Gubernur Dedi Mulyadi usul vasektomi pria jadi syarat terima bansos, jangan hanya mau kenikmatan seksual

BANDUNG: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajukan usulan tidak biasa yang dapat mengubah pola pemberian bantuan sosial (bansos) di wilayahnya.

Diberitakan TV One, dalam sebuah rapat koordinasi dengan para kepala desa dan lurah di Bandung, Senin (28/4), Dedi mengusulkan agar suami dari penerima bansos diwajibkan menjalani vasektomi, sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh bantuan.

Vasektomi adalah prosedur medis yang dilakukan pada pria untuk mencegah kehamilan, dengan cara memotong atau menyumbat saluran sperma.

Usulan ini, menurut Dedi, dilatarbelakangi oleh temuan lapangannya yang menunjukkan bahwa banyak keluarga kurang mampu yang memiliki banyak anak, meskipun kondisi ekonomi mereka terbatas.

VASEKTOMI SEBAGAI SOLUSI KELUARGA PRASEJAHTERA

Dedi Mulyadi menjelaskan, di beberapa daerah seperti Majalengka, dia bertemu dengan keluarga yang memiliki lebih dari sepuluh anak, meski hidup dalam keterbatasan.

Salah satunya, seorang ibu yang sedang hamil anak ke-11, meskipun keluarga tersebut tergolong dalam golongan prasejahtera.

Fenomena seperti ini, menurut Gubernur berusia 54 tahun itu, menjadi penyebab utama kesulitan ekonomi di banyak keluarga kurang mampu.

"Saya pernah bertemu dengan anak-anak yang menjual kue di alun-alun, dan saya bertemu dengan orang tuanya yang sedang tinggal di kontrakan. Ayahnya ada, anak-anaknya menjual kue, namun mereka sudah memiliki sepuluh anak, dan ibunya lagi hamil anak ke-11," ungkap Dedi kepada Kompas.com

Sosok yang akrab dipanggil KDM itu pun menekankan bahwa banyak keluarga yang memilih untuk melahirkan melalui operasi sesar, yang biayanya tidak sedikit, sementara mereka bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, uang yang dikeluarkan untuk biaya persalinan bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif, seperti membangun rumah.

"Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makanya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup, menafkahi dengan baik," serunya.

MENJAGA TANGGUNG JAWAB REPRODUKSI

Lebih jauh lagi, Dedi menyarankan agar program Keluarga Berencana (KB) yang sudah ada, digencarkan kembali dengan pendekatan yang lebih inklusif.

Selama ini, KB sering dianggap sebagai tanggung jawab perempuan saja, yang harus menggunakan alat kontrasepsi.

Dedi menegaskan bahwa kini saatnya para suami juga mengambil bagian dalam program KB, terutama melalui vasektomi.

“Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu dan harus hari ini dikejar yang KB harus laki-laki. Kenapa? Jangan membebani perempuan. Perempuan jangan jadi orang yang menanggung beban reproduksi,” katanya

“Kenapa? Sebab nu beukian salakina (yang suka begitu laki-laki). Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya,” imbuh Dedi.

Dedi Mulyadi juga mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar akan menerapkan syarat khusus bagi penerima bantuan sosial.

Dalam data kependudukan para penerima bansos, akan dicantumkan apakah mereka sudah mengikuti program KB atau belum. Jika belum, mereka harus mengikuti program KB terlebih dahulu, dan untuk suami, harus melalui vasektomi.

"Jadi, ketika bantuan sosial akan disalurkan, kami akan mengecek terlebih dahulu apakah mereka sudah ber-KB atau belum. Jika belum, mereka harus mengikuti KB, dan untuk pria, itu harus vasektomi. Ini bukan sekadar usulan, ini serius," tegas Dedi.