Ekonomi lesu, Ahok usulkan reformasi pajak, pengadaan, dan subsidi digital
Ahok menilai langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kepercayaan rakyat dan investor melalui tata kelola pajak dan bea cukai yang transparan
JAKARTA: Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan tiga rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat perekonomian nasional.
Dalam acara Wealth Wisdom 2025 yang digelar Permata Bank di The Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (7/10), Ahok menekankan pentingnya transparansi pajak dan bea cukai, reformasi sistem pengadaan barang dan jasa, serta digitalisasi subsidi agar lebih efisien dan tepat sasaran.
TRANSPARANSI PAJAK
Ahok menilai langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kepercayaan rakyat dan investor melalui tata kelola pajak dan bea cukai yang transparan serta penegakan hukum yang konsisten.
“Pajak mesti transparan. Jangan pengusaha dikejar-kejar oknum pajak yang memeras,” katanya dikutip Tempo.
Ia juga menyoroti sektor bea dan cukai yang menurutnya harus dibenahi agar praktik penyelundupan bisa diberantas.
“Kalau soal pajak dan bea cukai tidak dibereskan, jangan harap lapangan kerja bisa tumbuh. Banyak manufaktur kecil yang tutup karena kalah bersaing dengan barang selundupan,” kritik Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
REFORMASI SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA
Ahok kemudian menegaskan perlunya reformasi sistem pengadaan (procurement) agar lebih transparan dan terbuka bagi pelaku industri dalam negeri.
Menurutnya, jika sistem pengadaan dilakukan secara terbuka, maka sektor manufaktur lokal akan bangkit karena memiliki pasar yang pasti.
Mantan Komisaris Utama Pertamina itu mengusulkan pemerintah menerapkan sistem keanggotaan bagi pelaku industri terdaftar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Setiap pelaku industri dapat memasukkan harga yang sama dengan sektor swasta, sesuai faktur pajak.
Ahok mencontohkan pengalamannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, di mana sistem pengadaan daring memungkinkan pekerjaan infrastruktur ditangani lebih cepat.
“Dulu kalau ada laporan jalan rusak, bisa langsung dikerjakan hari itu juga. Karena sistemnya sudah terhubung dan harganya transparan,” jelasnya.
DIGITALISASI SUBSIDI
Rekomendasi ketiga dari Ahok adalah mencabut subsidi dalam bentuk barang dan menggantinya dengan sistem digital seperti voucher atau cashback.
Menurutnya, mekanisme ini akan membuat penyaluran subsidi lebih efisien dan menekan potensi kebocoran anggaran.
Dengan sistem digital, setiap transaksi akan tercatat otomatis sehingga lebih transparan dan tepat sasaran.
Ahok memberi contoh penerapan subsidi BBM bisa dilakukan melalui potongan digital langsung di akun penerima.
“Misalnya ada isi bensin Rp15.000, tambah subsidi mau kembalikan Rp5.000 ya sudah, Anda isi 10 liter saya kembalikan uang 5 liter. Lalu kalau nggak pakai itu (voucher) dalam satu bulan berarti kendaraan Anda tidak isi bensin, voucher Anda itu hangus jadi bukan benda,” pungkasnya.
