Skip to main content
Iklan

Indonesia

Mensesneg: Gibran sampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo

Pertemuan antara Gibran dan Prabowo berlangsung selama 2,5 jam.

 Mensesneg: Gibran sampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Facebook/Gibran Rakabuming)

10 Nov 2026 04:30PM (Diperbarui: 10 Nov 2026 04:53PM)

JAKARTA: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11), di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap dirinya menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah SMA-nya.

Laporan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengatakan Gibran bertemu dengan Prabowo selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa pagi.

"Beliau (Gibran) menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo dalam konferensi yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.

Lebih lanjut, Prasetyo membantah bahwa Presiden "menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut". Mensesneg juga tidak secara gamblang mengatakan bahwa Prabowo menerima niatan pengunduran diri Wapres, atau terkait langkah selanjutnya yang akan diambil.

"Namun di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," kata Prasetyo.

"Bapak Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara."

Niat Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden muncul di tengah meningkatnya tekanan politik di DPR.

Sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran, menurut anggota DPR Mardani Ali Sera, seperti diberitakan CNN Indonesia pada Selasa (10/11). 

Ketua DPR Puan Maharani membenarkan telah menerima laporan usulan tersebut dan mengatakan DPR akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober menyatakan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran untuk pencalonannya pada Pilpres 2024 tidak sah. Sebelumnya, pada 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.

Ikuti saluran WhatsApp CNA Indonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.

Source: CNA/da(ps)

Juga layak dibaca

Iklan
Iklan