ICW anggap MBG Prabowo 'amburadul', desak untuk dihentikan

JAKARTA: Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MGB pemerintahan Prabowo "amburadul" karena ada berbagai pelanggaran di dalamnya. Karena itulah, ICW mendesak Prabowo untuk menghentikan program ini.

Hal ini disampaikan ICW pada pernyataannya awal pekan yang ini yang berjudul "Berjalan Amburadul, Prabowo Harus Hentikan MBG". 

Menurut ICW, pengelolaan anggaran MBG diduga sarat kecurangan. Hal ini salah satunya terungkap dari dugaan penggelapan penyaluran anggaran MBG yang membuat mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, terpaksa tutup karena merugi hampir Rp1 miliar.

"Mereka mengaku tidak menerima biaya dari Yayasan MBN, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran. Padahal, mitra dapur tersebut telah memasak 65.025 porsi selama Februari hingga Maret 2025," kata ICW.

Terkait hal ini, Presiden Prabowo telah berjanji akan mengusutnya. “Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kami jaga,” kata Prabowo pada Selasa lalu (22/4) dikutip dari Tempo.

Alasan lainnya mengapa ICW mendesak MBD harus dihentikan adalah adanya pelanggaran peraturan dalam hal penyalurannya, yaitu melalui skema bantuan pemerintah. 

Menurut ICW, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, anggaran "MBG mestinya diberikan langsung kepada penerima manfaat. Namun, anggaran tersebut justru dikirimkan ke pihak eksternal mitra BGN (Badan Gizi Nasional)".

Selain itu, kata ICW, MBG diwarnai ketimpangan layanan dan kualitas makanan yang buruk. 

"Kualitas makanan yang disediakan tidak memenuhi standar gizi minimal. Itu mencakup segi kandungan protein, vitamin, maupun keragaman menu. Terdapat temuan siswa di sekolah disajikan telur rebus yang tak layak dikonsumsi. Di beberapa sekolah, siswa bahkan membuang makanan karena rasa yang tak sedap," ujar ICW.

Salah satu kasus yang mencuat dalam hal ini adalah peristiwa keracunan 78 siswa diduga akibat MBG di Cianjur, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani, juga telah mendesak untuk dilakukan evaluasi secara komprehensif, mulai standar mutu, keamanan pangan, hingga kehigienisan proses penyajian menu

Namun berbeda dengan ICW yang menghendaki MBG dihentikan, Puan mengatakan bahwa program andalan Prabowo ini masih baru sehingga banyak yang perlu disempurnakan.

“Jadi mari kita beri kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program ini, karena MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, khususnya bagi anak-anak kita,” kata Puan dikutip dari kumparan.

PRABOWO: MBG UNTUNGKAN DESA HINGGA RP6 MILIAR/TAHUN

Kendati menemui banyak kendala, Presiden Prabowo mengatakan MBG telah membawa keuntungan ekonomi bagi desa-desa di Indonesia.

Dalam sambutannya saat meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, Rabu lalu, Prabowo mengatakan pertumbuhan ekonomi di desa berkat MBG mencapai Rp6 miliar dalam 1 tahun.

"Dengan program Makan Bergizi, uang yang beredar di tiap desa itu ditambah (menjadi) Rp6 miliar satu tahun. Minimal (Rp) 5 (miliar), 6 (miliar) ada yang 7 (miliar), ada yang 8 miliar. Yang tadinya hanya (Rp) 1 miliar beredar di desa menjadi (Rp) 6 miliar satu desa," kata Prabowo, seperti diberitakan Antara.

Prabowo menjelaskan, hal ini terjadi berkat pesatnya peningkatan peredaran uang di desa berkat pembelian komoditas pertanian sebagai bahan baku menu MBG.

"Karena tiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, beli ayam, beli ikan, beli sayur, beli tomat, beli wortel, beli timun. Ini ekonomi desa, ekonomi kecamatan, hidup," kata Prabowo.