El Niño diperkirakan bertahan hingga awal 2027, modifikasi cuaca disiapkan

JAKARTA: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan, fenomena El Niño diperkirakan akan bertahan hingga awal kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang melampaui kategori kuat. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau, meningkatkan risiko kekeringan, serta memicu lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.

BMKG menyebut, ancaman tersebut dapat semakin berat karena berpotensi bersamaan dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada September hingga Desember 2026. Kombinasi kedua fenomena iklim itu diperkirakan membuat sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan, hasil pemantauan hingga akhir Juni menunjukkan El Niño telah melewati ambang batas kategori kuat.

"Perlu digarisbawahi bahwa dampaknya ke Indonesia terjadi ketika El Niño bertemu langsung dengan musim kemarau. Meskipun El Niño terus berlangsung hingga awal 2027, dampak utamanya terfokus pada periode musim kemarau di wilayah Indonesia," kata Ardhasena, dikutip dari Kompas.tv, Minggu (2/8).

Berdasarkan BMKG dalam siaran persnya pada Kamis (30/7), hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 509 Zona Musim (54,5 persen) telah memasuki musim kemarau. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus yang mencakup hampir separuh wilayah Indonesia, sebelum mulai berangsur menurun pada September.

Sebanyak 437 Zona Musim juga diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya, sementara hujan dengan intensitas tinggi baru diperkirakan kembali pada Oktober hingga November.

Dampak kekeringan mulai terlihat dari meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah daerah. BMKG mencatat, periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 80 hari terjadi di Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Hingga 29 Juli, BMKG juga mendeteksi 5.019 titik panas yang terkonsentrasi di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau, menandakan meningkatnya risiko karhutla menjelang puncak musim kemarau.

Menghadapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk memperkuat langkah mitigasi, mulai dari menjaga ketersediaan air hingga mencegah kebakaran hutan dan lahan. Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka bersama sejumlah menteri dan Kepala BMKG pada akhir Juli.

MODIFIKASI CUACA

Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, pemerintah mengedepankan pendekatan pencegahan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

"Jadi ada dua, yaitu terkait dengan ketersediaan air melalui waduk-waduk, pengisian waduk dengan modifikasi cuaca dan sebagainya. Juga untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan lahan-lahan yang mudah terbakar ini melalui modifikasi cuaca," kata Faisal.

BMKG menetapkan sedikitnya enam provinsi sebagai prioritas operasi modifikasi cuaca untuk mencegah karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi dilakukan secara berkala untuk menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar, serta diperluas secara situasional ke Kepulauan Riau dan Aceh.

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menuturkan, operasi penyemaian awan kini berlangsung di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Pekanbaru, dan Bandung, dengan dukungan BNPB serta Kementerian Kehutanan.

"Penyemaian awan melalui OMC merupakan upaya komplementer untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Namun, ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan pelaksanaan OMC, pemadaman titik api secara langsung di darat menjadi tumpuan utama," kata Seto.

Selain menekan risiko karhutla, pemerintah juga memanfaatkan operasi modifikasi cuaca untuk mengisi waduk sebagai cadangan air bagi pembangkit listrik tenaga air (PLTA), irigasi, dan kebutuhan air bersih. BMKG mencatat, Indonesia memiliki sekitar 240 waduk, yang sebagian di antaranya menjadi target pengisian.

Menurut Faisal, pendekatan tersebut merupakan perubahan strategi pemerintah dari yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada pemadaman kebakaran menjadi pencegahan sejak dini.

"Tidak hanya kita menunggu adanya titik api, kemudian kita padamkan dengan waterbombing. Tapi, ketika permukaan air tanahnya sudah menurun, itu dilakukan modifikasi cuaca yang dapat menjatuhkan jutaan kubik air, kemudian menjenuhkan daerah tersebut," ujarnya.

BMKG juga mengingatkan, dampak kemarau panjang tidak hanya dirasakan sektor kehutanan, tetapi juga pertanian, sumber daya air, energi, kesehatan, hingga perikanan.

Lembaga tersebut mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat terus memantau informasi cuaca resmi serta menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan, penurunan kualitas udara, meningkatnya risiko ISPA, hingga ancaman heat stroke selama musim kemarau tahun ini.