Pemerintah naikkan fuel surcharge 38%, harga tiket pesawat dijaga hanya naik 9-13%

JAKARTA: Kenaikan harga avtur global mulai memberi tekanan pada industri penerbangan domestik, mendorong pemerintah Indonesia menyesuaikan berbagai komponen biaya operasional maskapai tanpa membebani penumpang secara berlebihan.

Pemerintah memutuskan menetapkan kenaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) menjadi 38 persen untuk seluruh jenis pesawat, baik jet maupun propeller.

“Sebelumnya jet hanya 10 persen dan propeller 25 persen. Sekarang semuanya disesuaikan menjadi 38 persen,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Senin (6/4).

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) sebelumnya telah mendesak pemerintah segera merealisasikan kenaikan fuel surcharge dan Tarif Batas Atas (TBA) penerbangan domestik.

INACA mengusulkan kenaikan fuel surcharge dan TBA masing-masing sebesar 15 persen. 

Kebijakan ini merupakan penyesuaian dari skema sebelumnya yang mengacu pada batas atas tarif tahun 2019, di mana fuel surcharge untuk pesawat jet berada di level 10 persen dan propeller sebesar 25 persen.

Dengan penyesuaian tersebut, kenaikan surcharge untuk pesawat jet mencapai sekitar 28 persen, sementara untuk pesawat propeller naik sekitar 13 persen.

Penetapan ini dilakukan setelah koordinasi dengan maskapai penerbangan domestik.

“Kami tidak sepihak dalam menetapkan kenaikan fuel surcharge. Ini adalah hasil koordinasi dengan maskapai yang beroperasi di Indonesia,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam konferensi pers, Senin (6/4).

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga avtur yang merupakan bahan bakar non-subsidi dan mengikuti mekanisme pasar global.

“Kalau kita tidak menyesuaikan, maka berbagai maskapai penerbangan lain bisa memanfaatkan perbedaan harga tersebut,” Airlangga menekankan.

Di berbagai negara, harga avtur juga telah mengalami kenaikan, seperti di Thailand yang mencapai Rp29.518 per liter dan Filipina 25.326 per liter. Di Indonesia, per 1 April 2026, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta tercatat berada di kisaran Rp23.551 per liter.

Kenaikan harga ini, sebut Airlangga, berdampak signifikan terhadap struktur biaya maskapai, mengingat avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional penerbangan.

PEMERINTAH JAGA HARGA TIKET

Meski fuel surcharge mengalami kenaikan signifikan, pemerintah memastikan harga tiket pesawat domestik tetap terkendali.

“Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13 persen.” kata Airlangga.

Untuk menahan lonjakan tersebut, pemerintah memutuskan menanggung sebesar 11 persen pajak pertambahan nilai (PPN) tiket angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

“Jumlah subsidi yang diberikan pemerintah sekitar Rp1,3 triliun per bulan,” sambung Airlangga. 

Kebijakan fuel surcharge dan PPN-DTP ini diberlakukan dalam jangka waktu dua bulan dan akan terus dievaluasi sesuai perkembangan geopolitik dan harga energi global.

Selain itu untuk menjaga daya saing ekosistem industri penerbangan, Pertamina juga memberikan relaksasi sistem pembayaran avtur kepada maskapai melalui mekanisme business to business.

Tidak ketinggalan, untuk memperkuat efisiensi biaya, pemerintah juga memberikan insentif penghapusan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen.

“Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya operasional maskapai,” ucap Airlangga. 

Sebelumnya, Airlangga mengatakan nilai bea masuk suku cadang pesawat mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun. Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri maintenance, repair, and overhaul (MRO) dalam negeri serta diharapkan membuka banyak lapangan kerja.