Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa siap diluncurkan, investor asing mana yang tertarik?

JAKARTA: Pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut, lembaga khusus yang akan menangani proyek strategis nasional pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di kawasan Pantai Utara Jawa, termasuk Jakarta.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, badan ini dibentuk sebagai respons terhadap permasalahan kronis yang terus menghantui wilayah pesisir, seperti penurunan muka tanah (land subsidence) dan banjir rob.

Menurutnya, ide tanggul laut telah lama menjadi pembahasan serius di berbagai forum ilmiah dan akademik.

“Setiap tahun terjadi subsidence, permukaan tanah kita turun. Kalau terjadi pasang rob, warga yang tinggal di pantai utara Jakarta hidup dalam kondisi memprihatinkan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/6), dikutip dari Kumparan.

DARI BANTEN KE GRESIK: PROYEK 500 KILOMETER

Prasetyo menjelaskan, tanggul laut ini akan membentang dari Banten hingga Gresik sepanjang 500 kilometer. Proyek ini dipandang sebagai solusi jangka panjang yang dapat meredam dampak bencana iklim, sekaligus menjaga keberlangsungan wilayah padat penduduk.

“Salah satu solusinya adalah dengan giant sea wall. Formulasinya masih berjalan lintas kementerian, termasuk dengan pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Banten, Jabar, dan Jatim,” ungkapnya.

Pemerintah menargetkan struktur kelembagaan badan ini dapat difinalisasi dan diluncurkan pada tahun 2025.

Dalam prosesnya, beberapa negara mitra telah menunjukkan ketertarikan untuk terlibat secara informal, termasuk Tiongkok dan Korea Selatan.

“Dari China sudah menyampaikan ketertarikan, juga Korea Selatan saat forum Indonesia-Korea kemarin,” kata Prasetyo.

Presiden Prabowo sebelumnya memaparkan bahwa proyek tanggul laut raksasa membutuhkan dana sedikitnya Rp1.297 triliun, dengan estimasi pembangunan mencapai 20 tahun.

Untuk wilayah Teluk Jakarta saja, proses konstruksi diperkirakan memakan waktu 8 hingga 10 tahun, dengan pembiayaan yang dapat melibatkan alokasi APBD Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp8 hingga Rp10 triliun.

Dengan hadirnya Badan Otorita Tanggul Laut, pemerintah berharap proyek ini dapat dikelola secara lebih terintegrasi dan efisien, serta menjawab tantangan jangka panjang terkait krisis iklim, kenaikan muka air laut, dan ancaman ekologis yang membayangi kawasan pesisir utara Jawa.