tiga anak itu belum menyetujuiya. Menurut mereka, jumlah itu terlalu kecil dan tidak cukup untuk membeli rumah yang baru.

"Kami takut setelah ganti rugi dibayarkan dan kami digusur, di mana kami akan tinggal?" kata Ruth, 41, dengan air mata yang berlinang. 

"Di mana kami bisa ibadah? Apakah kami harus membangun dari awal lagi? Saya kasihan dengan suami saya jika dia harus membangun semuanya lagi."

Hari-hari mereka kini diisi oleh suara bising ekskavator di lokasi pembangunan jalan tol, yang hanya terpaut 50 meter dari rumah mereka. Anak bungsu mereka yang berusia dua setengah tahun seringkali ketakutan mendengar suaranya. Keluarga itu juga hidup dalam kecemasan, khawatir suatu saat akan diusir paksa.

Jika pun nantinya mereka harus pindah, Setiyo tidak akan dengan bisa mudah membangun gereja lagi. Pasalnya ada persyaratan khusus untuk membangun tempat ibadah di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim.

Di antara syaratnya, minimal harus mendapatkan persetujuan dari 60 warga setempat dan tempat ibadah itu harus memiliki setidaknya 90 jemaah.

Pemindahan ibu kota ke bagian timur Kalimantan  diputuskan oleh Presiden Jokowi Widodo pada 2019, dengan alasan kota metropolitan Jakarta sudah kelebihan penduduk dan terancam tenggelam.

Pemerintah memilih sebuah lokasi di tengah belantara Kalimantan Timur untuk menjadi tempat dibangunnya ibu kota baru Indonesia, IKN.

Lokasi ini dipilih karena secara geografis terletak di bagian tengah negara kepulauan Indonesia, menjadikannya ibu kota baru bagi seluruh rakyat. Harapan lainnya, pembangunan ekonomi nantinya tidak akan lagi cuma berpusat di pulau Jawa.

Pada rencana awal, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN dilakukan tahun ini dan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus pada Sabtu mendatang akan digelar di sana.

Di tengah persiapan pemindahan ibu kota yang masih berlangsung, kekhawatiran merebak soal apakah IKN akan inklusif, terbuka bagi semua kalangan, dan menguntungkan masyarakat. Pertanyaan lain juga menyeruak, jangan-jangan megaproyek ini hanya untuk kalangan elite saja.  

IKN memang dianggap sebagai warisan dari Jokowi. Namun presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang telah berjanji akan meneruskan pembangunannya, demi memastikan kemajuan yang merata di seluruh Indonesia.

Dalam sidang kabinet perdana di IKN pada Senin (12 Agustus), Prabowo juga mengatakan: "Sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan."

Sembari menekankan kembali bahwa keberadaan IKN adalah untuk "meringankan daya dukung" pulau Jawa, Prabowo mengatakan: "Saya bertekad untuk melanjutkan. Kalau bisa dipercepat."

BISING, DEBU DAN RETAKAN DI DINDING

Di Balikpapan, kota terdekat dari IKN, beberapa warganya merasa tidak diuntungkan dengan pembangunan ibu kota baru.

Pembangunan IKN yang memakan anggaran sebesar Rp42,5 triliun akan dibangun dalam lima tahap.

Tahap pertama yang ditargetkan rampung tahun ini adalah pembangunan istana presiden, beberapa gedung kementerian dan infrastruktur dasar seperti jalan dan perumahan.

Tahapan terakhir ditargetkan selesai pada 2045, bertepatan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. IKN nantinya akan terhubung dengan kota-kota sekitar seperti Balikpapan dan Samarinda.

Saat ini IKN bisa ditempuh dengan dua jam berkendara dari Balikpapan. Namun ke depannya, pemerintah ingin memangkas waktu tempuh hingga setengahnya dengan adanya jalan tol baru.

Subroto, seorang tokoh warga, mengatakan akan ada ratusan orang yang terkena imbas dari pembangunan infrastruktur baru ini, termasuk keluarga Ruth.

Suami Ruth, Setiyo, mengaku setuju dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan dari Jakarta, kota metropolitan yang menjadi rumah bagi 10,5 juta orang. Menurut dia, keberadaan IKN akan memajukan perekonomian dan mengundang lebih banyak orang ke Kalimantan Timur, provinsi dengan populasi sekitar 3,7 juta penduduk.

Namun, Setiyo mengatakan pemindahan ibu kota seharusnya tidak merusak lingkungan atau mengganggu masyarakat yang hidup di sana.

"Kami sudah merasakan dampak dari pembangunan ini (IKN)," kata dia.

"Anak-anak saya secara psikologis terganggu dengan suara berisik (pembangunan jalan tol)."

Memang tidak semua warga di desa tempat Setiyo tinggal di Kelurahan Karang Joang akan digusur karena pembangunan jalan tol. Namun menurut Subroto, mereka juga ikut terkena getahnya.

"Dinding-dinding rumah mereka retak karena pembangunan," kata Subroto.

"Pembangunan juga sangat berisik dan berdebu. Banyak warga yang sakit, termasuk saya. Kami batuk-batuk dan gatal-gatal," imbuh pria 65 tahun ini.

Ketika CNA bertandang ke rumahnya pada 30 Juli lalu, Subroto menunjukkan retakan di dinding ruang tamu dan kamar mandinya.

CNA tidak bisa memastikan mengapa keretakan itu terjadi, namun menurut Subroto itu lantaran pembangunan jalan tol di dekat rumahnya.

Beberapa warga desa lainnya juga mengalami hal yang sama, kata Subroto. Mereka telah menuntut ganti rugi dari manajemen pembangunan jalan tol tersebut, tapi belum mendapatkannya.

Selain warga desa, beberapa jurnalis di Kalimantan Timur juga mengaku kesulitan mendapatkan informasi terkait IKN.

Ketika IKN pertama kali diumumkan, seorang jurnalis veteran di Balikpapan mengaku tidak sabar untuk meliput proyek tersebut.

Dia juga menyambut baik kemungkinan hadirnya rumah sakit dan sekolah yang lebih baik, sehingga menguntungkan masyarakat sekitar.

Namun kegembiraan itu perlahan memudar. Wartawan yang enggan disebutkan namanya ini mengaku kesulitkan meliput IKN.

Pertanyaan-pertanyaannya kepada otoritas IKN kerap tidak dijawab. Selain itu, kata dia, wartawan-wartawan lokal seringkali tidak diinfokan jika ada acara di IKN.

Pertanyaan soal bagaimana jurnalis lokal bisa meliput peringatan 17 Agustus di IKN belum juga terjawab sampai 7 Agustus lalu, 10 hari sebelum acara. 

"Peringatan Hari Kemerdekaan pertama di IKN adalah sejarah. Dan saya yakin semua jurnalis mau meliputnya," kata dia kepada CNA.

"Jadi saya bertanya kepada otoritas IKN bagaimana cara kami bisa meliputnya, tapi mereka bilang itu bukan tanggung jawab mereka. Lantas, dari mana kami sebagai wartawan lokal mencari informasi soal acara di daerah kami sendiri?"

Menurut dia, otoritas lebih memilih memberi informasi kepada wartawan di Jakarta. Hal ini, lanjut dia, yang kemudian memunculkan persepsi bahwa IKN hanya untuk kalangan elite.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pihaknya yang mengkoordinir peringatan Hari Kemerdekaan. Acara itu, kata Heru, masih didiskusikan dengan gubernur Kalimantan Timur dan Plt Kepala Otoritas IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.

"Kami masih mengumpulkan data soal kendaraan yang bisa masuk ke IKN pada Hari Kemerdekaan," kata Heru kepada CNA pada 8 Agustus lalu.

PENDAPATAN LEBIH BANYAK, TAPI...

Di IKN, atmosfernya penuh dengan optimisme meski juga diwarnai berbagai ketidakpastian.

Dalam undang-undang perubahan tahun 2023, IKN disebutkan akan memiliki luas sekitar 252.000 hektare, empat kali lebih besar dari Jakarta dan tiga kali dari Singapura.

IKN akan terdiri dari tiga wilayah: kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), kawasan IKN (KIKN) dan kawasan pengembangan IKN (KPIKN). 

Kawasan terkecil adalah KIPP dengan luas sekitar 6.000 hektare. KIKN kedua terbesar dengan 56.000 hektare dan wilayah sisanya adalah KPIKN.

Pembangunan sedang berlangsung di kawasan inti, tempat nantinya berdirinya gedung-gedung kementerian, perumahan, rumah sakit dan fasilitas lainnya.

Bangunan yang hampir rampung adalah istana presiden dengan bentuk menyerupai burung Garuda. Bulan lalu, Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya tidur di istana tersebut. Rencananya upacara Hari Kemerdekaan akan digelar di lapangan depan istana.

Dipercepatnya pembangunan IKN telah menghadirkan polusi suara dan udara bagi desa Bumi Harapan di kecamatan Sepaku yang masuk dalam KIKN, ujar seorang warga, Ishak.

Warga desa lainnya, Julfah, 36, mengaku harus membawa putrinya yang berusia tiga tahun ke dokter setiap bulan karena masalah pernapasan yang disebabkan polusi pembangunan IKN.

Kendati demikian, berbondong-bondongnya pekerja konstruksi ke IKN telah memberikan keuntungan tersendiri.

Sejak pembangunan dimulai pada 2022, pendapatan rumah tangga Julfah meningkat. Setiap harinya dia mampu mengantongi pendapatan Rp2,5 juta dengan berjualan gorengan di lokasi konstruksi. Padahal sebelum pembangunan IKN, pendapatannya hanya Rp500.000 per hari.

Warga desa lainnya juga membuka usaha seperti warung kecil-kecilan atau rumah makan, kata Ishak.

TIDAK ADA LAGI JALAN BERLUBANG  

Wajah Sepaku juga berubah dengan keberadaan IKN. Ketika CNA berkunjung 2019 lalu, tidak lama setelah Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota, Sepaku adalah sebuah wilayah yang sunyi.

Berpenduduk sekitar 38.000 orang, Sepaku dipenuhi persawahan dan pepohonan. Jalanannya menuju Balikpapan penuh dengan lubang.

Hampir tidak terlihat aktivitas perdagangan di pasar tradisional kecil bernama Rebo di jalan utama Sepaku.

Ketika pandemi COVID-19 mereda pada 2022 dan pembangunan IKN dimulai pada Juli tahun itu, Sepaku mulai menggeliat.

Lubang-lubang di jalanannya juga mulai ditambal, seiring semakin seringnya melintas truk-truk besar pembawa bahan bangunan ke IKN.

Persawahan juga perlahan mulai tak terlihat. Dedaunan di pepohonan yang tersisa berubah menjadi abu-abu, diselimuti debu tebal dari konstruksi bangunan.

Sementara Pasar Rebo sekarang menjadi lokasi perdagangan yang ramai dengan berdirinya gerai-gerai baru.

Beberapa warga Sepaku yang memiliki lahan dekat IKN harus merelakannya untuk pembangunan ibu kota baru.

Ishak sebagai seorang pemilik lahan mengaku belum menerima ganti rugi penuh atas tanahnya yang digunakan untuk IKN.

Dari sekitar 7.500 meter persegi lahan yang diberikannya ke pemerintah, kata dia, baru 25 persen yang dibayarkan kompensasinya. CNA telah menghubungi otoritas IKN untuk menanyakan kasus Ishak, tapi belum mendapatkan respons.

Ada kekhawatiran lain. Karena desa Bumi Harapan terletak di dalam wilayah IKN, Ishak cemas suatu hari nanti warganya akan diminta untuk pindah.

"Kami di sini merasa terganggu ... padahal Jokowi pada Februari 2022 kepada media mengatakan tidak akan mengganggu warga sekitar," kata Ishak, 60.

Ishak yang telah tinggal di Sepaku sejak 1986 mengatakan tidak ingin bernasib sama seperti orang Betawi di Jakarta.

"Kalau kita lihat Jakarta, apakah orang Betawi masih ada di sana? Tidak, mereka tidak ada. Mereka tinggal di pinggiran kota," kata Ishak, merujuk kepada penduduk Jakarta yang kini mayoritas berasal dari Jawa, sementara warga Betawi tersingkir setelah menjual tanah-tanah mereka untuk pembangunan ibu kota.

PROYEK BERLANJUT, TAPI WARGA INGIN KEADILAN

Para pengamat meyakini Jokowi mendorong agar pembangunan IKN selesai tahun ini dan upacara Hari Kemerdekaan - yang terakhir bagi dia sebagai presiden - digelar di sana.

Awalnya Jokowi mengatakan akan pindah ke IKN pada Juli tahun ini. Namun pada kunjungan 29 Juli lalu untuk memeriksa perkembangan terbaru, Jokowi yang menghabiskan tiga malam di istana baru mengatakan pembangunan IKN akan memakan waktu bertahun-tahun.

Lambatnya pembangunan IKN ditandai dengan tersendatnya pasokan listrik dan air. Ketika CNA makan siang di sebuah rumah makan di kawasan IKN, listriknya sempat mati dan tidak ada air yang mengalir.

Rumah makan lainnya juga mengalami pemadaman listrik dan terpaksa menggunakan generator.

Ketika ditanya soal kebocoran air minum saat pengujian, Jokowi mengatakan: "Masalah teknis seperti ini sering terjadi, bukan cuma sekali. Kan ini pekerjaan bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun.

"Banyak yang berpikir kita nih ngejar-ngejar, tidak kita ini tidak ngejar-ngejar. Pekerjaan ini sesuai dengan progres yang ada kok, sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang ada."
 

Berbicara kepada wartawan di IKN pada 12 Agustus lalu, Prabowo yang ditemani Jokowi mengatakan pembangunan IKN bisa memakan waktu puluhan tahun. Namun dia optimistis IKN sudah akan berfungsi sekitar lima tahun lagi.

"Saya bukan ahli teknik, tapi saya lihat potensinya. Saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai," kata Prabowo.

IKN memang belum mendapatkan investor asing, tapi para pengamat meyakini proyek ini akan terus dilanjutkan.

"Ini bukan masalah apakah IKN penting atau tidak, tapi proyek ini terlalu besar untuk gagal," kata Andry Satrio Nugroho, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Meski Prabowo berjanji akan melanjutkan IKN, namun menurut Andry ada kemungkinan pembangunannya akan melambat karena ada prioritas lain, biayanya pun akan bertambah.

"Harapannya karena pembangunannya sudah dimulai, akan dilanjutkan dengan kecepatan yang sama," kata dia.

Arya Fernandes, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan Jokowi setelah lengser kemungkinan akan turun tangan untuk memastikan pembangunan IKN berlanjut. "Saya kira dia telah membuat kesepakatan dengan Prabowo untuk mengadopsi (IKN) sebagai program strategis di pemerintahan baru nanti," kata Arya.

Para pemimpin negeri terus bekerja untuk memastikan pembangunan IKN tak terhenti. Namun bagi warga Kalimantan Timur seperti Ruth, yang terpenting menurutnya adalah keadilan bagi mereka yang terdampak proyek IKN.

"Saya cuma bisa berdoa agar ada jalan untuk bisa mendapatkan tanah dan membangun rumah baru," kata dia.

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini.