Gaya koboi Menkeu Purbaya: Disukai publik, tapi bikin cemas investor

JAKARTA: Dua bulan sejak dia menjabat menteri keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa selalu menjadi sorotan karena kebijakan fiskal dan gaya bicaranya.

Purbaya telah mengalihkan dana pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan anggaran belanja negara meski berisiko memperlebar defisit serta melontarkan berbagai pernyataan yang terkesan menyerang menteri dan pejabat tinggi lainnya.

Ketika menjabat ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), nama Purbaya tidak terlalu terdengar. Namun teknokrat ini langsung menonjol saat menjabat menteri keuangan, berkat gaya bicaranya yang blak-blakan dan terkadang tanpa filter.

"Dia tidak takut menyuarakan pendapatnya dan menghindari istilah keuangan yang teknis agar masyarakat bisa memahami arah kebijakan ekonominya," kata ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet kepada CNA.

Masyarakat juga turut menaruh perhatian.

Dalam survei Indikator Politik pada 8 November lalu, Purbaya adalah menteri dengan kinerja terbaik ketiga di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah sebuah pencapaian bagi seseorang yang sebelumnya tidak dikenal di luar lingkaran kebijakan ekonomi Indonesia.

Survei tersebut dilakukan Indikator terhadap 1.200 orang dari 20 hingga 27 Oktober, sekaligus menandai setahun kepemimpinan Prabowo.

Namun sepertinya antusiasme yang sama tidak dirasakan oleh investor dan analis.

Purbaya dianggap melakukan pergeseran kebijakan yang terlalu drastis dibandingkan pendekatan hati-hati pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.

Beberapa hari setelah dilantik pada awal September lalu, Purbaya mengumumkan akan menarik Rp440 triliun dana hasil surplus anggaran yang dijaga ketat oleh Sri Mulyani dan kini mengendap di Bank Indonesia.

Sejak saat itu, Purbaya telah menggunakan setengah saldo anggaran lebih (SAL) itu, sebesar Rp200 triliun, dan menyuntikkannya ke bank-bank milik pemerintah untuk meningkatkan likuiditas. Menurut dia, ini adalah cara untuk menstimulasi perekonomian.

“Investor khawatir karena (Purbaya) menggunakan dana yang seharusnya disimpan untuk keadaan darurat, seperti menstabilkan rupiah atau meredam dampak krisis keuangan dan pandemi,” kata Tauhid Ahmad dari lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Menurut Bhima Yudhistira dari CELIOS, potensi guncangan ekonomi kini makin besar karena tekanan global imbas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif tinggi terhadap sebagian besar negara mitra dagang.

Purbaya menyatakan masih mempertimbangkan penggunaan sisa dana surplus tersebut, namun menegaskan seluruhnya akan dimanfaatkan.

SEPERTI "KOBOI"

Pria berusia 61 tahun itu memulai karier profesionalnya pada 1980–1990-an sebagai insinyur di industri perminyakan, sebelum beralih ke sektor keuangan pada tahun 2000.

Selama 15 tahun berikutnya, ia bekerja di perusahaan investasi milik negara, Danareksa, sebagai ekonom dan kemudian menjabat direktur utama di unit sekuritas perusahaan tersebut.

Peran pertamanya di pemerintahan dimulai pada 2015 saat ia diangkat sebagai deputi di Kantor Staf Presiden. Setelah itu, ia berpindah tugas di beberapa kementerian sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2020.

Masa jabatannya di LPS semestinya berakhir pada 23 September, namun beberapa pekan sebelum itu, Presiden Prabowo Subianto mengangkatnya menjadi Menteri Keuangan dalam perombakan besar kabinet.

"Saya pikir saya ditipu, saya cek nomor teleponnya bener apa nggak, ternyata betulan," kata Purbaya di Istana Presiden usai dilantik, mengenang momen ketika ia menerima kabar penunjukannya dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Perombakan kabinet dilakukan menyusul gelombang protes anti-pemerintah pada akhir Agustus hingga awal September, yang dipicu kenaikan biaya hidup, ketimpangan, serta anggapan bahwa para elite abai terhadap penderitaan rakyat.

Dalam salah satu aksi tersebut, rumah milik Sri Mulyani di pinggiran Jakarta dijarah oleh perusuh. Ia tidak berada di rumah saat kejadian.

Beberapa jam setelah dilantik, Purbaya mengatakan aksi protes akan berhenti ketika dia berhasil meningkatkan perekonomian hingga enam atau tujuh persen.

“Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” kata Purbaya seperti dikutip Tempo.

Komentar tersebut menuai kecaman karena dianggap tidak sensitif dan terkesan arogan. Sehari kemudian, Purbaya meminta maaf dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata.

"Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi, kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya koboi," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menkeu di Kementerian Keuangan.

"Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di (Kementerian) Keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir sana-sini."

Kendati mengatakan akan berhati-hati bicara, tapi Purbaya tetap blak-blakan.

Dia secara terbuka mengkritik program dan tata kelola keuangan kementerian lain, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritikannya itu akhirnya memaksa beberapa menteri dan pejabat tinggi mengeluarkan pembelaan.

Pada 15 Oktober, Purbaya mengkritik Dana Kekayaan Negara (DKN) Indonesia, Danantara, karena menggunakan dividen yang diterima dari BUMN untuk membeli obligasi yang diterbitkan pemerintah, langkah yang menurutnya terlalu aman dan tidak menguntungkan.

"Saya sempat kritik (Danantara). Kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa?” ujar Purbaya.

Sehari kemudian, Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, dikutip Detik mengatakan bahwa investasi obligasi tersebut bersifat sementara sambil menunggu peluang investasi yang lebih menguntungkan.

“Perdebatan semacam ini seharusnya dibahas secara internal. Mengkritik menteri lain di ruang publik hanya akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid,” ujar Bhima, seraya menambahkan bahwa pertikaian terbuka semacam itu bisa menggerus kepercayaan investor.

Tapi Purbaya tidak memperlihatkan tanda-tanda akan berubah.

"Saya sudah dikritik banyak orang, katanya jangan ngomong-ngomong komentarin menteri ini, menteri itu. Tapi saya enggak ngomentarin, sebetulnya saya jaga duit (pemerintah) agar aman, sekaligus memastikan program ekonominya berjalan dengan baik," kata dia dalam diskusi soal setahun pemerintahan Prabowo di Jakarta pada 16 Oktober lalu, dikutip dari Metro TV.

Purbaya bahkan mengatakan bahwa Prabowo ingin agar dia tetap bersikap blak-blakan.

“Saya baru tahu ada orang yang tidak menerima saya. Tapi tidak mengapa. Demi negara, saya tidak peduli,” kata Purbaya pada 30 Oktober seperti dikutip CNN Indonesia. “Ini arahan daripada Presiden Prabowo. Saya hanya membantu Presiden - dalam versi yang lebih lembut.”

Keputusan dan gaya Purbaya tampaknya disenangi oleh masyarakat.

Menurut survei Indikator Politik yang dirilis pada November, 84,1 persen responden menilai kinerjanya baik, menempatkannya di posisi ketiga setelah Menteri Pertanian Amran Sulaiman (84,9 persen) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (84,5 persen).

Namun, Amran dan Teddy sudah lebih lama dikenal publik. Amran sebelumnya menjabat posisi yang sama pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, sementara Teddy mulai dikenal sejak menjadi ajudan yang mendampingi Prabowo selama kampanye pemilihan presiden 2024.

Survei yang sama juga menunjukkan 1,5 persen responden menyatakan akan memilih Purbaya jika ia maju sebagai calon presiden, menempatkannya di urutan ketujuh dalam bursa kandidat potensial 2029.

Ia berada di bawah mantan capres Anies Baswedan (peringkat ketiga, 9 persen) dan Ganjar Pranowo (peringkat keenam, 3,7 persen), sementara Prabowo berada di posisi teratas dengan dukungan 46,7 persen.

Menariknya, baik Amran maupun Teddy tidak masuk dalam daftar 10 besar calon presiden potensial.

Bahkan sebelum survei itu dirilis, sejumlah partai politik telah secara terbuka memuji Purbaya, mengisyaratkan ketertarikan mereka untuk merekrut menteri yang dikenal vokal tersebut.

Namun, Purbaya segera menepis kemungkinan dia bergabung partai. Kepada kantor berita Antara pada 29 Oktober, ia menegaskan, “Saya tidak tertarik pada politik”.

"TIDAK PERLU PANIK"

Kebijakan dan gaya komunikasi Purbaya ternyata kurang mendapat sambutan positif dari kalangan investor dan analis pasar.

Awal tahun ini, Indonesia sempat mencatat minat asing yang tinggi terhadap surat utang pemerintah, dengan arus modal masuk mencapai puncaknya sekitar US$4,6 miliar (Rp73,6 triliun) pada akhir Agustus. Namun tren itu berbalik arah setelah Sri Mulyani digantikan.

Menurut Bloomberg, hingga 17 November, investor asing telah melepas surat utang pemerintah Indonesia senilai bersih US$187,6 juta (Rp3 triliun), menjadikan Indonesia satu-satunya pasar di Asia Tenggara yang mengalami arus keluar investasi asing bersih di sektor obligasi tahun ini.

“Mereka awalnya bersikap hati-hati saat Sri Mulyani diganti. Tapi setelah melihat arah kebijakan penggantinya yang jauh berbeda, kehati-hatian itu berubah menjadi kekhawatiran,” ujar Bhima.

Selain menarik SAL yang disisihkan pendahulunya untuk “dana darurat”, Purbaya juga merevisi anggaran 2026 yang sebelumnya disusun di bawah Sri Mulyani.

Pada 19 September lalu, DPR menyetujui menaikkan target anggaran belanja negara dari semula Rp3.792,4 triliun menjadi Rp3.842,7 triliun, sekaligus memperlebar defisit dari Rp638,8 triliun atau setara 2,48 persen dari PDB, menjadi Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen PDB.

Para analis menilai langkah tersebut berisiko karena mempersempit ruang fiskal untuk menahan dampak kebijakan tarif baru Presiden AS Donald Trump yang mengguncang industri manufaktur Asia.

Purbaya juga tampak santai menanggapi utang Indonesia yang mencapai Rp9.138,05 triliun atau 39,8 persen dari PDB per Juni 2025.

"Lihat negara-negara Eropa, semua mendekati 100 persen sekarang ... Jadi Anda enggak usah terlalu panik," kata Purbaya pada 29 Oktober lalu di Jakarta, dikutip dari CNBC Indonesia.

Dalam seminar yang digelar Kamar Dagang Amerika (AmCham) pada 17 November, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga berupaya meredam kekhawatiran terkait kenaikan utang dan defisit.

“Kami tetap berkomitmen menjaga defisit dalam batas aman dan berkelanjutan di kisaran tiga persen terhadap PDB. Tujuan kami adalah memastikan risiko fiskal tetap terkendali sekaligus menjaga ruang yang cukup untuk membiayai program prioritas pemerintah,” ujarnya.

Thomas merujuk pada program seperti inisiatif makan gratis, yang memiliki anggaran sebesar Rp171 triliun dan diperkirakan naik dua kali lipat pada tahun depan.

Pemerintahan Prabowo juga tengah menyiapkan lebih dari 80.000 koperasi desa, menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi jutaan warga, serta membangun jutaan rumah terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah. Program-program tersebut diperkirakan akan menelan anggaran negara hingga triliunan setiap tahunnya.

Dampak kebijakan Purbaya akan lebih terlihat pada Februari mendatang ketika Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan pertumbuhan ekonomi untuk kuartal terakhir 2025.

MENEPATI JANJI PRESIDEN

Dalam pidato kenegaraan perdananya pada Agustus, Presiden Prabowo menyatakan pemerintahannya akan berupaya memperkecil defisit anggaran dengan meningkatkan penerimaan negara dan menindak apa yang ia sebut penganut “serakahnomics”: pejabat korup, penambang ilegal, dan pengemplang pajak.

Presiden mengatakan, setelah kebocoran penerimaan ini dapat ditutup, anggaran Indonesia berpotensi beralih menjadi surplus pada 2027 atau 2028.

Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya berjanji akan menindaklanjuti komitmen tersebut. Ia mengatakan kementeriannya tengah mengejar daftar 200 pengemplang pajak terbesar yang secara total berutang sekitar Rp60 triliun kepada negara.

"Sampai sekarang baru terkoleksi Rp 8 triliun. Sebagian besar masih membayar cicilan dan sebagian lagi masih dikejar,” kata Purbaya pada 14 November lalu, dikutip Kompas.

Ia juga berencana menindak penyelundupan pakaian bekas impor yang menurutnya mengancam industri dalam negeri.

Namun para ahli tetap skeptis, mengatakan bahwa janji serupa telah berulang kali disampaikan sebelumnya.

“Setiap kali muncul skandal, selalu ada janji reformasi. Beberapa hal memang dibenahi, sejumlah prosedur diperketat — tapi perlahan, semuanya kembali seperti semula,” kata Achmad Nur Hidayat, ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Achmad menambahkan, Purbaya perlu menutup celah hukum yang memungkinkan praktik semacam itu dan menghukum pejabat yang membantu pengemplang pajak maupun penyelundup.

Sementara itu, keputusan Purbaya untuk mengalihkan sebagian surplus anggaran guna menambah modal di beberapa bank milik negara sejauh ini belum menunjukkan hasil nyata.

Menurut data Bank Indonesia, pertumbuhan kredit pada Oktober tercatat sebesar 7,36 persen, melambat dari 7,70 persen pada September.

Namun, Purbaya tampak tak gentar.

“Kami tidak akan (meninjau ulang),” katanya kepada wartawan pada 20 November saat ditanya apakah kebijakan itu akan dievaluasi. “Justru saya akan menambah lagi dana (ke bank-bank).”

Pernyataan seperti itu memicu kekhawatiran di kalangan analis.

“Pertumbuhan kredit melambat bukan karena bank kekurangan modal, tapi karena konsumen menunda pembelian besar dan dunia usaha menahan ekspansi di tengah ketidakpastian ekonomi,” ujar Yusuf dari CORE.

Para ahli menilai, Purbaya perlu lebih mengandalkan data dan bukti sebelum mengambil langkah fiskal besar, serta bersedia mendengar kritik dan menyesuaikan arah kebijakan jika hasilnya berbalik negatif.

“Pada akhirnya, seorang menteri keuangan yang baik tidak dinilai dari popularitas di survei,” kata Bhima. “Yang terpenting adalah seberapa jauh ia mampu menepati janji reformasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.”