Kecamuk Perang Iran dan dinilai kegedean, Menkeu sepakat gaji menteri wamen dipotong

JAKARTA: Pemerintah mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran imbas konflik Timur Tengah, termasuk wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan setuju dengan rencana tersebut.

"Setuju itu kan bagus, gajinya sudah kegedean, kalau itu bagus," kata Purbaya dikutip CNN Indonesia di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3).

Ia menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas efisiensi anggaran tahun ini.

Purbaya juga meminta kementerian dan lembaga memangkas anggaran yang dianggap tidak penting atau bisa ditunda.

Selain itu, ia mendorong agar setiap kebijakan yang dijalankan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, pemerintah masih menghitung besaran anggaran yang dapat ditekan untuk mengantisipasi dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

"Tapi yang jelas kita juga hitung berapa sih defisitnya. Kan kita masih punya ruang sedikit ke atas sebelum ke 3 persen. Kan anggaran cuma di design ke 2,68 persen dari PDB defisitnya," jelas Purbaya.

TIRU LANGKAH PAKISTAN 

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mencontohkan langkah Pakistan yang memangkas gaji pejabat kabinet untuk menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 13 Maret.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia.

Pakistan, kata dia, juga menerapkan pembatasan penggunaan kendaraan dinas serta mengalihkan anggaran hasil penghematan untuk membantu kelompok rentan.

Purbaya menyebut besaran pemotongan anggaran akan ditentukan pemerintah setelah mendapat persetujuan Presiden.

Ia menilai kebijakan pemangkasan anggaran akan lebih efektif jika ditentukan langsung oleh pemerintah pusat.

"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikin semua malah. Kalau bisa saya tentuin saya potong berapa, saya nanti mereka yang sesuaikan," ujarnya.

Sejumlah komponen anggaran yang akan dipangkas antara lain kegiatan rapat di hotel mewah serta program yang tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

"Macem-macem. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih," kata Purbaya.

Gaji pokok menteri sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000, yakni sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Selain itu, menteri juga menerima tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000 per bulan sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001.

Dengan demikian, total gaji dan tunjangan yang diterima menteri mencapai Rp18.648.000 per bulan.

Menteri juga memperoleh fasilitas seperti kendaraan dan rumah dinas, serta tunjangan perumahan hingga Rp35 juta per bulan apabila belum tersedia rumah dinas.