Ibu kota pindah ke IKN kian dekat? Prabowo restui desain gedung MPR/DPR, target rampung 2027

JAKARTA: Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara, dengan target penyelesaian pada 2027 hingga semester I 2028.

Sebelumnya belum lama ini dilaporkan Istana Wakil Presiden juga sudah rampung dibangun.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan persetujuan desain tersebut diberikan pada pekan lalu. Menurut dia, arahan Presiden juga mencakup penegasan filosofi bangunan yang harus mencerminkan wibawa lembaga negara.

“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah 2027, dan paling lambat semester I 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” kata Basuki dalam keterangan resmi diwartakan CNN Indonesia, dikutip Rabu (23/4).

Pembangunan kawasan tersebut telah masuk tahap kontrak sejak akhir 2025. Pada awal 2026, desainnya sempat disesuaikan mengikuti arahan Presiden untuk penyempurnaan konsep.

Perancangan kawasan legislatif dan yudikatif dilakukan dengan merujuk studi banding ke sejumlah negara, termasuk Turki, India, dan Mesir. Pendekatan itu disebut ditujukan untuk menghadirkan rancangan yang fungsional sekaligus merefleksikan identitas Indonesia.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang ikut meninjau lokasi pembangunan, mengatakan kompleks parlemen di IKN dirancang berada pada kontur yang lebih tinggi dibanding bangunan pemerintahan lain di sekitarnya. Menurut dia, rancangan tersebut dimaksudkan untuk memberi karakter kuat pada kawasan lembaga negara.

“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” kata Muzani.

Ia juga menilai perkembangan fisik IKN semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk setelah rampungnya sejumlah bangunan seperti Istana Wakil Presiden, bandara, dan Masjid Negara.

Dengan disetujuinya desain kawasan legislatif dan yudikatif, pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di IKN berlanjut ke tahap berikutnya. Kawasan ini dirancang untuk mendukung fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam satu wilayah pemerintahan yang terintegrasi.