'Kami harus patungan beli air galon': Jerit PNS terdampak efisiensi anggaran Presiden Prabowo

JAKARTA: Kardiani—bukan nama sebenarnya—misuh-misuh lantaran hal-hal kecil yang penting bagi pegawai seperti dirinya dipangkas oleh kementerian tempatnya bekerja.

Air galon dibatasi, penggunaan printer diperketat, tisu toilet pun demikian, bahkan penerangan di toilet pun ikut diminimalisasi. "Bahkan, kami harus patungan untuk beli (air) galon," kata Kardiani saat dihubungi CNA Indonesia.

Kardiani bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), satu dari banyak kementerian/lembaga yang terkena dampak efisiensi anggaran yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.

Kementerian Keuangan di bawah Menteri Sri Mulyani menindaklanjuti kebijakan itu dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja, termasuk di antaranya perjalanan dinas, jasa konsultan, kegiatan seremonial, rapat, seminar, hingga alat tulis kantor.

Dengan kebijakan ini, Prabowo menargetkan penghematan kas negara hingga Rp306,6 triliun. 

Laporan berbagai media menyebutkan, efisiensi itu menyasar hampir seluruh kementerian/lembaga (K/L), kecuali 16 (K/L), termasuk di antaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Polri, dan Badan Gizi Nasional-badan yang baru dibentuk untuk memfasilitasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo sesuai dengan janji kampanyenya. 

Dengan pemangkasan besar-besaran semacam itu, sontak efisiensi anggaran menjadi pembicaraan viral di media sosial dalam sepekan terakhir. 

MERENGGUT HAL-HAL KECIL 

Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, tetapi Kardiani masih menggebu-gebu mengeluhkan kesulitannya di kantor semenjak kabar efisiensi menguat pada pekan pertama Februari 2025. 

"Banyak banget berpengaruh ke kebutuhan dasar," ungkap perempuan berusia 30 tahun yang sudah lebih dari lima tahun berkiprah di KemenPPPA.

Kardiani mengungkapkan, efisiensi anggaran tak hanya akan mengurangi perjalanan dinas, tetapi juga sejumlah fasilitas dasar di tempat kerja. Ia mengaku masih tak percaya efisiensi anggaran telah merenggut hal-hal kecil yang dulu terasa biasa saja—air galon, tisu toilet, bahkan penerangan di toilet. 

"Sekarang setiap jam 4 sore, AC harus dimatikan, dan hanya satu lift yang beroperasi. Bahkan, terkadang kami harus menggunakan lift barang," lanjutnya.

Padahal, ia dan rekan-rekan di satuan kerjanya tetap harus bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) dengan rencana Work From Anywhere/Home (WFA/WFH) sepekan sekali setiap hari Jumat. 

Menteri PPPA Arifah Fauzi pada Kamis (13/2) menjelaskan bahwa kementeriannya mengalami pemotongan anggaran hingga 48,86 persen, atau sebesar Rp146,8 miliar dari total Rp300,6 miliar. Sehingga, alokasi anggaran KemenPPPA yang dapat digunakan untuk tahun 2025 sebesar Rp153,7 miliar. 

Arifah mengungkapkan, penggunaan sisa anggaran akan diprioritaskan untuk gaji pegawai dari Maret sampai Desember 2025, Tunjangan Kerja (Tukin) pegawai KemenPPPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari Februari hingga Desember 2025, gaji wakil menteri dan dua orang staf khusus menteri, operasional kantor KemenPPPA, dan operasional kantor KPAI sampai Desember 2025.

Namun, anggaran kegiatan yang menjadi prioritas nasional hanya tersedia untuk pembayaran gaji tenaga layanan pengaduan call center SAPA 129 sebanyak 34 orang. "Sedangkan layanan pendampingan, penjangkauan, dan rehabilitasi korban belum tersedia," kata Arifah, dikutip dari Kompas. 

Terkait operasional kantor, dalam Surat Edaran Sekretaris Menteri PPPA No. 2 Tahun 2025 yang diperoleh CNA, disebutkan bahwa penggunaan Air Conditioner (AC) hanya diperbolehkan dari pukul 07.00 hingga 16.30 WIB dengan suhu minimal 23°C, penerangan ruangan dioptimalkan dengan memanfaatkan cahaya dari jendela, dan penggunaan lift yang hanya berlaku pada pukul 06.00 hingga 17.00 WIB. 

"Kadang malu banget, apalagi kalau ada tamu. Kantor ini kan mewakili pemerintah, tapi kita bahkan tidak bisa menyediakan kebutuhan dasar seperti itu," keluh Kardiani.

Bagi Kardiani dan rekan-rekannya, penghematan ini terasa seperti pemangkasan perlahan-lahan terhadap kewarasan mereka. Menurutnya, moral pegawai di kementeriannya sudah sangat menurun dalam beberapa waktu terakhir.

"Motivasi kerja benar-benar turun. Kami jadi hanya ingin melakukan tugas sebatas bare minimum. Yang paling bikin kami kehilangan semangat adalah ketimpangan efisiensinya antara pejabat dan staf," tegasnya.

"JANGAN SAMPAI PNS JADI TUMBAL"

Efisiensi anggaran juga diberlakukan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp7,2 triliun, atau sekitar 20 persen, dari anggaran sebelumnya sebesar Rp35 triliun untuk tahun 2025. Pagu anggaran Kemendikdasmen kini menjadi hanya Rp26,27 triliun. 

Karen—bukan nama sebenarnya—PNS di Kemendikdasmen, mengaku bersyukur karena efisiensi anggaran tidak berdampak langsung terhadap fasilitas kerja di lingkungannya. Namun, pemotongan anggaran ini berdampak signifikan pada beberapa aspek, salah satunya perjalanan dinas. 

Menurut Karen, perjalanan dinas mengalami pengurangan drastis, meskipun gaji dan tunjangan pegawai hingga saat ini dikabarkan tetap utuh.

"Tapi tetap saja, ada penghematan 50 persen perjalanan dinas, termasuk dalam pemangkasan itu," tambahnya.

Karen mengungkapkan kini di satuan kerjanya tengah mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia serta menyeleksi program-program yang dianggap paling prioritas untuk tetap dijalankan.

Karen berharap ada kejelasan data dan dasar pemangkasan anggaran sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan pegawai.

Pendapat serupa juga dikemukakan Joanna—bukan nama sebenarnya—PNS berusia 35 tahun di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang mengalami pemotongan anggaran drastis hingga sekitar 58 persen. Dari anggaran awal sebesar Rp7,7 triliun, kini hanya tersisa Rp3,2 triliun.

Ia menyoroti bahwa banyak program prioritas Komdigi yang akan terdampak, termasuk layanan stasiun pemancar sinyal (Base Transceiver Station/BTS) di daerah 3T, Pusat Data Nasional (PDN), serta berbagai proyek digital lainnya yang membutuhkan biaya operasional besar.

"Bayangkan saja jika anggaran yang seharusnya digunakan untuk program-program tersebut harus diefisiensi atau malah tidak ada sama sekali. Dampaknya tidak hanya ke pegawai, tetapi juga ke masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut," ujarnya.

Dari sisi kesejahteraan pegawai, pemotongan perjalanan dinas dianggap sebagai pukulan berat karena selama ini perjalanan dinas menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan bagi PNS. 

Joanna juga menyoroti ketidakjelasan arah kebijakan pemotongan ini. "Kebijakan berubah-ubah, tidak ada kejelasan masa depan mengingat tidak bertambahnya penghasilan tetapi taraf hidup semakin membebani masing-masing individu," keluhnya. 

Joanna berharap pemangkasan anggaran diterapkan berbasis riset yang mendalam. "Jangan sampai pemotongan anggaran yang dilakukan atas dasar 'efisiensi' ini malah menjadi bumerang bagi para pengambil kebijakan dan pimpinan tinggi, dan ujung-ujungnya PNS yang menjadi tumbal dari semua kebijakan tersebut," pungkasnya. 

BERHEMAT, TAPI ANGKAT STAFSUS

Di tengah penghematan yang dilakukan, pemerintah mengangkat lima orang staf khusus Menteri Pertahanan, salah satunya podcaster dan pesulap Deddy Corbuzier, pada Selasa (11/2). 

Kepala Biro Informasi Publik Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas, mengungkapkan bahwa penunjukkan Deddy sebagai Stafsus Menhan didasarkan pada pengaruhnya yang besar di media sosial, menurut laporan CNN Indonesia.

Mengacu pada Perpres Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Stafsus Menhan berhak menerima gaji pokok di kisaran Rp3.880.400 hingga Rp6.373.200 per bulan.

Selain itu, Stafsus juga berhak menerima tunjangan kinerja (tukin) dengan kategori kelas jabatan 16, yakni sebesar Rp20.695.000 per bulan. 

Hal ini tentu menimbulkan polemik di masyarakat. Di satu sisi, kementerian dan lembaga sedang melakukan penghematan. Namun di sisi lain, pemerintah terus mengangkat staf khusus untuk membantu kerja pemerintahan, seringkali figur publik dari dunia hiburan yang memiliki pengikut besar di media sosial. 

Dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto sejak terbentuk pada Oktober 2024, terhitung sudah ada enam artis yang masuk pemerintahan, yakni presenter Raffi Ahmad, komposer Yovie Widianto, pendakwah Gus Miftah, aktivis pendidikan Zita Anjani, model Raline Shah dan mantan penyanyi Giring Ganesha.  

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, berpendapat bahwa pengangkatan Deddy Corbuzier justru bisa merugikan citra Presiden. "Celebrity is celebrity, jangan dimasukkan sebagai pejabat. Apalagi, dia sudah menuai kontroversi karena komentarnya tentang Makan Bergizi Gratis," tegasnya kepada CNA, merujuk kepada kontroversi Deddy sebelumnya yang mengkritik siswa yang tidak menghabiskan makan siang gratis program pemerintah.

Namun, pengamat politik dari Trias Politika, Agung Baskoro, mengungkapkan kepada CNA  bahwa pengangkatan staf khusus sah-sah saja, asalkan tidak membebani anggaran. "Kalau bisa, gajinya jangan diterima. Dia sudah mapan secara ekonomi, jadi bisa formalitas saja sebagai tugas dari negara," ujarnya. 

Pada Jumat (14/2) Deddy di media sosial miliknya mengatakan bahwa dia "tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material" dari jabatan tersebut.

KETIMPANGAN DALAM EFISIENSI

Warganet juga menyoroti ketimpangan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang menyatakan pada Rabu (12/2)  akan menghapus program preservasi atau pemeliharaan jalan sepanjang 47 ribu kilometer imbas pemangkasan anggaran. 

Beredar pula kabar bahwa Kementerian PU akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan 18.000 pegawai honorer akibat tidak adanya anggaran. 

"Kemenhan tidak ada efisiensi anggaran, bisa jadiin Deddy [Corbuzier] Stafsus [Menhan]. PU kena efisiensi Rp81 triliun bisa bikin 18.000 orang dirumahkan," bunyi cuitan yang viral di media sosial. 

Menteri PU Dody Hanggodo tidak menampik hal tersebut. Namun ia menjelaskan belasan ribu karyawan itu dipastikan tidaklah dipecat atau diputus kontrak, melainkan kontraknya tidak diperpanjang, imbas dari efisiensi anggaran. "Itu habis kontrak, next kontraknya belum," kata Dody, Rabu (12/2), dikutip dari Bisnis. 

Pada Kamis (13/2), setelah Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) dengan Komisi V DPR, anggaran Kementerian PU tahun 2025 menjadi sebesar Rp50,48 triliun, setelah mengalami pemotongan Rp60,46 triliun. Jumlah pemotongan anggaran yang disepakati menjadi lebih kecil dari awalnya sebesar Rp81 triliun, menurut Instagram resmi Kementerian PU. 

Sepekan sebelumnya, setelah mencuat kabar efisiensi anggaran, Dody sempat menyatakan progres pembangunan IKN tertunda karena tidak ada anggaran. Menurutnya, anggaran untuk IKN dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"[Progres] IKN belum ada sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada [ditanya] progres. Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya," ujar Dody berkelakar, pada Kamis (6/2) dikutip dari Kompas. 

Namun, pada Kamis (13/2), Dody mengaku ia diminta Presiden Prabowo untuk melakukan studi banding ke tiga negara, yaitu Mesir, Turki, dan India, di tengah efisiensi anggaran. 

Studi banding ini, menurutnya, untuk merevisi desain kompleks yudikatif dan legislatif di IKN agar sesuai dengan karakteristik Indonesia. Menurut Prabowo bangunan di ketiga negara itu punya karakter yang mirip dengan di Indonesia. 

Agus Pambagio menyoroti bahwa efektivitas efisiensi ini sangat bergantung pada bagaimana pimpinan kementerian dan lembaga mengelola anggaran. 

Ia juga mengkritisi kebijakan yang dinilai timpang. "PNS menengah ke bawah terkena dampaknya, sementara pejabat masih mendapat mobil dinas yang mahal. Harusnya ganti saja dengan mobil yang lebih murah, yang penting bisa jalan," sarannya. 

MEMANG PERLU BERHEMAT

Agung dari Trias Politika menegaskan bahwa penghematan ini memang diperlukan mengingat banyak pengeluaran, termasuk utang yang jatuh tempo dan program keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. 

Menurut laporan Tempo, nilai utang pemerintah tembus Rp8.680,13 triliun per November 2024. Sementara menurut rilis Kementerian Keuangan, total utang yang jatuh tempo pada periode 2024 hingga 2029 adalah sebesar Rp4.182,5 triliun. 

Menurut laporan Bisnis, pemerintah harus membayar utang senilai Rp100 triliun dari Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli Bank Indonesia (BI) sebagai burden sharing saat pandemi COVID-19 lalu. 

Namun, Agung menekankan bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif. "Kalau soal [pemangkasan] seremonial dan studi banding, saya sepakat. Tapi kalau sampai mengurangi pelayanan publik dan remunerasi PNS, itu saya tidak setuju," ujarnya. 

Beberapa layanan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi di beberapa K/L memang dikhawatirkan terdampak dari kebijakan efisiensi anggaran ini.  

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia sebelumnya mengumumkan rencana memangkas jam operasional sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran dalam APBN 2025 pada Jumat (7/2). Selain mengurangi jam operasional, Perpusnas berencana tidak akan beroperasi pada hari Minggu, cuti bersama, dan libur nasional. 

Namun, belum ada 24 jam rencana itu diumumkan melalui media sosial, Perpusnas membatalkan dan menghapus unggahan tersebut setelah ramai protes dari netizen. Waktu layanan Perpusnas pun kembali mengikuti jadwal biasa. 

Dua perusahaan media milik pemerintah, TVRI dan RRI, sebelumnya juga mengumumkan akan melakukan PHK terhadap karyawannya buntut efisiensi anggaran. Kabar itu sontak viral ketika sejumlah pengawai honorer di kedua perusahaan media pelat merah itu mengungkapkan ancaman PHK terhadap mereka di media sosial. 

Namun, setelah TVRI dan RRI menggelar rapat dengan DPR pada Rabu (12/2), PHK diputuskan batal.

Bhima Yudhistira, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), mengingatkan bahwa penghematan yang menyentuh layanan esensial bisa berdampak buruk. "Ini mengganggu program pemerintah sendiri," kata Bhima kepada CNA. 

Senada dengan itu, Tauhid Ahmad, pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), menambahkan bahwa penghematan sebaiknya tidak dilakukan secara seragam di semua sektor. "Jika dipukul rata, pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Yang perlu dilakukan adalah realokasi yang mencerminkan postur anggaran baru yang lebih baik untuk kepentingan publik," katanya.

DAMPAK EFISIENSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Lebih lanjut, Bhima dari CELIOS memperkirakan bahwa kebijakan ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama jika penghematan tidak disertai perencanaan yang matang. 

CELIOS memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,7 persen pada 2025 karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Sementara, Presiden Prabowo optimistis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, menurut laporan pada laman resmi Presiden Republik Indonesia pada 16 Januari 2025. 

"Penghematan ini berbeda dengan era Presiden Jokowi, yang saat itu ada mekanisme automatic adjustment yang memungkinkan kementerian mengajukan rekomendasi untuk anggaran prioritas. Sekarang, semua terkena pemangkasan tanpa mekanisme fleksibel," jelasnya. 

Namun, Tauhid dari INDEF menilai bahwa dampak efisiensi ini terhadap ekonomi makro masih relatif kecil. "Memang akan ada guncangan dalam jangka pendek, tapi ekonomi akan beradaptasi. Sektor yang dikurangi anggarannya akan tergantikan oleh sektor lain yang mendapat tambahan dana," paparnya kepada CNA.

Terkait dengan pemangkasan anggaran yang menyebabkan PHK pegawai honorer, Agung dari Trias Politika menilai bahwa evaluasi pegawai honorer memang perlu dilakukan untuk memastikan apakah jumlah mereka sesuai dengan kebutuhan. 

"Kalau memang ada yang dirumahkan, harus ada skema insentif seperti satu atau dua bulan gaji agar mereka bisa mencari pekerjaan baru. Kita tidak bisa serta-merta menghentikan mereka tanpa solusi," katanya. 

Bhima menambahkan bahwa tenaga honorer masih dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. "Jika terlalu banyak pegawai honorer yang diberhentikan, pelayanan publik bisa lumpuh, dan ini justru merugikan masyarakat," ujarnya.

Para pengamat sepakat bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan cermat dan bertahap. 

Agung mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dikaji secara mendalam agar tidak menjadi bumerang politik. "Jika dilakukan tanpa sosialisasi yang baik, pemerintah bisa kehilangan legitimasi dan dukungan publik," katanya.