Hanya uji keamanan, hacker Brain Cipher janji serahkan kunci ransomware PDN tanpa bayaran
Brain Cipher sebelumnya meminta tebusan sebesar 8 juta dollar AS atau sekitar Rp 131 miliar untuk membuka kunci enkripsi data yang disandera.
JAKARTA: Kelompok peretas Brain Cipher yang menyandera data di Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) di Surabaya, Jawa Timur, mengumumkan akan memberikan kunci untuk membuka data tersebut secara gratis, tanpa perlu pembayaran tebusan.
Brain Cipher menyebutkan kunci untuk membuka akses enkripsi PDNS 2 akan diberikan besok Rabu (3 Juli) dalam sebuah unggahan di forum dark web Ransomware Live yang kemudian diunggah ulang oleh akun perusahaan intelijen siber @stealthmole_int.
Jika kunci ini benar diberikan, server PDNS 2 yang telah lumpuh sejak 20 Juni akan pulih besok.
Kelompok hacker ini juga menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia atas serangan siber ini.
“Kami mohon maaf kepada warga negara Indonesia karena peretasan PDNS 2 berdampak pada banyak pihak,” tulis Brain Cipher pada Selasa pagi (2 Juli).
Brain Cipher, lebih jauh, menjelaskan serangan ransomware ini dilakukan sebagai bagian dari Pentest (Penetration Testing) dan tidak memiliki motif politik.
Penetration testing adalah proses menguji keamanan sistem jaringan komputer dengan mensimulasikan serangan siber dengan tujuan menemukan kelemahan dalam sistem dan mencegah peretasan.
Ransomware merujuk ke program jahat (malware) yang mengunci data di komputer dengan enkripsi, lalu berusaha memeras korban dengan meminta tebusan.
Varian ransomware yang digunakan dalam serangan mematikan ini adalah salah satu varian terbaru dari Lockbit 3.0.
Awalnya Brain Cipher meminta tebusan sebesar 8 juta dollar AS atau sekitar Rp 131 miliar untuk membuka kunci enkripsi data yang disandera.
Mereka berharap serangan ini akan menyadarkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keamanan siber, terutama dengan merekrut sumber daya manusia yang kompeten.
Serangan ransomware melumpuhkan 210 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan gangguan layanan terparah terjadi pada layanan imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan pihaknya telah mengetahui celah yang menyebabkan PDNS 2 diserang ransomware.
Penggunaan kata sandi atau password sembarangan diduga menjadi celah serangan siber.
“Dari hasil forensik, kami sudah bisa mengetahui siapa user yang menggunakan password-nya dan akhirnya menyebabkan masalah serius ini,” kata Hadi dikutip Kompas usai rapat koordinasi penggantian PDNS 2 di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (1 Juli).
Pemerintah akan mewajibkan kementerian hingga instansi pemerintahan daerah menyediakan data cadangan sebanyak 3 sampai 4 lapis guna menghindari risiko kehilangan data jika terjadi peretasan.
Data-data umum dari kementerian/lembaga hingga instansi pemerintahan daerah, seperti statistik dan sebagainya, akan disimpan dalam fasilitas komputasi awan (cloud).
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel CNA.id dengan klik tautan ini
