Strategi efisiensi DPR: Rapat tanpa snack, AC, lift, dan BBM dibatasi

JAKARTA: DPR mulai melakukan penghematan besar-besaran, dari penggunaan listrik hingga konsumsi rapat. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran dan sumber daya di tengah tekanan global.

Kebijakan tersebut muncul seiring potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan bisa melampaui 3 persen. Tekanan utama berasal dari lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz sebagai jalur vital distribusi energi global.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyatakan bahwa efisiensi akan diterapkan untuk satu tahun ke depan dengan fokus pada pengurangan konsumsi energi dan operasional.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembatasan penggunaan listrik di Kompleks Parlemen hingga pukul 18.00 WIB. Setelah waktu tersebut, penggunaan listrik akan dikurangi secara signifikan.

"Itu kan jam 18.00 selama ini kan ruang-ruang misalnya di lobi Nusantara IV, lobi Nusantara III, lobi Nusantara II itu kan lampu tuh satu koridor seluruhnya nyala gitu ya untuk prepare. Nanti nggak," kata Indra dikutip detikNews, Senin (30/3).

Penggunaan pendingin ruangan (AC) juga dibatasi hanya pada pukul 07.00 hingga 18.00 WIB. Selain itu, operasional lift dan eskalator yang selama ini berjalan penuh akan dikurangi hingga maksimal 70 persen di luar jam tersebut.

"Lift dan eskalator akan dinyalakan mulai pukul 07.00–18.00 waktu setempat. Setelah pukul 18.00, akan dilakukan efisiensi penggunaan/operasional lift hingga 70 persen," ujar Indra dilansir Kompas.com

SNACK RAPAT DIHAPUS, BBM IKUT DIHEMAT

Efisiensi juga menyasar konsumsi rapat internal. DPR tidak lagi menyediakan makanan ringan atau snack untuk rapat yang dipimpin pejabat eselon I.

"Ya selama ini kan kalau rapat-rapat itu disediakan snack. Nanti kalau rapatnya panjang sampai jam 13.00, disiapin lagi apa nasi boks atau apa gitu ya," sambung Indra.

Selain itu, penghematan juga dilakukan pada penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan operasional pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, dan pejabat administrator di lingkungan DPR. Penggunaan kendaraan akan disesuaikan dengan jadwal kerja, termasuk penerapan WFH atau WFA

Indra juga mengimbau pegawai DPR untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum sebagai bagian dari upaya efisiensi.