FOKUS: Sudah enam bulan Prabowo jadi presiden, bagaimana kinerja pemerintahannya?

JAKARTA: Mengemban banyak peran sebagai pegawai kantoran, ibu, istri dan anak, membuat Widya, 41, tidak punya cukup waktu mempersiapkan bekal makanan untuk kedua anaknya.

Namun situasi berubah sejak Januari lalu ketika putrinya yang berusia 16 tahun mulai mendapat makan gratis di sekolah negeri tempatnya belajar di daerah Jakarta Barat.

Dua bulan kemudian, putra Widya yang berusia 10 tahun juga mendapat makan bergizi gratis (MBG), program andalan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi malnutrisi dan gizi buruk (stunting).

Widya yang bekerja sebagai petugas layanan pelanggan di salah satu perusahaan energi melihat sisi positif dari program ini.

Putrinya kini senang makan sayuran karena mendapat menu yang berbeda di sekolah setiap hari. Widya juga tidak perlu repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anak di pagi hari.

"Makan bergizi gratis bagus buat anak-anak karena mereka bisa makan makanan yang sehat dan bergizi," kata Widya.

"Program ini juga membantu orang tua berhemat uang untuk beli makanan."

Prabowo yang dilantik 20 Oktober tahun lalu, telah gencar mengampanyekan program makanan bergizi gratis semenjak mencalonkan diri sebagai presiden. 

Dia menegaskan bahwa program ini harus menjangkau 82,9 juta orang dari total 280 juta populasi Indonesia. Masyarakat yang menjadi sasaran mencakup pelajar, ibu hamil, dan keluarga miskin.

Targetnya adalah menciptakan anak yang tumbuh sehat dan produktif agar Indonesia bisa menjadi negara maju di usianya yang ke-100 tahun pada 2045 - atau yang dikenal sebagai Indonesia Emas.

Diluncurkan pada 6 Januari 2025, program populis ini berhasil merebut hati banyak orang, tercermin pada tingkat kepuasan terhadap Prabowo di 100 hari pemerintahannya.

Survei Kompas menunjukkan hampir 81 persen dari 1.000 responden mengaku puas dengan kinerja tiga bulan pertama Prabowo yang dinilai berhasil menunai janji kampanye dengan cepat.

Survei lainnya oleh LSI juga mendapati tingkat kepuasan hingga 81 persen.

Namun tidak semua orang puas dengan kinerja Prabowo dan koalisi pemerintahannya yang menguasai 70 persen kursi di parlemen.

Salah satu yang membuat tidak puas adalah pemangkasan anggaran hingga Rp256 triliun untuk kementerian dan lembaga pada akhir Januari lalu. Anggaran yang dipangkas kemudian direalokasikan untuk membiayai berbagai program, salah satunya MBG yang membutuhkan dana hingga Rp400 triliun.

Pemangkasan anggaran besar-besaran ini memicu aksi protes Indonesia Gelap yang dimotori oleh mahasiswa, kurang dari empat bulan Prabowo berkuasa.

Langkah lain dari Prabowo yang memicu kemarahan publik adalah memberikan porsi lebih besar bagi militer di pemerintahan, ditandai dengan disahkannya RUU militer yang kontroversial.

Saat ini, pemerintahan Prabowo juga diproyeksi akan menghadapi perlambatan ekonomi akibat ketidakpastian global yang dipicu kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.

Kondisi ini dapat mempengaruhi janji Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia mencapai 8 persen selama periode kepemimpinannya, dari biasanya hanya 5 persen.

Dalam hal kebijakan luar negeri, Prabowo lebih berperan aktif ketimbang pendahulunya Joko Widodo. Tidak lama setelah dilantik presiden, Prabowo telah menyambangi lebih dari 10 negara hingga saat ini.

Mengingat berbagai agendanya yang ambisius dan kabinetnya yang gemuk, Prabowo meminta waktu enam bulan sebelum kinerja pemerintahannya dinilai.

Sejak survei Kompas dan LSI soal 100 hari Prabowo, belum ada lagi survei tingkat kepuasan terhadap pemerintah.

Lantas, bagaimana kinerja Prabowo setelah enam bulan memimpin? CNA mengulasnya lebih dalam.

MEMPERKUAT KUASA POLITIK

Prabowo berkuasa dengan dukungan dari partai-partai politik besar di bawah bendera Koalisi Indonesia Maju atau KIM.

Partai yang tidak tergabung dalam KIM adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki kursi terbanyak di parlemen dengan mantan presiden Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umumnya.

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo mengakui kemenangannya dalam pilpres adalah berkat pengaruh Jokowi dengan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat wakil presiden. 

Di awal kepemimpinannya, Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri dan lima pejabat tinggi setingkat menteri, menjadikannya sebagai kabinet tergemuk Indonesia dalam puluhan tahun terakhir.

Para pengamat meyakini, dengan cara ini Prabowo ingin mengakomodir berbagai partai pendukungnya.

Namun Prabowo beralasan kabinet yang gemuk diperlukan untuk mewujudkan berbagai target pemerintah, seperti membantu pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun dan menjadikan Indonesia negara maju dalam waktu 20 tahun.

Kuasa politik Prabowo kian mencengkeram kuat pada akhir November lalu, ketika anggota koalisinya memenangi jabatan kepala daerah terbanyak pada pilkada.

Pengaruh Jokowi juga masih kentara ketika dia mendukung beberapa tokoh dalam pilkada.

Tapi menurut para pengamat, bayang-bayang Jokowi di pemerintahan Prabowo mulai memudar pada awal 2025. 

Mereka menjabarkan beberapa tanda-tandanya.

Pertama, peluncuran program makan siang gratis oleh Prabowo pada Januari yang menandakan bahwa dia memiliki kendali penuh atas pemerintahannya.

Tanda kedua, menurut analis politik Nicky Fahrizal dari lembaga pemikir Centre for Strategic and International Studies, adalah perombakan kabinet pertama oleh Prabowo pada akhir Februari.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa Prabowo tidak memberi ruang bagi menteri yang berkinerja buruk, kata Nicky.

Namun, Nicky mengatakan dukungan politik kuat bagi Prabowo tidak berarti bahwa pemerintahannya stabil.

Pemangkasan anggaran demi membiayai MBG telah berdampak bagi kehidupan masyarakat.

Hal lainnya, lanjut Nicky, adalah penghematan listrik yang mengganggu kerja para pegawai negeri, serta berkurangnya pendanaan untuk riset di berbagai universitas.

Ini yang kemudian memicu aksi protes Indonesia Gelap di seantero negeri.

Selain itu, kata Nicky, koalisi yang gemuk membuat Prabowo harus mengakomodir partai-partai pendukungnya yang terkadang tidak satu ideologi.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, koalisi Prabowo dibangun atas dasar transaksional, dengan balasan diberikannya jabatan menteri untuk para pemimpin partai.

Artinya, kata dia, solidaritas kabinet juga tergantung dari apakah partai politik puas dengan jabatan yang mereka terima.

HUBUNGAN PRABOWO DENGAN PDIP DAN MEGAWATI

Pertanyaan besar yang masih menggantung sejak dimulainya pemerintahan Prabowo adalah posisi PDIP, partai yang menang besar dalam pemilu legislatif dan mendapatkan kursi terbanyak di parlemen, sekitar 19 persen dari 580 kursi.

Sejak kampanye pilpres dimulai pada akhir 2023, Prabowo belum bertemu Megawati, memicu spekulasi soal retaknya hubungan keduanya dan apa dampaknya kepada pemerintahan.

Akhirnya keduanya bertemu pada 7 April lalu dan berbincang selama 1,5 jam.

"Ini adalah langkah simbolis yang menunjukkan bahwa Prabowo ingin merangkul semua elite politik - selain mantan presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono," kata Nicky.

"Megawati adalah satu-satunya mantan presiden yang masih hidup yang belum mendukung Prabowo, dan sekarang pertanyaannya: Apakah PDIP akan bergabung dengan pemerintah?"

PDIP akan mengadakan kongres nasional tahun ini, yang diperkirakan jadi penentu sikap apakah akan bergabung dengan pemerintah. Kongres juga akan memilih ketua umum, yang diperkirakan masih akan dijabat Megawati.

Aditya dari Universitas Indonesia mengatakan jika PDIP bergabung dengan KIM Plus, koalisi Prabowo tidak berarti akan lebih solid. Pasalnya, Prabowo perlu mengakomodir permintaan dari PDIP sebagai mitra kuat lainnya.

Namun jika PDIP memutuskan untuk tetap di luar pemerintahan, maka ini akan membuat partai yang tersisa, seperti partai terbesar keempat di parlemen NasDem yang juga tidak tergabung di KIM Plus, merapat ke kubu oposisi.

"Saya kira PDIP adalah penentunya," kata Aditya.

"Tapi jika PDIP bergabung dengan koalisi, maka mekanisme check and balances kepada pemerintah akan semakin berkurang."

Aditya mencatat, Prabowo masih merupakan figur politik yang kuat dan populer, kendati sempat merebak aksi protes terhadap kebijakan penghematan dan undang-undang TNI.

Hal ini, kata dia, berkat berbagai program populis pemerintah, seperti subsidi kesehatan dan pendidikan untuk warga miskin.

Menurut Aditya, ancaman politik terbesar Prabowo adalah situasi ekonomi Indonesia.

"Jika ekonomi tidak tumbuh dan tetap stagnan sampai akhir tahun ini, dan pemerintah tidak punya dana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka akan ada lebih banyak protes."

SEMUANYA TENTANG EKONOMI

Sejauh ini perekonomian Indonesia tidak sedang baik-baik saja, kata para pengamat, dan ini akibat kebijakan pemerintah dan penerapannya.

Bhima Yudhistira, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengatakan telah terjadi pemecatan di berbagai sektor, salah satunya tekstil oleh perusahaan raksasa Sritex yang sebelumnya telah mengajukan pailit dan menutup operasi pada Maret.

Dia juga menyinggung pasar saham Indonesia yang anjlok hingga 7 persen pada 18 Maret, memicu penghentian sementara bursa selama 30 menit. Ini adalah penghentian bursa pertama sejak pandemi COVID-19.

"Mengapa (sahamnya) merah? Karena Danantara dan kekhawatiran soal perusahaan milik pemerintah itu, terutama bank-bank di bawah Danantara, orang-orang (di Danantara) yang memegang jabatan ganda," kata Bhima, soal badan pengelola investasi yang diluncurkan pada 24 Februari lalu dan dikepalai oleh Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani.

Mantan Presiden Jokowi dan SBY ditunjuk menjadi anggota dewan pengarah Danantara.

Para mengamat meragukan transparansi Danantara karena tidak ada kejelasan soal bagaimana dan oleh siapa lembaga ini akan diaudit.

Pemerintah telah mengatakan bahwa KPK dan dewan audit pemerintah bisa mengaudit Danantara, tapi sampai sekarang mekanismenya masih belum jelas.

Bhima juga mengatakan bahwa pendapatan pajak juga menurun dalam beberapa bulan terakhir akibat defisit pengeluaran negara.

Hingga akhir Maret, pendapatan pajak Indonesia pada tiga bulan pertama tahun ini mencapai Rp322,6 triliun. Angka ini 18 persen lebih rendah dibandingkan dengan tiga bulan pertama tahun lalu, ketika pendapatan pajak mencapai Rp393,91 triliun.

Hal ini kemudian mempengaruhi pengeluaran pemerintah, yang turun 11,7 persen pada bulan Februari.

Seingat Bhima, tidak pernah ada penurunan pendapatan pajak dan pengeluaran pemerintah seperti ini di bawah kepresidenan sebelumnya. Selain itu, imbuh dia, tingkat utang pemerintah juga meningkat dibandingkan dengan masa lalu.

"Apa artinya semua ini? Artinya ekonomi semakin memburuk," tambahnya.

Menurut Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina Jakarta, pemerintah tidak punya rencana yang komprehensif dan realistis tentang kemana arah negara berdasarkan data-data yang solid.

Dia juga mengatakan, terlalu banyak program ambisius dan mahal — seperti MBG dan rencana menyediakan tiga juta rumah murah — tanpa dipimpin para ahli dan rencana yang konkret.

Skema rumah murah Prabowo bertujuan untuk menyediakan tiga juta rumah setiap tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang dari Rp8 juta per bulan.

Program ini membutuhkan Rp750 triliun per tahun. Pada tahun ini pemerintah telah menyiapkan Rp40,27 triliun untuk program tersebut, dengan harapan sisa dananya akan datang dari investor asing.

Wijayanto mengatakan, pemerintahan Jokowi sebelumnya juga memiliki skema 1 juta rumah untuk warga berpenghasilan rendah. Program Jokowi tersebut tidak berhasil, sehingga menambahnya menjadi 3 juta rumah akan sarat tantangan.

Jika anggaran pemerintah terbatas, kata Wijayanto, program MBG seharusnya hanya menarget warga miskin, bukan 82,9 juta orang.

"Program makan siang bergizi gratis memang memacu pertumbuhan ekonomi, tapi juga berkontribusi pada defisit anggaran karena dananya diambil dari program lain," kata Wijayanto.

Langkah pemangkasan anggaran pemerintah dilakukan tidak dengan benar, ujar Wijayanto. Penghematan saat ini lebih berdampak pada pegawai negeri di tingkat bawah, bukannya tingkat atas seperti para menteri.

Menurut dia, misalnya, pemerintah bisa mengurangi beberapa jabatan menteri demi menghemat anggaran gaji para staf yang melayani para menteri tersebut.

Kebijakan yang berubah-ubah, seperti rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dibatalkan karena penolakan publik, juga menjadi rapor buruk pemerintah serta menyebabkan ketidakpercayaan di kalangan investor, ujar Wijayanto.

Menurut dia, ada persepsi bahwa kabinet Prabowo masih belum kompak.

"Banyak menteri yang masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Itulah sebabnya, sampai sekarang masih belum jelas inisiatif apa yang mereka ambil," kata Wijayanto.

Bhima dari CELIOS sepakat.

CELIOS pernah melakukan survei terhadap 95 jurnalis dari 44 media berbeda yang meliput berbagai bidang untuk menilai kinerja menteri-menteri Kabinet Prabowo dalam 100 hari pertama. Indikator yang digunakan di antaranya adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kepemimpinan dan kualitas koordinasi, pengelolaan anggaran, serta komunikasi kebijakan.

Hasil survei menunjukkan bahwa beberapa menteri gagal. Mendapat nilai terendah yaitu -113 poin adalah Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, diikuti oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dengan -61 poin dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dengan -41 poin.

"Perlu dilakukan perombakan kabinet dan efisiensi anggaran harus dimulai dari tingkat atas,” kata Bhima.

“Harus ada transparansi dalam pembuatan regulasi, terutama yang bersifat sensitif.”

Wijayano mengatakan Prabowo harus segera mengubah gaya komunikasi pemerintahannya dan lebih transparan dan mengkomunikasikan kebijakannya.

Langkah ini penting mengingat proyeksi ekonomi Indonesia - seperti banyak negara lainnya - suram akibat tarif yang dipatok oleh AS.

Trump telah mengumumkan tarif timbal balik sebesar 32 persen terhadap Indonesia sebelum akhirnya ditangguhkan selama 90 hari. Meski ditangguhkan, tarif dasar sebesar 10 persen masih berlaku.

Pemerintah Prabowo telah berusaha bernegosiasi dengan mengirimkan delegasi ke Washington pada 18 April, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Meskipun kedua negara belum mencapai kesepakatan, namun kedua negara sepakat melanjutkan pembicaraan dalam 60 hari ke depan.

"Tarif Trump akan mempengaruhi banyak hal," kata Bhima.

"Pertama, perang tarif akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Produk tekstil, pakaian, dan alas kaki Indonesia akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan, karena banyak produk yang diproduksi di sini untuk merek internasional Amerika.

"Akan ada juga banjir barang impor, terutama dari China, Thailand, Vietnam, Kamboja, ke Indonesia."

Bhima mengatakan pemutusan hubungan kerja massal akan sulit dicegah dan rupiah bisa semakin melemah, padahal bulan ini nilai tukar terhadap dolar AS sudah yang terendah dalam sejarah.

Bhima mengatakan dampaknya akan terlihat pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini.

Sementara itu menurut Wijayanto, situasi saat ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi, di antaranya melalui deregulasi dan memperbaiki kepastian hukum.

"Ini adalah pekerjaan rumah besar kita, dan itu harus dilakukan dengan atau tanpa permintaan dari AS."

Di sisi lain, Prabowo mengatakan bahwa dia ingin mengurangi regulasi bisnis yang menghambat investasi.

“Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien, kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Permudah semua proses untuk pengusaha,” kata Prabowo pada 8 April lalu.

BERKEMBANGNYA MILITERISME

Sebagai seorang mantan jenderal, pengaruh militer terhadap kepribadian dan kepemimpinan Prabowo terlihat jelas, ujar para pengamat.

Beberapa hari setelah Kabinet Merah Putih terbentuk, para menteri yang baru dilantik Prabowo harus menjalani retreat gaya militer selama tiga hari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Personel militer juga aktif membantu mendistribusikan makanan bergizi gratis, terutama di daerah-daerah terpencil.

Meskipun militer saat ini tidak sekuat saat rezim Soeharto, mantan mertua Prabowo, ahli pertahanan Yohanes Sulaiman dari Universitas Jenderal Achmad Yani di Jawa Barat mengatakan bahwa militer kini kian dominan dibandingkan masa Jokowi.

Hal ini sangat mencolok ketika revisi RUU TNI yang kontroversial disahkan menjadi undang-undang pada akhir Maret lalu, perwira militer menempati lebih banyak jabatan sipil.

Undang-undang militer yang baru ini juga turut menyumbang pada penurunan bursa saham, kata Yohanes, karena investor merasa khawatir dengan aksi protes yang dipicu oleh undang-undang tersebut.

Yohanes mencoba melihat undang-undang TNI dari dua sudut pandang. Menurut dia, UU ini penting bagi orang-orang di sektor pertahanan, karena banyak personel militer berpangkat tinggi yang tidak punya posisi sehingga gaji mereka juga rendah.

Dengan undang-undang baru ini, perwira militer dapat menduduki posisi sipil di 14 kementerian, naik dari sebelumnya 10 kementerian.

"Jadi sebenarnya, tidak ada yang bisa dikritik di sana. Tetapi, jika kita melihatnya dari sudut pandang masyarakat sipil, bisa dimengerti mengapa mereka khawatir karena undang-undang ini dibuat secara diam-diam, dan tidak ada komunikasi dengan publik."

"Pemerintah saat ini memang tidak komunikatif, dan ini menciptakan ketidakpercayaan. Ini adalah masalah," katanya.

Jika militer tidak terlibat dalam politik, itu juga harus dikomunikasikan kepada publik. Tetapi menurut Yohanes, hal ini juga belum dilakukan.

Para pengamat juga mengatakan ada kekhawatiran pers sedang diserang dan otoritarianisme sedang tumbuh di negara ini sehingga demokrasi menjadi terancam.

Mereka merujuk pada kasus-kasus terbaru ketika media Tempo yang kerap mengkritik kebijakan Prabowo menerima kotak berisi enam tikus dengan kepala terpotong pada 22 Maret lalu. Sebelumnya, Tempo juga menerima kiriman kepala babi.

Dalam wawancara dengan enam pemimpin redaksi Indonesia pada awal April lalu, Prabowo mengatakan bahwa ia terkejut dengan insiden yang menimpa Tempo tersebut.

DPR juga tengah berencana segera merevisi KUHP dan undang-undang kepolisian untuk memberikan lebih banyak kekuasaan kepada aparat penegak hukum.

Yohanes mengatakan, jika dilakukan dengan cara yang tidak transparan, hal ini akan menyebabkan gejolak besar seperti pengesahan RUU TNI lalu, terutama mengingat persepsi publik yang negatif terhadap polisi.

"Prabowo perlu tegas. Dia perlu mendengarkan dan melihat: Apa masalahnya? Jika masalahnya, misalnya, adalah investor tidak percaya pada Danantara, dia harus melakukan tindakan yang sesuai dan membubarkannya daripada membuat komentar buruk.

"Dia harus mengesampingkan egonya."