Efisiensi anggaran di mana-mana, Presiden Prabowo jelaskan alasannya

JAKARTA: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah bertujuan untuk kepentingan rakyat luas.

Ia menyoroti pentingnya menghapus pengeluaran yang tidak perlu dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan! Dibersihkan!," tegas Prabowo, Senin (10/2) dalam sambutannya di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo Convention Exhibition, seperti diberitakan Metro TV.

Menurut Prabowo, langkah penghematan ini diperlukan untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperbaiki kondisi sekolah di seluruh Indonesia.

“Saya beberapa hari ini melihat kondisi sekolah-sekolah. Kita punya 330 ribu sekolah, tapi anggaran perbaikan hanya cukup untuk sekitar 20 ribu sekolah. Berapa tahun kita mau menyelesaikan 330 ribu sekolah?” ujarnya.

Sebagai salah satu bagian dari efisiensi anggaran, Prabowo memangkas biaya perjalanan dinas ke luar negeri.

"Karena itu, perjalanan dinas ke luar negeri dikurangi. Kalau perlu, lima tahun tidak usah ke luar negeri," katanya.

Ia menegaskan perjalanan dinas yang tetap diperbolehkan adalah yang bersifat tugas belajar atau mewakili negara secara resmi, bukan sekadar alasan untuk bepergian.

“Tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh, tapi jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri,” tekannya.

Ia juga mengkritik kebiasaan studi banding yang dinilai tidak efektif, termasuk studi banding tentang pengentasan kemiskinan ke Australia.

"Diskusi, studi banding, mau belajar cara mengentaskan kemiskinan, tapi studi bandingnya ke Australia? Australia itu salah satu dari 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia?" ucapnya heran.

Prabowo mengakui bahwa kebijakan efisiensi ini menghadapi penolakan dari sebagian pihak di birokrasi yang merasa memiliki kekebalan hukum.

"Ada yang melawan saya, ada. Dari birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat," katanya, dikutip CNN Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan efisiensi ini dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam aturan tersebut, Prabowo menargetkan penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

Salah satu kebijakan efisiensi yang telah diterapkan adalah skema kerja Work From Anywhere (WFA) selama dua hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN). Skema ini bertujuan untuk menghemat biaya operasional, termasuk penggunaan listrik di kantor pemerintahan.